Sejumlah Pihak Beri Perhatian Khusus Kamtibmas di Wilayah Kuta
MANGUPURA, NusaBali - Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) khususnya di wilayah Kuta menjadi perhatian serius banyak pihak. Di tengah menggeliatnya pariwisata, kini muncul persoalan parkir liar hingga gelandangan dan pengemis (gepeng).
Menyikapi hal itu instansi terkait pun langsung menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan langsung di kantor Lurah Kuta, Selasa (4/7). Rapat dihadiri berbagai unsur seperti dari pihak Kecamatan Kuta, Kelurahan Kuta, LPM Kuta, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polsek Kuta, Koramil 1611-03 Kuta, anggota DPRD Badung Dapil Kuta, serta tokoh masyarakat Kuta.
Ketua LPM Kuta I Putu Adnyana, mengatakan pertemuan tersebut merupakan sebuah langkah awal dalam menyambut bangkitnya pariwisata di Kuta. Pasalnya bersamaan dengan kebangkitan pariwisata juga dibarengi munculnya berbagai persoalan yang dapat mengganggu kamtibmas. Karena itu diperlukan suatu solusi bersama dalam mengatasi masalah tersebut.
"Persoalan seperti pelanggaran parkir serta kemunculan gelandangan dan pengemis menjadi perhatian bersama. Termasuk fenomena-fenomena lainnya seperti pedagang keliling dan rental sepeda motor yang memanfaatkan bahu jalan," kata Adnyana, Selasa (4/7).
Dalam pertemuan itu, lanjut Adnyana, muncul gagasan grup WhatsApp, sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. "Diharapkan dengan komunikasi yang cepat, penanganan saat terjadi persoalan di lapangan akan lebih cepat," tegas Anyana sembari menyebut rapat koordinasi juga dalam rangka menyamakan persepsi terkait sejumlah fenomena yang terjadi saat ini.
Di sisi lain, I Gusti Anom Gumanti, salah seorang tokoh masyarakat Kuta menilai rapat koordinasi bertujuan merespon dinamika permasalahan di Kuta. Seperti parkir, katanya, saat ini banyak ditemukan yang memanfaatkan badan jalan. Bukan hanya itu banyak orang yang berjualan dengan melanggar peruntukan. "Jika hal itu dibiarkan tanpa mendapatkan penanganan serius, ditakutkan Kuta akan semakin parah dan memicu ketidaknyamanan bagi wisatawan," kata Anom Gumanti yang juga anggota DPRD Badung ini.
"Kalau berbicara penanganan masalah kamtibmas, itu harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa dilakukan oleh satu pihak secara parsial. Jadi perlu sinergi dan penyatuan visi dan misi," imbuhnya.
Lanjut dikatakan, di Desa Adat Kuta sudah memiliki Sipanduberadat yang di dalamnya merupakan unsur Bakamda. "Apakah hal itu yang nantinya perlu diperkuat dengan bergabungnya Linmas dan Jagabaya. Apakah nantinya Jagabaya dimutasi menjadi Bakamda atau seperti apa, agar mereka dapat bergabung. Ini perlu dipikirkan di Kuta terlebih dahulu. Tentu ini harus didukung semua pihak. Setelah itu duduk bersama membuat konsepsi dan skema untuk nantinya dikoordinasikan kepada pihak terkait," harap Anom Gumanti. 7 dar
Komentar