Dana Pilkada Bermasalah, Mendagri Panggil Karo Keuangan
Pilkada serentak 2018 mendatang masih terkendala soal anggaran.
DENPASAR, NusaBali
Termasuk Bali masih bermasalah dengan dana. Bahkan Bawaslu Bali beberapa kali meminta Pilkada ditunda saja kalau anggaran tidak jelas. Namun tegas disampaikan Mendagri, Tjahjo Kumolo di sela-sela melepas pawai PKB XXXIX, Sabtu (10/6), bahwa dana Pilkada harus terselesaikan oleh daerah masing-masing.
Tjahjo Kumolo pun menyebutkan sudah memanggil para Sekda, Biro Keuangan, DPRD yang daerahnya melaksanakan Pilkada. Tidak ada alasan untuk tidak menganggarkan. “Saya sudah panggil Sekda, DPRD, Biro Keuangan. Harus dianggarkan. Mulai sekarang dianggarkan dan cicil bisa. Kita minta komitmenlah dengan dana itu,” tegas Tjahjo Kumolo.
Dia mengatakan termasuk Provinsi Bali yang sekarang dana Pilkada 2018 belum jelas juga harus diselesaikan dan tidak boleh ada penundaan Pilkada. “Termasuk Bali sudah kita panggil itu Sekda dan Biro Keuangannya. Kita minta selesaikanlah. Daerah harus menganggarkan pesta demokrasi itu,” kata mantan Ketua Umum DPP KNPI ini. Tjahjo menyebutkan untuk Pilkada serentak 2018 mendatang akan ada 171 pertandingan (Pilkada).
Sebanyak 14 di antaranya adalah Pilgub. Sisanya Pilkada di Kabupaten/Kota. Tjahjo menyebutkan Pilkada 2018 mendatang bisa berjalan aman. Tidak panas seperti Pilkada 2017 yang beraoma Pilpres. “Saya kira pengalaman 2017 Pilkada aroma-aroma Pilpres. 2018 kita berharap lancar dan aman,” ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan mempresdiksi Pilkada serentak ini bisa lebih efisien. Namun nyatanya meleset. “Kita prediksi dengan Pilkada serentak anggaran akan efisien. Ternyata tidak, karena berbagai faktor. Tetapi tidak ada masalah. Namanya pesta demokrasi. Yang penting masyarakat mampu secara maksimal menggunakan partisipasi politiknya,” tegas Tjahjo.
Mantan Sekjen DPP PDIP ini meminta para calon yang maju jangan mengumbar isu SARA (Suku Agama, Ras, Antar Golongan). Namun lebih banyak beradu program kerja. Kalah menang adalah pilihan rakyat. “Jangan mengumbar isu SARA. Lebih baik adu program dan konsep. Siapa yang jadi, dia punya konsep yang baik. Jangan umbar kebencian dan SARA,” tegas mantan Ketua Fraksi PDIP DPR RI ini.
Sementara Kepala Biro Keuangan Pemprov Bali, Ida Bagus Arda, dikonfirmasi terpisah mengakui Pemprov Bali dan daerah yang melaksanakan Pilkada dipanggil Mendagri 29 Mei lalu. Mantan Penjabat Bupati Karangasem ini mengatakan pendanaan Pilkada serentak untuk di KPU Bali tidak ada masalah.
”Untuk KPU Bali sudah tidak ada masalah. Sudah proses pencairan secara bertahap,” tegas Gus Arda. KPU Bali sendiri mengajukan Rp 254 miliar. Namun disetujui oleh eksekutif dan legislatif Rp 200 miliar. Sedangkan Bawaslu mengajukan Rp 68 miliar. Sampai saat ini masih diproses. Kata Gus Arda untuk Bawaslu Bali tahun 2017 sudah dianggarkan bertahap dengan dana Rp 10 miliar. “Tetapi untuk Bawaslu ini ada perubahan lagi dan kembali dibahas di Bappeda. Jadi masih menunggu keputusan,” tegas Gus Arda. *nat
1
Komentar