Proyeksi Pendapatan Videotron Belum Maksimal

“Ini realisasi tahun lalu, karena masih suasana Covid, belum sampai seluruh potensi disewakan," ujar Sekdis Kominfo I Wayan Manik Suhartanta SKom, Senin (10/4). Selain karena situasi Covid-19, videotron belum masuk objek retribusi. Untuk menjadikan objek retribusi merupakan  ranah BPKAD. "Target pendapatan belum ada, karena belum menjadi objek retribusi, kami masih mengusulkan ke BPKAD untuk dijadikan objek retribusi," terangnya.

Menurut Manik, sesuai Perbub Nomor 85 tahun 2021 atas perubahan Perbup Nomor 41 tahun 2020 tentang pengelolaan videotron, Pemerintah Daerah diizinkan maksimal menyewakan 75% spot (583.200 spot) setahun dengan potensi nilai mencapai Rp 1,2 miliar per tahun. Terdiri dari nilai sewa Rp 976,2 juta dan pajak reklame Rp 243,7 juta. “Satu spot sama dengan 30 detik, sampai saat ini baru dua perusahaan yang pernah menyewa. Kami sulit mengecer karena belum menjadi objek retribusi, karena mekanisme pemanfaatan BMD dengan sewa lumayan prosesnya," ungkap Manik.

Anggaran daerah yang digunakan untuk proyek videotron atau Led TV di luar ruangan ini sebesar Rp 1,6 miliar. Videotron ini diklaim menjadi yang terbesar di Bali dengan biaya pemeliharaan sebesar Rp 9 juta per bulan. Setelah peresmian Tahun 2019 lalu, videotron raksasa milik Pemkab Gianyar diproyeksikan akan kebanjiran iklan dari perusahaan perbankan dan hotel.

Bupati Gianyar Made Mahayastra mengaku iklan itu bisa menutup biaya operasional. Sehingga videotron bisa beranak atau dibuat di lokasi strategis lainnya. Bupati Mahayastra bahkan mencontohkan videotron ukuran yang lebih kecil di Sanur ada bank mengontrak per tahun Rp 295 juta. Sehingga dalam waktu setahun diyakini akan balik modal. *nvi