Mega Tegaskan Tak Tekan Jokowi

JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri kerap dianggap menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan, terutama terkait keputusan politik, terutama jelang Pemilu 2024. 

Megawati pun, tak habis pikir dengan anggapan seperti itu. Padahal, dalam berbagai kesempatan Megawati menyampaikan yang benar

Penyampaiannya dilakukan secara lugas, tetapi justru disalahartikan oleh banyak orang seperti ‘mengamuk’. Megawati menegaskan, dirinya tidak pernah ada pada posisi ataupun sedikitpun menekan presiden. Megawati menyiratkan, bahwa dirinya tak punya kekuatan untuk menekan presiden.

"Pikirannya itu menurut saya kok gimana, ya? Nanti kalau saya mau bicara lugas, ngamuk situ. Makanya kan, ngapain saya tekan presiden? Saya ini orang taat aturan," ucap Megawati saat konferensi pers Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan terkait apakah dirinya menegur Jokowi perihal cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024.

Publik maupun segelintir pihak yang kerap menyalahartikan itu perlu memahami secara utuh pernyataannya. Perlu dipahami, lanjut Megawati, bahwasannya kekuasaan Presiden adalah mandat dari rakyat. “Lah kalau ditanya, mungkin aja kan Pak Jokowi (ditekan karena maju jadi capres) yang dipilih Ibu (Mega)? Loh iya lah (saya yang memilih Jokowi, Red). Tapi kan juga yang memilih (di pemilu itu kan) rakyat Indonesia. Setelah itu di MPR dilantik, (Jokowi) itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau cari cara nekennya gimana?," papar Megawati.

Terlebih, kata Megawati, Presiden Jokowi punya Paspampres. "Kalau saya lihat, nih pasukannya (Paspampres) aja kayak gini. Lihat tuh, mana saya punya pasukan kayak gini,” kata Megawati. 

Megawati juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi pada pembukaan Rakernas yang bertepatan dengan hari lahir Bung Karno, 6 Juni. "Saya merasa bangga dan berterima kasih karena Pak Jokowi saya undang hadir, sehingga dapat memperkuat hal-hal yang beliau sampaikan. Apa-apa saja yang telah beliau sampaikan, akan kami bahas juga di dalam persidangan di Rakernas,” ungkap Megawati.

Menurut Megawati, pelaksanaan Rakernas III PDIP ini adalah hal biasa sebagaimana perintah dari Kongres PDIP dan menjadi ajang konsolidasi sesama kader. Rakernas III itu pun, sangat penting lantaran dalam rangka konsolidasi partai baik dari jajaran paling tinggi sampai ke anak ranting untuk Pemilu 2024.

Terkait masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia yang ditekan hingga 0 persen, Megawati optimis itu bakal terwujud dengan adanya persatuan, kerja sama serta saling bergotong royong dari seluruh lapisan elemen bangsa. 

Terlebih, amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah menyatakan fakir miskin dan anak telantar harus dipelihara oleh negara. Megawati pun, terus berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, Rakernas III mengambil tema ‘Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara’.

"Pertanyaannya apakah bisa? Bisa, kalau kita semua sepakat untuk melakukan hal itu. Karena tentunya para pendiri bangsa kita, di dalam memasukkan kalimat-kalimat yang menurut saya baik dalam Undang Undang Dasar maupun juga pada uraian Pancasila. Itu menurut saya sangat matang dan bernas. Karena dulu tentunya pendiri bangsa ini berpikir mati-matian (soal tujuan bernegara,red),” terang Megawati.

Presiden kelima RI ini pun, mendorong agar persatuan bangsa terus digelorakan dalam mewujudkan keinginan mengentaskan kemiskinan di tanah air. "Dengan demikian yang diperlukan memang persatuan," tegas Megawati. Persatuan tidak hanya dipandang sebagai sebuah perilaku dan fisik. Namun, pentingnya kesamaan jiwa dalam memerangi kemiskinan ekstrem di masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menjelaskan pernyataan cawe-cawe dirinya terkait perpolitikan nasional. Hal itu, kata Presiden, dalam rangka memastikan situasi nasional yang tetap kondusif dan damai khususnya menjelang Pemilu 2024. 

Sebab, di tahun-tahun ini dan ke depan, akan terjadi transisi kepemimpinan nasional. Menurut Presiden Jokowi, sudah menjadi kewajiban moral dan tanggung jawabnya sebagai presiden untuk memastikan transisi kepemimpinan di 2024 berjalan dengan baik dan damai. Sehingga visi kepemimpinan nasional serentak bisa dijalankan. 

“Saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 harus menjaga agar visi kepemimpinan nasional serentak, bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa,” kata Presiden Jokowi. 

Dalam Rakernas III PDIP, Presiden Jokowi menyampaikan tentang tantangan bangsa ke depan, seperti krisis pangan dan energi. "Saya di Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Utamanya, dalam kesulitan-kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan dan adanya perang," kata Jokowi saat konferensi pers.

Menurut Presiden Jokowi, tantangan ke depan harus diketahui bersama agar PDIP bisa menyusun antisipasi terhadap krisis saat mengelola negara. Kemudian, bisa mendesain sebuah rencana besar jika kelak kadernya diberikan kesempatan memimpin negara ini. "Sehingga bayangan-bayangan yang tadi saya sampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaannya lebih dahulu," ucap Presiden Jokowi. Presiden ketujuh tersebut juga berbicara mengenai strategi membawa Indonesia menjadi negara besar selama 13 tahun.

