Bawaslu Disarankan Bertemu DPRD Bali
Pilgub Bali jangan sampai tertunda, karena terlalu besar resikonya, baik dari sisi citra Bali dan juga sebagai tempat kegiatan forum demokrasi internasional.
Bahas Persoalan Anggaran Pengawasan Pilgub Bali 2018
DENPASAR, NusaBali
Masalah anggaran Pilgub Bali untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang masih ada persoalan diusulkan dibawa penyelesaiannya ke DPRD Bali. Hal tersebut salah satu rekomendasi Rakor (Rapat Koordinasi) dengan stakeholder yang dilaksanakan Bawaslu Bali pada 13-14 Juni 2017 di Kuta, Badung.
Dalam rakor tersebut hadir Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia, Asisten III Setda Pemprov Bali I Gusti Ngurah Alit, perwakilan Polda Bali, perwakilan Kodam IX/Udayana, dan Kesbanglinmaspol Bali. Rekomendasi yang meminta Bawaslu Bali berkoordinasi dengan DPRD Bali untuk mendapatkan solusi kepastian anggaran Pilgub Bali 2018 menjadi pembahasan alot.
“Kami terus terang sangat menyayangkan Pemprov Bali kok tidak responsif. Kami baca di media, Bawaslu Bali telah beberapa kali bersurat, namun tidak ada tanggapan. Bahkan sehari sebelum tahapan Pilkada Serentak di-launching di Jakarta, Bawaslu Bali baru diterima Bappeda Bali,” ujar salah satu peserta Rakor. Sayangnya, pertemuan dengan Bappeda pun tak menghasilkan apa-apa. Dikatakan lagi, Pilgub Bali jangan sampai tertunda, karena terlalu besar resikonya buat Bali, baik dari sisi citra Bali dan juga Bali sebagai tempat kegiatan forum demokrasi internasional.
Beberapa peserta menyarankan agar Bawaslu Bali melaporkan juga situasi tersebut ke DPRD Bali. Pasalnya, pembahasan APBD juga melibatkan legislatif. Sementara itu, utusan Gubernur Bali yang diwakili Asisten III Setda Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Alit menyampaikan kondisi keuangan Pemprov Bali yang mengalami defisit. "Pemprov Bali pasti akan berupaya. Tidak mungkin Pilgub sampai ditunda, " tegasnya.
Di sisi lain diungkap, anggaran pengawasan untuk dua kabupaten yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018, yakni Klungkung dan Gianyar dipastikan sudah terpenuhi. Ketua KPU Klungkung, I Made Kariada dan Ketua KPU Gianyar Anak Agung Gede Putra yang hadir dalam rapat tersebut memastikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ditandatangani dalam minggu ini.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Bawaslu RI, Abhan yang hadir dalam kegiatan tersebut hanya menanggapi singkat situasi yang dialami Pemprov Bali. "Kami yakin Pemprov Bali tahu apa yang harus dilakukan,” ungkap mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini. Sedangkan Ketua Bawaslu Bali, I Ketut Rudia pada kesempatan tersebut menjelaskan, setelah melakukan rasionalisasi, pihaknya sudah mati di angka Rp 62 miliar lebih. "Udah mentok itu pak," kata Rudia. *nat
Komentar