Pemkab Badung Berkomitmen Mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat mengikuti VLH Evaluasi KLA Tahun 2023 sekaligus memberikan sambutan terkait Penyelenggaraan Program Perlindungan Anak di Daerah Melalui Pembangunan KLA, dari Badung Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Puspem Badung, Selasa (23/5).

Acara dilaksanakan secara daring (online) melalui zoom meeting dengan Tim VLH Evaluasi KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Pertemuan difasilitasi oleh Asisten Deputi (Asdep) Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Muhammad Ihsan dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra I Nyoman Sujendra, Kepala Bappeda sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas KLA Badung I Made Wira Dharmajaya. Selain itu juga hadir Kepala Dinas P2KBP3A dr Nyoman Gunarta, Kepala Dinas Sosial I Ketut Sudarsana, Kepala Disdukcapil Ngurah Arimbawa, Kepala Dinas Kesehatan Made Padma Puspita, Camat Abiansemal Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, dan OPD terkait.

Dari kehadiran di zoom meeting diikuti 52 partisipan dari Camat se-Kabupaten Badung, Perbekel se-Kabupaten Badung, Lurah se-Badung, Ketua Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Badung.

Wabup Suiasa mengatakan, pada 2021-2022 Badung memiliki 54 Sekolah Ramah Anak, 13 Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, 1 Rumah Sakit Ramah Anak, 46 Desa/Kelurahan Ramah Anak, 6 Kecamatan Ramah Anak. Kemudian, untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang dianggarkan di APBD tahun 2021 sebesar Rp 877 miliar atau 24,10 persen dan pada APBD tahun 2022 sebesar Rp 1,1 triliun atau 26,00 persen. “Ini komitmen tinggi yang dimiliki Kabupaten Badung dalam pengembangan KLA. Beberapa program dan kegiatan serta inovasi telah terselenggara oleh perangkat daerah yang tergabung dalam gugus tugas KLA Badung,” ujar Wabup Suiasa.

Menurut wabup asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, visi Kabupaten Badung adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana. Selain itu, pada misi 3 yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat asas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Maka target indikator kinerja RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 terhadap kebijakan pengembangan KLA adalah Kategori Nindya,” jelasnya.

Wabup Suiasa juga menyampaikan, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di daerah melalui pembangunan KLA.

“KLA adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan terwujudnya KLA akan memberikan kontribusi terwujudnya Provinsi Layak Anak, Indonesia Layak Anak dan selanjutnya menjadi Dunia Layak Anak sebagai salah satu upaya percepatan implementasi konvensi hak-hak anak,” kata Wabup Suiasa. 7 ind