4 SMPN Sulit Full Day School
Dari 2.800 siswa yang akan mendaftar ke SMPN, hanya 60 siswa tidak bisa ditampung di negeri.
SEMARAPURA, NusaBali
Empat SMPN di Klungkung sulit menerapkan program full day school (sekolah sehari penuh) pada 2017 ini. Karena sekolah ini terlanjur menampung siswa dobel shift pagi-siang, akibat keterbatasan ruang belajar.
Maka diperlukan waktu lagi beberapa tahun agar siswa kelas IIX dan IX tamat sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Klungkung Dewa Gde Darmawan mengatakan, empat sekolah tersebut SMPN 1 Semarapura, SMPN 2 Semarapura, SMPN 3 Semarapura dan SMPN 1 Banjarangkan. “Untuk saat ini kecuali empat sekolah itu, semua sekolah di Klungkung siap full day school,” ujarnya kepada NusaBali, Selasa (13/5).
Kalau program tersebut diwajibkan untuk semua sekolah pada tahun ini, jelas Dewa Darmawan, maka salah satu alternatifnya dengan memanfaatkan ruangan-ruangan di sekolah seperti lab, ruang komputer dan lainnya. “Mungkin penerapan rogram tersebut diawali dengan menggelar pilot project di sejumlah sekolah,” terangnya.
Kata Dewa Darmawan, dengan sistem sonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017, dipastikan sekolah tidak ada yang overload sampai harus menerapkan sekolah pagi-siang. Karena lewat pemetaan di Disdik, penyebaran siswa berdasarkan sebagian besar sudah terserap di sekolah negeri. Dari 2.800 siswa yang akan mendaftar ke SMPN, hanya 60 siswa tidak bisa ditampung di negeri. Hal ini sejatinya bisa diatasi dengan mudah yakni mendirikan dua ruangan kelas baru.
Hanya saja karena ada dua SMP swasta di Klungkung, jika langkah itu dilakukan tentu akan menimbulkan polemik baru. Karena sekolah swasta akan kekurangan siswa. “Untuk pemecahan masalah ini akan kita bahas lagi, dengan pihak terkait termasuk unsur sekolah negeri dan swasta,” imbuh Dewa Darmawan.
Lebih lanjut, pejabat asal Desa Manduang, Klungkung ini menambahkan lewat penerapan sistim sonasi penyebaran siswa akan merata di masing-masing kecamatan. Namun di satu sisi mulai timbul persoalan, karena ada orangtua siswa ngebet ingin anaknya masuk di sekolah tertentu. Untuk itu mereka berbondong-bondong mengurus pindah domisili ke petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Kalau ingin pindah domisili silahkan saja, yang jelas tanggal pindah domisili kartu keluarga (KK) untuk pendaftaran ini paling lambat 1 Januari 2017,” tegasnya. *wa
Maka diperlukan waktu lagi beberapa tahun agar siswa kelas IIX dan IX tamat sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Klungkung Dewa Gde Darmawan mengatakan, empat sekolah tersebut SMPN 1 Semarapura, SMPN 2 Semarapura, SMPN 3 Semarapura dan SMPN 1 Banjarangkan. “Untuk saat ini kecuali empat sekolah itu, semua sekolah di Klungkung siap full day school,” ujarnya kepada NusaBali, Selasa (13/5).
Kalau program tersebut diwajibkan untuk semua sekolah pada tahun ini, jelas Dewa Darmawan, maka salah satu alternatifnya dengan memanfaatkan ruangan-ruangan di sekolah seperti lab, ruang komputer dan lainnya. “Mungkin penerapan rogram tersebut diawali dengan menggelar pilot project di sejumlah sekolah,” terangnya.
Kata Dewa Darmawan, dengan sistem sonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017, dipastikan sekolah tidak ada yang overload sampai harus menerapkan sekolah pagi-siang. Karena lewat pemetaan di Disdik, penyebaran siswa berdasarkan sebagian besar sudah terserap di sekolah negeri. Dari 2.800 siswa yang akan mendaftar ke SMPN, hanya 60 siswa tidak bisa ditampung di negeri. Hal ini sejatinya bisa diatasi dengan mudah yakni mendirikan dua ruangan kelas baru.
Hanya saja karena ada dua SMP swasta di Klungkung, jika langkah itu dilakukan tentu akan menimbulkan polemik baru. Karena sekolah swasta akan kekurangan siswa. “Untuk pemecahan masalah ini akan kita bahas lagi, dengan pihak terkait termasuk unsur sekolah negeri dan swasta,” imbuh Dewa Darmawan.
Lebih lanjut, pejabat asal Desa Manduang, Klungkung ini menambahkan lewat penerapan sistim sonasi penyebaran siswa akan merata di masing-masing kecamatan. Namun di satu sisi mulai timbul persoalan, karena ada orangtua siswa ngebet ingin anaknya masuk di sekolah tertentu. Untuk itu mereka berbondong-bondong mengurus pindah domisili ke petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Kalau ingin pindah domisili silahkan saja, yang jelas tanggal pindah domisili kartu keluarga (KK) untuk pendaftaran ini paling lambat 1 Januari 2017,” tegasnya. *wa
Komentar