Menteri ATR Minta Hindari Jual Tanah

BANGLI, NusaBali

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto minta kepada masyarakat agar tetap melindungi dan melestarikan aset berupa tanah. Caranya, hindari penjualan tanah.

‘Jika perlu uang untuk modal usaha dari tanah itu, cukup pakai HGB (hak guna bangunan) atau sewakan,’’ jelasnya, saat blusukan penyerahan sejumlah sertifikat kepada prajuru adat dan warga di Banjar Tiying Desa, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Bangli, Rabu (24/5) pagi.

Di desa perbatasan utara Kecamatan Bangli – Kintamani, Bangli itu, Menteri Hadi Tjahjanto secara simbolis menyerahkan enam sertifikat dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Kantor ATR/BPN Kabupaten Bangli. Dari enam itu, dua sertifikat tanah milik Desa Adat Pengotan, diserahkan kepada prajuru adat di Pura Puseh setempat. Empat lagi, serfitikat hak pribadi diserahkan secara blusukan pada tiga rumah warga banjar setempat. Antara lain, kepada Wayan Kaba, Wayan Ranten, dan Wayan Ranga.

Hadir pada acara tersebut, Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Agus Muclis Latif, Kakanwil Kementerian ATR/BPN Bali Andre Novi Jandri, Kepala Kantor ATR/BPN Bangli I Gusti Agung Gde Warmadewa, Sekda Bangli Ida Bagus Gede Giri Putra, Kapolres Bangli AKBP I Dewa  Agung Roy Marantika, Dandim Letkol ARH Sutrisno, Camat Bangli I Dewa Gede Dwipayana, Perbekel Pengotan I Kadek Yastawan, Bendesa Adat Pengotan I Wayan Kencu, dan perwakilan warga setempat.

Menteri Hadi Tjahjanto sangat meyakini dengan hanya memberikan HGB kepada pihak lain, maka aset tanah akan lestari dan otomatis terlindungi dari praktik mafia tanah. ‘’Kami di Kementerian ATR/ BPN bertekad kuat untuk melindungi tanah dari praktik mafia tanah, apalagi tanah pura atau tempat ibadah,’’ jelas menteri yang dilantik Presiden Jokowi, 15 Juni 2022 ini.  

Secara khusus, Perbekel Pengotan I Kadek Yastawan agar jajaran Kementerian ATR/BPN melanjutkan program PTSL. Karena program dengan ini, konflik pertanahan di setia desa bisa diredam bahkan diselesaikan dengan baik.

Setelah di Pengotan, Menteri ATR/BPN langsung ke arah selatan menuju Taman Narmada Raja Tamanbali di Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli. Di lokasi ini, secara simbolis Menteri menyerahkan tujuh sertifikat milik desa adat dan pribadi.

Di hadapan prajuru adat dan para pamangku pura, Menteri ATR/BPN menegaskan pensertifikatan tanah sangat perlu untuk menjamin kepastian hukum, sekaligus mencegah konflik pertanahan di kemudian hari. Khusus di Bali, lanjutnya, hingga kini 95 persen tanah sudah bersertifikat. Bahkan, Bali dirancang menjadi percontohan sebagai Provinsi Terlengkap Pertama (PTP) di Indonesia. Hal ini, diawali Kota Denpasar tahun 2022 menjadi Kota Lengkap Pertama di Indonesia, disusul kota lain di Indonesia. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Badung, Kamis (25/5) dibuatkan MoU sebagai Kabupaten Lengkap Pertama di Indonesia.

Data dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Bangli, di Bangli terdapat 109.129 bidang tanah dan telah terdaftar 101.968 (93,40 persen). Jumlah ini termasuk capaian dari target PTSL tahun 2023 sebanyak 556 bidang (100 persen). Menteri Hadi Tjahjanto mengapresiasi semangat kerja jajaran ATR/BPN Bangli untuk menyukseskan PTSL. Karena angka capaian tersebut menandakan di wilayah ini sangat kecil ada sengketa tanah. Kecil pula terjadi praktik mafia penyerobotan tanah.

Mewakili Bupati Bangli Sang Nyoman Arta Sedana, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra mengapresiasi kebijakan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri ATR/BPN RI berupa program PTSL. Dengan program ini, hak-hak masyarakat atas tanahnya makin kuat dan terlindungi karena sudah bersertifikat. Hal senada diungkapkan Perbekel Pengotan I Kadek Yastawan. Dia mengapresiasi kerja keras tim PTSL Kantor ATR/BPN Bangli. ‘’Berkat ada sertifikat ini, kami sangat yakin aset tanah desa dan tanah warga jadi aman dari sengketa pertanahan,’’ ujarnya. Usai di Bangli, Menteri ATR/BPN dan rombongan melanjutkan kegiatan sama ke Gianyar dan Klungkung.7lsa