Gubernur Koster Diapresiasi Deputi Gubernur Senior BI

Kegiatan ini ditandai dengan Soft Launching Pengendalian Angkutan Barang/Logistik Terintegrasi Bali serta melepas pengiriman beras Kabupaten Tabanan ke Supermarket Coco Mart, Lotte Mart, Ayu Nadi, Alfa Mart dan Carefour. Selain itu juga pengiriman telur Kabupaten Bangli ke Kabupaten Dompu, NTB dan ke Kabupaten Sumba Barat, NTT serta pengiriman sapi Kabupaten Tabanan ke Kota Malang, Jawa Timur. 

Dalam acara pembukaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Bali Nusa Tenggara Tahun 2023, Gubernur Koster mendapatkan apresiasi ‘applause’ tepuk tangan dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desty Damayanti, Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo dan Anggota DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya. 

Apresiasi serupa juga datang dari Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, Wakil Bupati Jembrana Gede Ngurah Patriana Krisna, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Apresiasi ini karena kepemimpinan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini sebagai Gubernur Bali mampu membawa Provinsi Bali meraih Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi tertinggi di Indonesia Tahun 2022. 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Desty Damayanti menyampaikan kebanggaannya terhadap Gubernur Koster yang telah berhasil membawa Provinsi Bali meraih Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi tertinggi di Indonesia Tahun 2022 atau Bali berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan. 

“Terimakasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster, karena 3 Kabupaten di Provinsi Bali (Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar) juga masuk sebagai peringkat 3 tertinggi dalam hasil penilaian IKP Kabupaten, serta 1 Kota (Kota Denpasar) di Provinsi Bali menjadi IKP Kota tertinggi di Indonesia sehingga membuat Bali secara keseluruhan menjadi Provinsi dengan Indeks Ketahanan Pangan yang sangat tinggi,” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini  disambut tepuk tangan. Indeks Ketahanan Pangan ini tercapai berkat adanya sinergi yang baik dilakukan sejak pandemi Covid-19 bersama  Kementerian, Lembaga, Parlemen, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Sehingga saat ini kita bisa menata ulang ekonomi, kalau di tahun 2020 ekonomi kita masih tumbuh negatif minus 2 persen, kemudian tahun 2021 hingga 2023 kuartal I terus meningkat dari 3,7 persen di tahun 2021 hingga 5,3 persen di tahun 2022, dan 2023 masih berada di level 5 persen. Jadi kami dari Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 4,8 persen hingga 5,3 persen di tahun 2023 di saat ekonomi di beberapa negara maju masih berat,” jelas Desty Damayanti. 

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Bali Nusra di Kota Tabanan yang dijuluki sebagai lumbung berasnya Bali, karena sebagai penghasil padi terbesar di Bali. “Semoga alam dan budaya Bali yang indah ini dapat memberikan vibrasi positif dan solusi dalam pengendalian inflasi di wilayah Bali Nusra,” ujarnya. 

Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Koster mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali beserta seluruh panitia penyelenggara yang turut andil dalam kegiatan ini. Sehingga acara ini menjadi momentum yang tepat untuk dapat senantiasa mewujudkan semangat dan kuatnya komitmen bersama sebagai upaya menjaga kestabilan harga dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. 

Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan. Semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2022 merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di Bali yang semakin solid, seiring didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah antar jajaran pemerintah daerah, Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia, dalam mengawal pengendalian inflasi di Bali. 

“Saya berharap, koordinasi dan sinergi antar Provinsi, Kabupaten/Kota Bali Nusra yang telah terjalin baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” ungkap Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini. 

Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi Bali pada bulan April 2023 tercatat 0,04 persen (mtm), dengan capaian ini tingkat inflasi tahunan Provinsi Bali sebesar 4,45 persen (yoy). Capaian inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2023 tercatat sebesar 5,46 persen, diharapkan pada akhir tahun 2023 inflasi Bali dapat tercapai sesuai target nasional di kisaran 3%-1%. Untuk mencapai target dimaksud diperlukan kerjasama dan sinergitas TPID dengan pihak terkait, khususnya dalam upaya stabilisasi harga, pengelolaan permintaan, menjaga kelancaran distribusi, serta menjamin ketersediaan pasokan yang sejalan dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). 

Pengendalian inflasi ke depan dari komponen Volatile Food akan menghadapi beberapa tantangan seperti curah hujan yang tinggi menyebabkan gangguan produksi, kenaikan harga pangan, masih berlanjutnya krisis geopolitik dan dampak lanjutan kenaikan harga BBM non subsidi (Pertamax & Pertamax Turbo), maka diperlukan sinergitas antar stakeholders dan melalui pelaksanaan acara GNPIP Bali-Nusra Tahun 2023 ini dengan tema ’Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi, Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa atau Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur’. Tema ini sejalan dengan Visi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dimana target inflasi di Bali dan Nusa Tenggara akhir Tahun 2023 sama-sama dapat tercapai dikisaran 2% sampai dengan 4%. 

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan beberapa strategi yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Bali yang sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat, yaitu: 

Pertama, melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, untuk pemantauan harga pangan utama setiap hari di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali telah dilakukan melalui Aplikasi SiGapura (Sistem Informasi Harga Pangan Utama Strategis) yang kini telah diperkaya dengan fitur early warning system dan aplikasi monitoring arus masuk barang ke Bali dan keluar Bali; 

Kedua, memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga; 

Ketiga, melakukan operasi pasar/ bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, maupun SPHP untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melibatkan Stakeholders dan berkoordinasi/ kerjasama dengan BULOG; 

Keempat, mengoptimalisasikan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah; 

Kelima, mengupayakan peningkatan produksi pangan melalui modernisasi dan efesiensi biaya produksi pertanian, memanfaatkan aset tanah pemerintah yang belum termanfaatkan untuk menanam tanaman pangan cepat panen, bantuan sarana/prasarana dan subsidi pupuk serta mengembangkan pertanian organik; 

Keenam, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran BUMD Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai aggregator untuk mengurangi rantai pasok dan untuk jangka panjang mengupayakan pembentukan pasar induk. 

Sedangkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni dalam arahannya menekankan solusi pengendalian inflasi harus dilakukan dengan : 

1) Menjadikan inflasi sebagai isu prioritas; 

2) Mengajak masyarakat tenang atau tidak panik terhadap inflasi; 

3) Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

4) Mengaktifkan Satgas Pangan; 

5) Melaksanakan subsidi tepat sasaran, salah satunya subsidi BBM; 

6) Melaksanakan gerakan penghematan energi (saat siang hari, matikan lampu dan AC yang tidak perlu); 

7) Melakukan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen; 

8) Melaksanakan kerjasama antar daerah, seperti daerah yang kekurangan komoditas agar mengambil komoditas pangan ke daerah yang surplus; 

9) Intensifkan jaringan pengaman sosial (Anggaran Belanja Tidak Terduga, Bansos, Anggaran Desa, Realokasi DAU, dan Bansos Pusat); dan 

10) Memperhatikan pengumuman angka inflasi dari BPS dan Bank Indonesia Provinsi. 

Di akhir acara, Gubernur Koster mendapat dukungan dari pelaku UMKM di Kabupaten Tabanan untuk terus melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali di periode kedua. Dukungan tersebut disampaikan saat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali membeli produk lokal Bali seperti beras Tabanan, minyak Bali, Ikan Bali, salak Bali, sayur Bali, telur Bali, hingga bawang dan cabai Bali di Gedung I Ketut Maria Tabanan.  nat