Kabadiklat Kejaksaan RI Goda Jaksa Soal 'Enaknya' Tugas di Badung

"Salah satu peserta di sini pasti ada yang pingin suatu saat menjadi Kepala Kejari Badung," celetuk Tony ketika memimpin 30 peserta rombongan studi lapangan PKA di Puspem Badung pada Selasa (20/6/2023) sore.

Sebelum celetukan ini disampaikan Tony, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa yang menerima rombongan Badiklat Kejaksaan RI sempat memaparkan beberapa keberhasilan Badung di bidang birokrasi.

Termasuk pula di dalam pemaparan itu, Suiasa menyinggung hibah yang dilakukan Pemkab Badung kepada Kejari. Jelas Wakil Bupati Badung asal Desa Pecatu, Kuta Selatan, Pemkab Badung menyiapkan secara penuh gedung Kejari beserta segala isinya.

"Kami juga telah memberikan hibah kepada Kejaksaan Negeri Badung berupa pendukung kinerja Kejaksaan melalui penyiapan gedung, beserta isi di dalamnya, juga kendaraan. Jadi Kejaksaan tinggal masuk saja," umbar Suiasa yang disambut tepuk tangan rombongan PKA.

Gedung mewah di atas lahan seluas satu hektare beberapa meter dari Terminal Tipe A Mengwi itu dikabarkan menghabiskan dana Rp 29 miliar. Kantor Kejari Badung di Jalan Terminal Mengwi, Desa Mengwitani itu telah beroperasi lima tahun setelah diresmikan pada 2018 oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Coba saya tanyakan, yang dari (Kejaksaan Negeri) Kepulauan Aru (Provinsi Maluku). Pingin kan (bertugas) di sini?" tanya Tony kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Parada Situmorang.

"Siap, mengikuti perintah Pak," jawab Parada sambil berdiri tegap dari tempat duduknya. Reaksi jaksa madya berdarah Batak ini pun mengundang tawa rekan-rekannya.

Parada pun mengisahkan perjuangannya menjadi Kejari Kepulauan Aru terutama ketika harus mengurus sesuatu ke Kota Ambon khususnya di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Kata Parada, dia harus menempuh perjalanan laut dari Dobo, Kepulauan Aru menuju Kota Ambon selama 36 jam.

Selain memuji kualitas gedung Kejari Badung yang bisa menunjang kinerja. Tony juga memuji tata ruang gedung Kejaksaan Tinggi Bali yang terspesialisasi satu gedung untuk satu keasistenan namun masih satu area.

Kata Tony, gedung atau ruangan yang terpisah dapat membuat layanan publik lebih efektif karena terfokus pada satu fungsi. Selain itu, memudahkan publik mencari layanan tertentu tanpa harus salah kamar.

"Ini bahkan lebih bagus dari (gedung) Kejaksaan Agung yang masih dalam satu unit perkantoran. Memang bagus (satu gedung) untuk efisiensi, tapi kita harus melihat pola pelayanan publiknya," tandas mantan Staf Ahli Jaksa Agung  untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. *rat