Badung Rajai Destinasi Investasi di Bali

MANGUPURA, NusaBali.com - Kabupaten Badung masih merajai destinasi investasi di Provinsi Bali. Core perekonomian Badung dan Bali yang bertumpu pada industri pariwisata dinilai jadi daya tarik para penanam modal di gumi keris.

Hal ini terkonfirmasi melalui pembukaan data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung. Data investasi dari tahun 2018-2022 itu menunjukkan jumlah total investasi di Badung lebih dari Rp 30 triliun.

I Made Agus Aryawan, Kepala DPMPTSP memaparkan bahwa Rp 30 triliun investasi yang masuk ke Badung masih didominasi penanaman modal asing (PMA). Modal asing yang tertanam di gumi keris lebih dari 52 persen sepanjang 2018-2022.

“Modal itu masih dominan terdistribusi ke sektor pariwisata seperti kelompok hotel dan restoran juga kelompok transportasi, gedung, dan telekomunikasi,” tutur Agus Aryawan ketika dijumpai dalam sebuah acara di Puspem Badung pada Senin (3/4/2023).

Kelompok hotel dan restoran menyerap modal paling besar sepanjang periode 2018-2022 yakni 47 persen. Kemudian disusul kelompok transportasi, gedung, dan telekomunikasi sebesar 21 persen.

Tiga kelompok lainnya adalah kelompok perumahan, kawasan industri, dan perkantoran yang berkontribusi sebesar 15 persen. Kelompok ini disusul jasa lainnya senilai 11 persen dan kelompok perdagangan dan reparasi sejumlah enam persen.

Masuknya sub kelompok telekomunikasi ke dalam salah satu kontributor terbesar penyerapan investasi tidak terlepas dari peristiwa pandemi Covid-19. Kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dia menyadari pola wisata turis yang berubah dari sekadar rekreasi menjadi remote working.

“Turis yang datang ke Badung tidak sekadar rekreasi. Mereka itu ke sini datang bawa alat-alat kerja jarak jauh. Pekerjaan di dunia nyata itu dibawa ke dunia digital. Mereka misalnya diam di Canggu sambil bekerja untuk perusahaan di negara mereka,” kata Giri Prasta hampir di banyak kesempatan.

Oleh karena itu, tidak heran sub kelompok telekomunikasi ikut terkatrol sebab remote working tidak bisa dilakukan tanpa jaringan internet. Selain itu, beberapa perhelatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) dan sport tourism internasional juga tidak bisa dilepaskan dari dukungan koneksi telekomunikasi.

Sementara itu, rekor investasi di Badung pada lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2019 tepat sebelum pandemi. Pada periode itu, lebih dari Rp 8 triliun modal asing dan dalam negeri masuk ke Badung. Sayangnya, pandemi memukul lebih dari 2-3 triliun investasi keluar pada dua tahun berikutnya.

Beruntung pada tahun 2022, angkanya sudah mulai membaik menjadi Rp 6,4 triliun. Angka ini, jelas Agus Aryawan, harus ditingkatkan menjadi Rp 7,24 triliun pada tahun 2023 ini. Sebab Badung dibebankan menarik 53 persen investasi dari total target Rp 13 triliun investasi masuk ke Bali.

“Berdasarkan analisis ekonomi makro, 35 persen perekonomian Bali dikatrol investasi. Dari 35 persen investasi yang masuk ke Bali, 53 persennya dibebankan ke Badung,” ungkap mantan Sekretaris Bappeda Badung.

Atas penugasan untuk menarik investasi ini, Agus Aryawan menyebut bakal menyiapkan ancang-ancang. Salah satunya adalah menyetarakan ketimpangan pelayanan terpadu dari tingkat terendah yakni desa dan kelurahan.

Jelas Agus Aryawan, peningkatan kualitas layanan terpadu khususnya perizinan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, peranti pendukung seperti komputer dan alat input data lain dinilai diperlukan guna transparansi layanan dan mempercepat perizinan sehingga berdampak positif pada angka investasi.

Di lain sisi, Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa ingin mendorong investasi tidak hanya dari pemain besar. Melainkan pula, di sektor UMKM sebab daya gedornya lebih konsisten dan sudah terbukti sepanjang pandemi lalu.

“Selain pengusaha besar, kami ingin mendorong para pelaku UMKM untuk maju dan memberikan kontribusi investasi. Caranya adalah dengan legalitas usaha melalui penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini jadi dorongan juga agar pelaku UMKM segera berbenah dan meng-upgrade diri,” ujar Adi Arnawa.

Sepanjang tahun 2023 hingga bulan Maret, sudah ada 2.000 pelaku usaha yang didominasi UMKM telah memiliki NIB. Kepemilikan NIB diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan pelaku usaha kecil. Sebab, administrasi berusaha ini adalah one-stop administration yang sudah mencakup empat kelengkapan usaha.

Keempat kelengkapan administratif itu adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Angka Pengenal Impor (API), Angka Pengenal Ekspor (APE), dan Izin Operasional. NIB biasanya diterapkan untuk usaha dengan modal di bawah Rp 5 miliar. *rat