Pastika Minta Bawaslu Gunakan Dana Tersedia
Gubernur Made Mangku Pastika gerah dengan persoalan dana pengawasam yang dimasalahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, hingga muncul wacana untuk menunda Pilgub 2018.
DENPASAR, NusaBali
Pastika mengingatkan masalah anggaran untuk pengawasan jangan dibesar-besarkan, Bawaslu bisa gunakan dana yang ada. Pastika menegaskan, pengawasan bisa dilakukan berbagai elemen masyarakat, sehingga tidak susah, tidak menelan dana, dan terkesan gawat. “Jangan dibesar-dibesarkanlah dana pengawasan itu. Sampai mau menunda Pilkada segala. Pengawasan itu kan bisa dilakukan berbagai elemen dan lembaga,” tandas Pastika seusai sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (13/6).
Pastika kemudian membeberkan persoalan dana yang dimasalahkan Bawaslu Bali. Menurut Pastika, anggaran pengawasan belum bisa direalisasikan, karena masih dibahas. Pastika pun meminta Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus siap dengan dana yang tersedia nanti, bukan malah mewacanakan tunda Pilkada 2018.
“Lembaga-lembaga yang ada saya harapkan bekerjalah dulu. Selama ini kan sudah digaji, ya bekerjalah. Soal biaya pengawasan, itu kita coba cari. Pakailah dana yang sudah ada dulu,” tegas mantan Kapolda Bali dan Kalakhar BNN ini.
Gubernur Bali pertama asal Buleleng ini memberikan pemahaman soal kondisi APBD yang kini memang sedang sulit, karena banyak target tidak tercapai lantaran lesunya perekonomian. “Pendapatan dari pajak sedikit, target tidak tercapai. Kita sudah berusaha irit setengah mati, semua biaya-biaya di Pemprov Bali itu kita pangkas,” ujar alumni Akpol 1974 ini.
Pastika juga memaparkan, Pemprov Bali terpaksa mengurangi anggaran dari program yang selama ini dirancang untuk masyarakat. Bahkan, pembelian alat kesehatan (Alkes) untuk RS Bali Mandara senilai Rp 40 miliar sampai dikurangi. “Belum lagi program Simantri yang kita kurangi. Bahkan, program Gerbangsadu sudah tidak ada tahun ini. Kita saja berusaha irit,” beber Pastika.
Menurut Pastika, banyak anggaran yang diharapkan tahun 2017, tidak terealisasi. “Silpa yang kita harapkan mencapai Rp 400 miliar, tetap tidak bias menutupi kekurangan sebelumnya. Belum lagi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat senilai Rp 250 miliar belum ada kepastian. Bayangkan, bagaimana tekornya. Kalau semua sudah kita kurangi, ya pikirkanlah juga,” katanya.
Pastika menyatakan, kalaupun dengan dana yang ada, Bawaslu Bali tetap merasa sulit melaksanakan tugas, masih ada aelemen atau lembaga yang bisa membantunya. Selain Bawaslu, ada ad polisi, ada saksi, ada juga penegak hukum seperti jaksa. Bahkan, kata Pastika, peserta Pemilu pasti ikut mengerahkan orang untuk mengawasi Pilgub. “Kalau ada masalah, bisa dilaporkan dan selesai.”
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia mengatakan pihaknya tidak banyak mengusulkan anggaran pengawasan. “Kami tidak mengusulkan banyak, tapi cukup,” jelas Rudia saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah terkait sikap Gubernur Pastika, Selasa kemarin.
Rudia menyebutkan, Bappeda Provinsi Bali menganggarkan Bawaslu Rp 30 miliar. Sebanyak Rp 10 miliar dianggarkan tahun 2017, sementara Rp 20 miliar lagi di tahun 2018. “Anggaran Rp 30 miliar itu untuk bayar honor saja kurang. Kami Bawaslu tidak terima honor, karena tak boleh. Tapi, kita bayar honor badan ad hoc tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, tingkat desa, dan pengawas TPS,” ungkap Rudia.
Bawaslu Bali sendiri awalnya mengajukan anggaran pengawasan sebesar Rp 73 miliar. Setelah melalui pembahasan yang intensif dengan Kesbanglimaspol, akhirnya dana pengawasan menjadi Rp 68 miliar. Rancangam tidak termasuk honor badan ad hoc di Klungkung dan Gianyar, yang menggelar Pilkada 2018 bersamaan dengan Pilgub bali 2018.
