Wabup Suiasa Ikuti Rakornas PIP Tahun 2023
MANGUPURA, NusaBali - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi oleh Inspektur Luh Suryaniti mengikuti rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2023 secara virtual di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, Rabu (14/6).
Dalam Rakornas ini, Presiden Joko Widodo menekankan jika pemerintah berupaya fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju ke Indonesia Emas Tahun 2045.
Rakornas dengan tema ‘Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi’ ini dibuka langsung Presiden Joko Widodo dan diikuti Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala BPK Isma Yatun, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Firli Bahuri, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung Burhanuddin, Gubernur seluruh Indonesia, Bupati/Walikota seluruh Indonesia serta para undangan.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada BPKP beserta seluruh jajaran yang sudah bekerja keras dalam menjaga tata kelola pemerintahan, sehingga bisa lebih efektif dan lebih efisien. Menurut Presiden Jokowi, saat ini pemerintah berupaya fokus melakukan peningkatan produktivitas utamanya menuju ke Indonesia Emas Tahun 2045. Ini bukan hal yang mudah, angkanya sudah ada tetapi tantangannya juga tidak tampak.
Saat ini situasi global dan situasi ekonomi dunia yang juga tidak mendukung, menunjukan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. Oleh sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN, APBD yang ada di BUMN semuanya harus produktif.
“Sekarang ini tidak mudah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di sinilah pentingnya peran pengawasan. Kita lemah dari sisi itu jika tidak diawasi dengan cara cek langsung dan pengawasan orientasinya bukan prosedurnya. Diingatkan agar semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan anggaran benar-benar berjalan sesuai prosedur, contoh pengembangan UMKM, anggaranya diutamakan dari sisi pengembangan, pemberdayaan, mesin produksi, pameran dan marketing,” ujar Presiden Jokowi.
Tugas BPKP orientasi mengarahkan daerah, pusat, BUMN, kementrian agar produktif. Sekarang orientasi harus berhasil dan bisa bersaing dengan negara lain. Dikatakan, anggaran APBN juga harus produktif dan yang perlu diawasi, diidentifikasi, diberikan rekomendasi serta didampingi, dikawal agar betul-betul negara Indonesia produktif dan berani bersaing dengan negara lain.
“Beruntung pertumbuhan ekonomi kita di G20 termasuk dua besar terbaik tahun lalu 5,3 persen. Kuartal pertama tahun ini tumbuh masih di atas 55.03 persen dan inflasi kita juga turun dari 5,9 persen menjadi 4 persen, makronya sudah bagus. Untuk itu saya minta seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP,” tegas Presiden Jokowi.
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh melaporkan, rakornas ini dihadiri 2.218 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian/lembaga pemerintah daerah, direksi dan SPI BUMN, serta pimpinan aktif kementerian/lembaga daerah dan pemeriksa eksternal. Pihaknya bersama seluruh jajaran, selalu aktif dan konsisten dalam melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan akuntabilitas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional. BPKP dan seluruh jajaran, katanya, terus berupaya melaksanakan pencegahan kecurangan sejak awal, merespon momentum keberhasilan pemilihan pasca pandemi.
“Adapun prioritas pengawasan kami antara lain mencakup sektor infrastruktur, pembangunan manusia, percepatan perizinan, tata kelola industri strategis, pemberdayaan UMKM, serta penguatan good governance salah satunya telah tercermin dari agenda pengawasan yang dirilis BPKP setiap tahun,” ujarnya. @ ind
1
Komentar