Pertemuan FAO Global ke-4 di Bali, Tegaskan Hapus Praktik Perikanan Illegal

MANGUPURA, NusaBali.com – Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO of the United Nations) ke-4 Para Pihak untuk Kesepakatan terhadap Tindakan Negara Pelabuhan (Port State Measures Agreement/PSMA) di The Anvaya Beach Resort Bali, Jalan Kartika Plaza, Badung, Bali pada Senin (8/4/2023) siang.

Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan praktik perikanan illegal, unreported, dan unregulated fishing. Ia juga menjelaskan sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan 140 juta penduduk, Indonesia bergantung pada sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan protein dan bekerja di wilayah pesisir di Indonesia.

“Untuk itu Indonesia berkomitmen untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan, serta meniadakan praktik penangkapan ikan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing) serta mengintensifkan penegakan hukum,” terang Sakti dalam sambutannya pada Senin (8/4/2023) siang.

Sakti juga menjelaskan, Indonesia telah menetapkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan berdasarkan blue economy yang meliputi Perluasan kawasan lindung laut, Penangkapan ikan berbasis kuota, Pengembangan akuakultur berkelanjutan, Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Membersihkan polusi plastik laut melalui partisipasi nelayan (program Bulan Cinta Laut). Kebijakan tersebut pun dikatakannya sejalan dengan Program FAO Blue Transformation 2022-2023 dan membantu memaksimalkan kontribusi sistem pangan akuatik menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sementara, salah satu komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah kelautan Indonesia, jelas Sakti adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan berbasis satelit. Sehingga dengan hal ini dapat mengoptimalkan transfer informasi dari Command Center ke Kapal Patroli dan kapal ikan sasaran dan sebaliknya. Ia pun berharap, dengan adanya pertemuan global kali ini dapat mengarah pada pencapaian kesepakatan dan menghasilkan keputusan bersama, serta merupakan panggilan untuk negara lain agar dapat bergabung dan menegakkan perjanjian ini.

“Indonesia menghargai dan mendukung penuh Perjanjian PSMA yang bertujuan untuk mencegah, menangkal dan menghapus praktik IUU Fishing melalui implementasi langkah-langkah negara pelabuhan yang efektif dan memastikan konservasi jangka panjang serta ekosistem yang berkelanjutan dan pengelolaan biota laut,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal turut menyoroti Indonesia sebagai salah satu penandatangan awal Port State Measures Agreement (PSMA) sejak November 2009.

“Selama bertahun-tahun, FAO telah bekerja dalam kemitraan yang erat dengan Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di Kawasan Asia Pasifik dalam mengembangkan dan mengelola sektor perikanan dan akuakultur, sekaligus menanggapi keadaan darurat yang berdampak pada sektor-sektor tersebut,” jelas Aryal.

Meski tidak dapat menghadiri secara langsung gelaran ini, Direktur Jenderal FAO, QU Dongyu menyampaikan penangkapan ikan illegal merupakan suatu ancaman terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya dan ekosistem laut.

“PSMA dapat mendukung transformasi perikanan berkelanjutan di seluruh dunia. Kita harus terus meningkatkan upaya kolektif untuk menciptakan perikanan yang benar-benar berkelanjutan,” jelas QU Dongyu dalam pesan video singkatnya.

Sebagai informasi tambahan, gelaran ini diikuti oleh lebih dari 200 delegasi dari seluruh dunia bersama dengan perwakilan organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Selama satu minggu, mereka akan membahas isu-isu utama termasuk strategi untuk meningkatkan efektivitas PSMA, sistem Pertukaran Informasi Global atau suatu alat teknologi informasi yang dikembangkan oleh FAO atas permintaan para pihak untuk berbagi informasi mengenai kebijakan Negara Pelabuhan dan kebutuhan pengembangan kapasitas negara-negara berkembang dalam memerangi IUU Fishing. *ris