“Kalau boleh jujur, kedua daerah itu (Gianyar dan Klungkung) bantu mendanai kegiatan Pilgub Bali 2018. Intinya, kami menunggu dalam beberapa hari ke depan, mengingat tahapan Pilgub Bali 2018 sudah dimulai. Manakala tidak ada titik temu, maka kami akan lapor ke Bawaslu RI,” ujar mantan Ketua Panwaslu Buleleng saat Pilkada 2012 ini. *nat
Pastika kemudian membeberkan persoalan dana yang dimasalahkan Bawaslu Bali. Menurut Pastika, anggaran pengawasan belum bisa direalisasikan, karena masih dibahas. Pastika pun meminta Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus siap dengan dana yang tersedia nanti, bukan malah mewacanakan tunda Pilkada 2018.
“Lembaga-lembaga yang ada saya harapkan bekerjalah dulu. Selama ini kan sudah digaji, ya bekerjalah. Soal biaya pengawasan, itu kita coba cari. Pakailah dana yang sudah ada dulu,” tegas mantan Kapolda Bali dan Kalakhar BNN ini.
Gubernur Bali pertama asal Buleleng ini memberikan pemahaman soal kondisi APBD yang kini memang sedang sulit, karena banyak target tidak tercapai lantaran lesunya perekonomian. “Pendapatan dari pajak sedikit, target tidak tercapai. Kita sudah berusaha irit setengah mati, semua biaya-biaya di Pemprov Bali itu kita pangkas,” ujar alumni Akpol 1974 ini.
Pastika juga memaparkan, Pemprov Bali terpaksa mengurangi anggaran dari program yang selama ini dirancang untuk masyarakat. Bahkan, pembelian alat kesehatan (Alkes) untuk RS Bali Mandara senilai Rp 40 miliar sampai dikurangi. “Belum lagi program Simantri yang kita kurangi. Bahkan, program Gerbangsadu sudah tidak ada tahun ini. Kita saja berusaha irit,” beber Pastika.
Menurut Pastika, banyak anggaran yang diharapkan tahun 2017, tidak terealisasi. “Silpa yang kita harapkan mencapai Rp 400 miliar, tetap tidak bias menutupi kekurangan sebelumnya. Belum lagi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat senilai Rp 250 miliar belum ada kepastian. Bayangkan, bagaimana tekornya. Kalau semua sudah kita kurangi, ya pikirkanlah juga,” katanya.
Pastika menyatakan, kalaupun dengan dana yang ada, Bawaslu Bali tetap merasa sulit melaksanakan tugas, masih ada aelemen atau lembaga yang bisa membantunya. Selain Bawaslu, ada ad polisi, ada saksi, ada juga penegak hukum seperti jaksa. Bahkan, kata Pastika, peserta Pemilu pasti ikut mengerahkan orang untuk mengawasi Pilgub. “Kalau ada masalah, bisa dilaporkan dan selesai.”
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia mengatakan pihaknya tidak banyak mengusulkan anggaran pengawasan. “Kami tidak mengusulkan banyak, tapi cukup,” jelas Rudia saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah terkait sikap Gubernur Pastika, Selasa kemarin.
Rudia menyebutkan, Bappeda Provinsi Bali menganggarkan Bawaslu Rp 30 miliar. Sebanyak Rp 10 miliar dianggarkan tahun 2017, sementara Rp 20 miliar lagi di tahun 2018. “Anggaran Rp 30 miliar itu untuk bayar honor saja kurang. Kami Bawaslu tidak terima honor, karena tak boleh. Tapi, kita bayar honor badan ad hoc tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, tingkat desa, dan pengawas TPS,” ungkap Rudia.
Bawaslu Bali sendiri awalnya mengajukan anggaran pengawasan sebesar Rp 73 miliar. Setelah melalui pembahasan yang intensif dengan Kesbanglimaspol, akhirnya dana pengawasan menjadi Rp 68 miliar. Rancangam tidak termasuk honor badan ad hoc di Klungkung dan Gianyar, yang menggelar Pilkada 2018 bersamaan dengan Pilgub bali 2018.
“Kalau boleh jujur, kedua daerah itu (Gianyar dan Klungkung) bantu mendanai kegiatan Pilgub Bali 2018. Intinya, kami menunggu dalam beberapa hari ke depan, mengingat tahapan Pilgub Bali 2018 sudah dimulai. Manakala tidak ada titik temu, maka kami akan lapor ke Bawaslu RI,” ujar mantan Ketua Panwaslu Buleleng saat Pilkada 2012 ini. *nat
1
Komentar