Aprindo Tunggu Jawaban Kemendag
Ancang-ancang mogok usai Lebaran, minta utang Rp 344 miliar segera dibayar
JAKARTA, NusaBali - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan akan mengambil opsi mogok setop pasokan minyak goreng (migor) di ritel usai Lebaran, bila Pemerintah dalam hal ini Kemendag tidak segera memberi kepastian untuk menyelesaikan utangnya sebesar Rp 344 miliar. Namun demikian Aprindo menjamin selama Lebaran stok migor di pasaran aman.
"Jadi untuk penjualan apalagi untuk menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap berjalan lancar untuk masyarakat memerlukan minyak goreng untuk Idul Fitri mereka selama di rumah, di kampung halaman. Tentu kan mereka pasti membeli minyak goreng di minimarket kita," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey seperti dilansir detikcom, Selasa (18/4).
"Aprindo jamin itu, untuk ketahanan pangan, ketersediaan pangan termasuk di dalamnya minyak goreng karena itu sudah siap lah sudah ready barangnya," lanjutnya.
Untuk mogok setop pasok minyak goreng di ritel, Roy mengatakan masih menunggu perhatian dan penjelasan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Namun, jika tidak ada tanggapan sama sekali, setelah lebaran pengusaha akan ancang-ancang menerapkan opsi tersebut.
Roy menjelaskan, opsi penyetopan pengadaan minyak goreng tidak serta merta langsung dilakukan begitu saja. Saat ditanya kapan waktunya, pihaknya akan melihat kapasitas gudang ritel untuk minyak goreng satu sampai dua bulan ke depan. Jadi, saat ini ritel masih akan memiliki pasokan minyak goreng untuk 1 sampai 2 bulan.
"Kalau ditanya kapan opsinya mengenai penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng dari produsen? Kita tahu bahwa setiap peritel bahwa stok barang itu ada yang berlaku 30-60 hari, nah jadi kalau ada yang ritel 30-60 hari kan masih berlaku lagi 1-2 bulan ke depan kan, jadi ini bisa diprediksi sendiri ya. Jadi otomatis itu, berjalan waktu kita akan lihat," katanya.
Ia berharap setelah lebaran ada titik terang yang diterima oleh pengusaha. "Mudah-mudah dalam waktu segera ada atensi pak Presiden atau pun setelah lebaran dari Kemendag untuk mengajak dialog, diskusi, ya itu harapan kita," ungkapnya.
Aprindo sendiri, kata Roy, sampai saat ini belum mendapatkan kepastian dari Kementerian Perdagangan berkaitan dengan utang Rp 344 miliar tersebut.
Roy juga mengaku belum dihubungi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim terkait polemik tersebut. Ia memahami dan masih berpikir bahwa Kemendag masih memiliki kesibukan lain. Namun, pihaknya siap jika nantinya harus memenuhi undangan Kemendag.
"Artinya kita siap untuk duduk bersama mendengarkan penjelasan proses penyelesaiannya," kata Roy.
Roy mengatakan, para pengusaha ritel saat ini membutuhkan dua kepastian. Pertama, kepastian atau transparansi proses penyelesaian utang rafaksi tersebut. Kedua, para pengusaha ritel membutuhkan kepastian akan pembayaran utang Rp 344 miliar itu.
"Kalau pak Isy bilang ya akan hubungi, mungkin baru berencana. Kita menyambut saja, menunggu aja karena pesannya bukan, saya berbicara secara pribadi kepada Kemendag. Saya berbicara atas nama pelaku usaha ritel yang rafaksinya belum dibayarkan. Kita nggak mau berkoordinasi, berkomunikasi, kalau mereka belum siap. Mungkin sedang direncanakan, seperti apa, ya kita menunggu," jelasnya.
Roy juga mengaku mendapatkan informasi progres terkait rafaksi tersebut hanya dari media saja, jadi belum ada sama sekali komunikasi yang diberikan Kemendag kepada pengusaha. Pihaknya masih menunggu kejelasan resmi akan utang pemerintah kepada pengusaha ritel.
"Kalau di Kejaksaan itu sudah tahu sejak November tahun lalu, berarti kan sudah 6 bulan. Itupun dengarnya bukan langsung dari Dirjen, dengarnya ya dari teman-teman media aja. Nggak pernah diajak diskusi untuk mereka yang berutang. Kita kan melakukan penugasan itu bukan atas mau ritel, tetapi perintah pemerintah lewat Kemendag," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan akan menghubungi Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey agar rencana itu tidak dilakukan. Ia khawatir jika itu dilakukan akan menimbulkan masalah baru berkaitan dengan pengadaan minyak goreng. 7
Komentar