Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan - Anak Meningkat
Kekerasan perempuan
Kekerasan Anak
I Wayan Diar
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dinas Sosial Bangli
Pemkab Bangli
BANGLI, NusaBali - Berbagai langkah dilakukan pemerintah dalam upaya menekan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak. Kekerasan ini bagaikan fenomena gunung es. Maka, perlu kerjasama semua pihak untuk menekan terjadi kasus kekerasan.
Pemkab Bangli bersama lintas sektoral melakukan koordinasi guna pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perkawinan anak. Acara tersebut digelar di Museum Gunung Api Batur pada Selasa (23/5).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar. Narasumber kegiatan dari Ka UPT PPA Provinsi Bali Luh Hety Vironika. Hadir pula pimpinan OPD, unsur Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas dan LPKA), MDA, Perbekel dan lainnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bangli I Wayan Jimat, mengatakan kegiatan tersebut untuk dapat mengidentifikasi sejumlah isu dan upaya strategis dalam mewujudkan perlindungan perempuan dari kekerasan, perlindungan terhadap anak, TPPO dan perkawinan anak. Kondisi ini terjadi karena kurangnya informasi di masyarakat tentang kekerasan perempuan, perlindungan anak, TPPO, dan perkawinan anak.
"Banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak yang belum terlaporkan yang masih merupakan phenomena gunung es dimana yang muncul ke permukaan jumlahnya sangat kecil," ungkapnya.
Lanjutnya, berdasarkan data Dinas Sosial, hingga April 2023 tercatat kadus kekerasan pada anak sebanyak 6 kasus dan kasus kekerasan perempuan ada 2 kasus. Tahun 2022 ada 2 kasus kekerasan perempuan dan 6 kasus kekerasan pada anak. Jika dilakukan perbandingan terjadi peningkatan kasus.
Namun, temuan peningkatan kasus ini tidak lepas dari terbentuknya UPTD PPA. Keberadaan UPDT ini tidak hanya sebatas menunggu laporan tetapi tetapi langsung menjangkau dari isu yang beredar. Dengan begitu lebih banyak kasus yang bisa terungkap dan ditangani.
"Kegiatan koordinasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama lintas sector dalam penanganan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan anak, TPPO dan perkawinan anak di Kabupaten Bangli," sambungnya.
Wakil Bupati Bangli Wayan Diar menyampaikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, TPPO dan Perkawinan Anak merupakan tanggung jawab bersama.
Dengan adanya pertemuan ini akan terbangun satu langkah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus yang terjadi di Bangli. "Sebagai tanggung jawab bersama maka perlu kita optimalkan pencegahannya mulai dari lingkungan keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Tentunya kalau dipandang perlu dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," ungkapnya. 7esa.
Komentar