Dispar Bali Siapkan Panduan Khusus, Cegah Wisman Berulah Saat Berwisata di Bali

DENPASAR, NusaBali - Bali mempersiapkan panduan ‘Does and Don’t’ apa yang boleh dan tidak boleh atau terlarang bagi wisatawan, terutama wisatawan mancanegara (Wisman) di Bali. Panduan yang tengah disusun ini diharapkan akan memandu wisatawan, sehingga tidak melakukan pelanggaran-pelanggan selama berwisata di Bali.

Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjokorda Bagus Pemayun menyampaikan hal tersebut di sela pelaksanaan Diklat Calon Pramuwisata Umum DPD HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) di Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, Jumat(28/4). “Kami akan mengeluarkan Does and Don’t. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan wisatawan,” ungkap Tjok Bagus. Dengan demikian kata dia, ada guidance, petunjuk bagi wisatawan. Panduan itu nantinya akan disampaikan ke HPI dan seluruh komponen pariwisata yang lain.

Selama ini kata Tjok Bagus Pemayun, walaupun sudah ada aturan (larangan), namun sering wisatawan berdalih atau mengaku tidak tahu. “Sekarang kita sudah susun, sudah hampir rampung. Mudah-mudahan bisa segera disampaikan ke Biro Hukum Pemprov Bali,” ujarnya. Tjok Bagus mengapresiasi Diklat Calon Pramuwisata yang dilaksanakan DPD HPI. 

Melalui diklat diharapkan, bukan saja bahasa (pengantarnya) yang bagus, namun calon pramuwisata harus memiliki wawasan kebudayaan, tahu serta mematuhi etika dalam melakukan kepemanduan. Kata dia, dari pengecekan lapangan, guide-guide yang tidak berlisensi bermasalah dari sisi etika.

“Pemerintah mengapresiasi sekali kegiatan diklat bagi calon pramuwisata yang dilaksanakan DPD HPI Bali, setelah  hampir 2,5 tahun kegiatan kepariwisataan Bali vakum,” ujarnya.

Walau era digitalisasi, Tjok Bagus mengatakan pramuwisata yang memandu langsung wisatawan tetap relevan. Karena kalau mendengar langsung bagaimana guide menjelaskan ada interaksi akan lebih bagus, walaupun sekarang ini model digital. Sebaliknya digitalisasi itu merupakan tantangan bagi pramuwisata untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya. 

Sementara Ketua DPD HPI Bali I Nyoman Nuarta mengatakan Diklat Calon Pramuwisata DPD HPI merupakan kegiatan setelah Covid-19. “Ini meniadi momentum bagi DPD HPI Bali untuk menjawab tantangan yang ada di partnership, terkait kekurangan guide, seperti segmen pasar Mandarin,  Eropa dan dan lainnya,” jelas Nuarta didampingi Ketua Panitia I Wayan Kartika.

Dijelaskan Nuarta, jumlah pramuwisata anggota DPD HPI Bali saat ini sebanyak 6.000 orang berasal dari 11 divisi Bahasa. Dari sisi kuantitas,  6.000 pramuwisata dirasa mencukupi. Termasuk rekrutmen pramuwisata, melalui diklat nanti akan men-support kalau ada kekurangan tenaga guide. 

“Karena setiap travel agent dan anggota kami punya sistem, merotasi pekerja-pekerja pemandu untuk melakoni pekerjaannya,” terang Nuarta.

Di pihak lain Nuarta optimis relatif tidak akan ada masalah dengan wisatawan apabila ditemani pemandu yang berlisensi. “Kalau sampai ada wisatawan yang berulah didampingi pemandu berlisensi, itu sanksi ke dalam,” jelasnya. Ada sidang etik yang memutuskan. Ada punishment dan reward di HPI Bali. Punishment itu mulai dari pencabutan keanggotaan, kewenangannya ada di HPI Bali. Setelah keanggotaan dicabut, akan dikoordinasikan dengan Pemprov, yakni Dinas Pariwisata untuk tidak lagi memperpanjang anggota yang melanggar peraturan. “Itu sudah terjadi,” ujar Nuarta, menyebutkan kasus dikeluarkannya seorang pemandu keanggotaan HPI Bali dan pencabutan lisensi.

Tentunya berbeda dengan pemandu yang ilegal atau yang tidak berlisensi, dimana tidak ada badan atau lembaga yang menaungi. Bisa saja, pemandu ilegal bekerja semaunya, mengabaikan etika yang semestinya dipatuhi. Menurutnya, fakta menunjukkan wisatawan yang berulah ketika ditemani pemandu yang tidak berlisensi.

Diklat Calon Pramuwisata diikuti 174 orang dari rencana awal 180 orang.  Peserta terbanyak dari divisi Bahasa Inggris, Bahasa Spanyol, Prancis dan lainnya termasuk tambahan Bahasa Polandia dan Bahasa Arab. “Yang tidak ada pesertanya dari divisi Bahasa Jerman dan Bahasa Rusia,” terang Nuarta.  7 k17