Krama Badung Tidak Boleh Jadi Tikus Mati di Lumbung Beras

MANGUPURA, NusaBali.com - Perkembangan pariwisata semakin merangsek ke sendi-sendi ekonomi dan kehidupan sosial di Badung. Dengan situasi ini, krama Badung jangan sampai hanya jadi penonton dan akhirnya seperti 'tikus yang mati di lumbung beras'.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara saat menginspeksi pembangunan vila mewah The Luc di Jalan Pantai Berawa Nomor 101, Desa Tibubeneng, Kuta Utara pada Rabu (14/6/2023). Sidak tandem Komisi I dan II itu disebut sebagai bentuk pelaksaan fungsi pengawasan lembaga legislatif di daerah.

"Jangan sampai masyarakat itu menjadi penonton di rumahnya sendiri atau lebih ekstrem lagi seperti tikus yang mati di lumbung beras," ungkap Lanang Umbara di sela sidak bersama unsur Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dari hasil sidak, manajemen The Luc sudah memenuhi kelengkapan dasar pendirian akomodasi komersial seperti perizinan. Namun demikian, DPRD Badung menekankan soal arsitektur bangunan harus mengikuti tradisi Bali. Kemudian, sistem pengolahan limbah harus diatur dengan tepat.

Di samping itu, yang menjadi penekanan utama adalah sistem perekrutan tenaga kerja lokal mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini demi terlaksananya pemanfaatan potensi sumber daya manusia lokal mengingat Badung adalah lahan basah industri perhotelan. Sudah semestinya krama Badung mendapat manfaat dari kondisi ini.

Sementara itu, pengelola The Luc Anton Hilman mengaku sudah dan akan melaksanakan pembangunan dan operasional sesuai regulasi yang ada di Kabupaten Badung. Hanya saja, memang ada beberapa dokumen yang belum lengkap lantaran masih diproses termasuk di dalamnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kami berkomitmen melaksanakan proses pembangunan ini sesuai regulasi. Untuk itu, kami berterima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Harapannya bisa melanjutkan pembangunan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar," tandas Anton usai menerima rombongan DPRD Badung.

Proses pemantauan lapangan ini bakal dilaksanakan berkelanjutan sesuai laporan masyarakat yang diterima DPRD Badung. Selain itu, giat penertiban pembangunan akomodasi pariwisata juga semakin mendapat perhatian pasca ramai isu hotel dan vila bodong.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster sempat menyoroti ketimpangan jumlah wisatawan dan pemasukan daerah dari pajak hotel dan restoran. Perhatian pun tertuju kepada potensi kecolongan pemerintah terhadap akomodasi pariwisata tak berizin sehingga tidak ter-cover pajak. *rat