Terdakwa Terakhir Korupsi Alkes Divonis 2 Tahun
DENPASAR, NusaBali - I Ketut Budiarsa, 65, terdakwa terakhir kasus korupsi alat kesehatan (alkes) di RSUD Badung (RSD Mangusada) dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam sidang yang digelar di PN Denpasar, Kamis (15/6). Putusan ini turun satu tahun dari tuntutan sebelumnya.
Dalam amar putusannya, hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) Ni Luh Oka Ariani Adikarini, perbuatan Budiarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan di dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Akibat perbuatan terdakwa dan beberapa terdakwa lainnya negara dirugikan Rp 6,3 miliar. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Budiarsa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsidiair dua bulan kurungan," tegas hakim Nyoman Wiguna.
Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 743.821.590,36. Jika terdakwa tidak membayar UP paling lama 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dan bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara satu tahun dan enam bulan,” lanjut Nyoman Wiguna yang juga merupakan Ketua PN Denpasar.
Diungkap dalam surat dakwaan, bahwa pada tahun 2013 terdakwa Budiarsa bersama saksi I Ketut Sukartayasa, saksi I Made Susila dan saksi Muhammad Yani Khanifudin (ketiganya terpidana dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan secara melawan hukum. Yakni telah ikut serta dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Seharusnya merupakan kewenangan daripada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan tanpa didasarkan atas hasil survey.
Atas hal itu nilai HPS menjadi tidak wajar yang menimbulkan pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang atau jasa. Tidak menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta mengabaikan etika pengadaan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.
Atas perbuatan terdakwa bersama saksi lainnya telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini merugikan keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp 6.287.846.854,36. Ini berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara No: SR-585/PW22/5/2016 tanggal 28 Nopember 2016 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali.
Lebih lanjut, terdakwa berperan aktif dalam proses terbentuknya HPS maupun penentuan pelaksana dan nilai kontrak kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, KB, dan kendaraan khusus RSUD Kabupaten Badung TA 2013 bersama-sama dengan saksi I Ketut Sukartayasa. 7 rez
1
Komentar