BPS Gelar FGD Penyusunan IDI 2022

FGD IDI Bali dibuka Sekda Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata. FGD diikuti pemangku kepentingan dan stakeholder terkait seperti unsur akademisi, desa adat, partai politik, perwakilan dari kepolisian, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, Sekretariat DPRD Bali, media, hingga kalangan mahasiswa.

Kepala BPS Provinsi Bali Hanif Yahya mengatakan, IDI merupakan alat ukur kuantitatif  untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia, baik level kabupaten, provinsi dan level pusat.

“Penyusunan IDI sudah berjalan sejak 13 tahun, namun dalam perjalanannya ditemukan indikator yang sudah tidak relevan lagi dan dilaksanakan perbaikan dengan indikator baru. Tahun lalu kita mengubah metode dengan indikator yang lebih relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Hanif Yahya.

Menurut Hanif Yahya, IDI awalnya dihitung dengan 4 tahapan yakni coding koran, coding dokumen, FGD dan wawancara mendalam. Disisi lain jumlah variable dikurangi. IDI awalnya menggunakan 3 aspek, 11 variable dengan 28 indikator. Namun kali ini, IDI menggunakan 3 aspek dan 22 indikator.

“Kalau dilihat penghitungan secara nasional, IDI merupakan alat ukur semua kondisi IDI seluruh Indonesia,” ujar Hanif Yahya.

Dijelaskan Hanif Yahya, penyusunan IDI juga dilakukan dengan analisis berita surat kabar, dokumen kebijakan publik, pengumpulan 7 berita portal berita online, konfirmasi, penambahan informasi melalui FGD.

“Analisis berita surat kabar, portal berita online tentu masih belum lengkap, karena mengingat keterbatasan waktu dan SDM. Dokumen juga ada keterbatasan sehingga ada celah kelemahan,” ujar Hanif Yahya.

“Meskipun demikian, FGD buka penentu indeks, tetapi sebagai cara pengumpulan data IDI. Pemangku kepentingan dalam proses demokrasi semua kita hadirkan disini,” pungkas Hanif Yahya.*nat