"Ada kesempatan besar membawa negara ini masuk di negara maju dalam 13 tahun ke depan. Ini juga tentu saja akan lebih baik kalau perencanaan besarnya disiapkan mulai dari sekarang, di Rakernas PDI Perjuangan ini," ucap Presiden Jokowi. Terlebih, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya, punya keinginan kuat untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024.

"Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, sebetulnya sudah kita rencanakan pada periode kedua ini agar 2024 sudah pada posisi nol kemiskinan ekstrem kita. Kita kerja keras dan mati-matian," tegas Presiden Jokowi. Kepala negara mengaku, Indonesia mengalami kendala dalam dua tahun terakhir, seperti pandemi Covid-19 demi menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024.

Namun, Presiden Jokowi tetap percaya diri kemiskinan ekstrem bisa terhapus dengan berbagai langkah pemerintah semisal alokasi anggaran besar untuk bantuan sosial. Oleh karena itu, perlu fokus ke sana. Lantaran anggaran untuk bansos di Indonesia sangat besar setelah infrastruktur.

"Artinya kalau target sudah kelihatan, sangat mudah menyelesaikan. Memang perlu kerja, konsolidasi di antara kementerian, lembaga, dan pemda. Semuanya harus bersama. Bukan barang yang sulit, tetapi memang perlu konsolidasi dan waktu," papar Presiden Jokowi. 

Ketika ditanya apakah Presiden Jokowi memberikan wejangan kepada bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo terkait isu-isu terhangat seperti Uni Eropa yang berusaha menghalangi komoditas unggulan Indonesia ke Eropa dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan pada 2024-2030. Presiden Jokowi menegaskan, pemimpin ke depan yang penting adalah berani dan punya nyali.

Presiden Jokowi meyakini, Ganjar memiliki kualitas tersebut. "Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar, yang paling penting itu berani dan punya nyali. Saya lihat, Pak Ganjar punya," ucap Presiden Jokowi. Saat konferensi pers kemarin, Megawati dan Presiden Jokowi didampingi Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Capres 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo.

Sementara sesaat sebelum pembukaan Rakernas berakhir, terdapat sesi foto bersama dengan pigura foto saat deklarasi capres Ganjar Pranowo, Jumat (21/4) lalu. Pigura itu dipegang oleh Jokowi dan Mega. Megawati masih diapit oleh Jokowi dan Ganjar saat berfoto sambil berpose salam metal. 

Setelahnya, terdapat momen di mana Megawati hendak turun menuju kursinya. Jokowi pun langsung menyusul dan memegang tangan Megawati. Keduanya terlihat tersenyum sambil turun menuju kursi masing-masing. 

Terpisah Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno melihat ada perbedaan sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Rakernas III PDIP. Pernyataan rasa bangga dan terima kasih ke Jokowi menurut Adi menunjukkan bukti kalau Megawati kini bersikap soft.

"Pertama ini sebagai salah satu bentuk humble politik yang ditujukan Megawati kepada publik, karena biasanya kalau ada acara partai Jokowi seringkali dipandang publik sebagai posisi subordinat, karena sering disebut petugas partai. Mengingat Jokowi adalah presiden Indonesia. Jadi kehadiran Jokowi hari ini bentuk rasa respek luar biasa dari Megawati yang melihat Jokowi sebagai presiden Indonesia," kata Adi kepada wartawan, Selasa kemarin dilansir detik.com.

Adi menilai pernyataan itu sekaligus menepis bahwa hubungan keduanya tidak baik-baik saja. Diketahui, belakangan ini muncul isu keduanya retak terkait persoalan pencapresan. "Bentuk pernyataan ini sekaligus menepis anggapan publik bahwa antara Jokowi dan Megawati terjadi kerenggangan hanya karena persoalan pencapresan 2024, bahkan media internasional menyebut keduanya sedang tidak baik-baik saja," ujarnya. 

Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan ucapan terima kasih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas kehadiran Presiden Jokowi di Rakernas III PDIP merupakan hal wajar. Ericko menyebut hal itu lantaran Jokowi bisa hadir sebagai presiden dan juga kader partai. "Pasti setiap kali beliau (Megawati) mengucapkan terima kasih, karena memang Pak Jokowi sebagai kader partai, tapi juga sebagai presiden. Ya wajar beliau mengucapkan kehadiran, kepada semua yang hadir juga di pidato resmi, beliau menyampaikan terima kasih," kata Eriko.

Untuk diketahui, tema Rakernas III kali ini adalah 'Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara oleh Negara'. Pembukaan Rakernas diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars, dan himne PDIP Perjuangan serta pembacaan Dedication of Life. Rakernas PDIP ini akan dilangsungkan selama tiga hari mulai dari tanggal 6 hingga 8 Juni 2023. Acara ini juga diikuti oleh seluruh jajaran DPP Partai, ketua, sekretaris dan bendahara DPD PDIP seluruh Indonesia hingga kepala poksi dan pimpinan Komisi Fraksi PDIP DPR RI. 7 k22