OPD Terbaik Pemprov Bali Raih Anugerah Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan 2022

Kegiatan ini merupakan akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memotivasi pegawai khususnya agen perubahan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga menjadi lebih profesional dan berkinerja tinggi.

Biro Organisasi Setda Provinsi Bali sebelumnya telah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap 10 OPD terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan selanjutnya dikerucutkan kembali menjadi 5 besar penerima anugerah. Penilaian dilakukan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dengan turut menghadirkan Ombudsman Provinsi Bali serta akademisi sebagai juri.

Pada akhirnya, peringkat I Tim Agen Perubahan Inspiratif Tahun 2022 diraih oleh Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, peringkat II diraih oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKIM) Provinsi Bali. Peringkat III diraih oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, peringkat IV diraih oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dan peringkat V diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bali.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan bahwa apresiasi terhadap pegawai yang berprestasi itu penting dilakukan karena dapat menimbulkan motivasi terhadap pegawai, khususnya pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk bekerja lebih baik.

“Apresiasi pada tingkat satuan, OPD maupun personal itu penting. Sekali lagi ini hanya piagam tapi daya motivasinya luar biasa,” ujar Dewa Indra.

Dia menyampaikan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi Bali telah menerima berbagai macam penghargaan baik nasional maupun internasional, namun penghargaan intern menurutnya juga penting dilakukan salah satunya adalah melalui Anugrah Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan ini.

Menurut Dewa Indra terdapat tiga poin penting mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu, pertama, reformasi birokrasi harus berdampak luas terhadap jalannya birokrasi. Kedua, reformasi birokrasi bukan lagi merupakan tumpukan kertas atau dokumen melainkan hasil nyata. Ketiga, reformasi birokrasi harus dapat mempercepat proses tata reformasi birokrasi pemerintah.

Dia meminta seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Bali untuk tidak hanya bekerja keras namun juga bekerja cerdas. “Ini bahan renungan kita bersama bahwa yang dibutuhkan sebenarnya adalah kerja cerdas bukan kerja keras,” ungkap Dewa Indra.

Dia mendorong seluruh pegawai untuk mengurangi pekerjaan yang tidak penting dan dapat melakukan pendelegasian pekerjaan secara efektif dan efisien.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Ketut Nayaka, menyampaikan  bahwa hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Sedangkan terkait pelaksanaan sosialisasi reformasi birokrasi di 2023 direncanakan selain dilakukan secara general melalui sosialisasi delapan area perubahan reformasi birokrasi, juga dilakukan melalui sosialisasi tematik. Hal ini akan berfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi birokrasi, penggunaan produk dalam negeri, serta pengendalian inflasi. *cr78