Buleleng Raih Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Proaktif

Penghargaan tingkat nasional ini diterima langsung Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana di Jakarta, Rabu (24/5).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi yang menyerahkan langsung penghargaan pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakornas) UKPBJ Tahun 2023. Kabupaten Buleleng salah satu dari tiga kabupaten di Indonesia yang mendapatkan penghargaan. Selain Buleleng ada Kabupaten Badung dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Hendrar mengatakan Buleleng dan dua kabupaten peraih penghargaan dinilai telah mampu menjalankan fungsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan baik, yakni berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal. 

Hendrar Prihadi juga menyebut ada beberapa kriteria yang dijadikan parameter penilaian penghargaan ini. Salah satunya UKPBJ telah mencapai tingkat kematangan Proaktif di tahun 2022. Selain itu, dia juga menyebut bahwa jumlah SDM PBJ pada UKPBJ sekurang-kurangnya 60 persen dari kebutuhan. Kemudian, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2022 bernilai baik dengan skor lebih dari 70.

“Yang terpenting adalah pimpinan tertinggi pada kementerian, lembaga, Pemda tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi perhatian publik,” papar Hendrar Prihadi.

Sementara itu, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh LKPP RI kepada Pemkab Buleleng. Dari ratusan Kabupaten/Kota di Indonesia, Buleleng berhasil masuk tiga besar UKPBJ Proaktif. Buleleng pun berada di Level 3 dengan skor ITKP mencapai 82,3 persen. Capaian ini pun disebut Lihadnyana tidak terlepas dari komitmen kuat untuk membangun proses pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, dan transparan.

“Dengan penghargaan ini ke depannya kita akan terus mendorong proses pengadaan secara digital melalui e-katalog, serta terus mendorong penggunaan produk dalam negeri”, terang Lihadnyana yang juga masih aktif menjabat sebagai Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini. Sementara itu, Lihadnyana menjelaskan kebijakan pengadaan barang/jasa di Buleleng akan terus bergeser menuju digitalisasi. Pemanfaatan e-katalog untuk produk-produk UMKM lokal Buleleng, salah satu target yang terus dikejar. Hal ini dimaksudkan UMKM di Buleleng bisa menyajikan produknya dan bisa dilihat oleh seluruh pengguna, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah.

“Nantinya saya akan terus mempercepat pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui e-Katalog, sehingga hal itu bisa lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan tentu saja terhindar dari masalah hukum,” imbuh penjabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini. Kerja keras dan semangat transparansi yang dibangun oleh tim PBJ di Kabupaten Buleleng pun diapresiasi Lihadnyana. 

Menurutnya capaian ini adalah bagian dari semangat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan transparan. Sesuai dengan visi awal menjabat sebagai Penjabat Bupati. “Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran Pemkab Buleleng atas komitmen yang kuat, khususnya di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” papar dia. @ k23