Biaya HUT Bangli Andalkan Dana Sumbangan
Panitia Wajib Buat Pertanggungjawaban
Jangan sampai, umpamanya, masyarakat yang sudah mapunia secara bergotongroyong, tidak tahu kemana dibawa uangnya.
BANGLI, NusaBali
Kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-819 Kabupaten Bangli tidak menggunakan dana APBD, tetapi sumbangan dari ASN, BUMN, BUMD, maupun masyarakat. Oleh karena itu, sumbangan tersebut wajib dipertanggungjawabkan.
Hal itu ditegaskan anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa. Kata dia, mengatakan semangat masyarakat Bangli dalam rangka ulang tahun ini luar biasa. Menurutnya semangat ‘Bangli jengah’ memberikan motivasi besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam HUT Bangli.
Namun demikian, secara etika kontribusi berupa urunan atau sumbangan dari masyarakat untuk HUT Bangli ini, harus ada pertanggungjawaban oleh panitia atau pengelola anggaran. Meski tidak ada kewajiban tertulis.
"Secara etika penggunaan anggaran, apapun anggaran yang menyangkut publik harus ada laporannya. Tidak boleh tidak dilaporkan. Bentuk laporannya seperti apa, tergantung dari panitia," ungkapnya Jumat (5/5).
Made Sudiasa mencontohkan uang iuran, peturunan, atau pun dana punia di masyarakat. Bentuk urunan ini selalu ada pertanggungjawaban kemana dan dipakai apa dananya.
"Uang 100 rupiah pun dari masyarakat semestinya secara etika harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai, umpamanya, masyarakat yang sudah mapunia secara bergotongroyong, tidak tahu kemana dibawa uangnya," tegas politisi asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, ini.
Di sisi lain, Ketua HUT Bangli Dewa Agung Suryadarma mengatakan semua anggaran HUT Bangli ke-819 bersifat donasi. Sesuai perencanaan, kebutuhan anggaran HUT Bangli mencapai Rp 700 juta – Rp 800 juta.
Lanjutnya, untuk donasi yang dilakukan, pihak panitia HUT Bangli sudah menggelar sosialisasi yang dihadiri oleh Forkopimda Bangli. "Seluruh donasi masuk ke rekening Rise Of Bangli (ROB), selaku event organizer," sebutnya.
Diakui, pada HUT Bangli tahun 2022, panitia juga sudah melakukan pertanggungjawaban. Begitu pula, pada HUT Bangli ke-819, pembayaran apapun diusahakan dengan sistem non tunai. Saat akhir kegiatan akan dilaksanakan audit dari Inspektorat.
"Yang pasti kita akan tetap pertanggungjawabkan. Terhadap pemasukan, pengeluaran, dan terakhir tyang minta inspektorat melihat. Kalau ada hal-hal yang menjadi catatan. Hasilnya baru dipublikasikan untuk rekam-rekan OPD, sehingga kepala OPD bisa memberi penjelasan ke masing-masing stafnya," sebutnya.
Terkait besaran sumbangan yang terkumpul, Agung Suryadarma mengatakan secara hitungan matematis, kalau sumbangan dari ASN Pemkab Bangli saja totalnya mencapai Rp 500 jutaan. Nanti juga akan ada partisipasi dari pihak lain. "Sumbangan tidak hanya bentuk dana, ada juga menyumbang dalam bentuk kegiatan," imbuhnya.7esa
Komentar