Kawal Kesetaraan Gender

Untuk itu, Supadma Rudana mendorong agar ada keberimbangan antara jumlah perempuan dan laki-laki di parlemen. “Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan affirmative, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen, sedikitnya 30 persen atau lebih dan menuju keberimbangan. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023 mendatang,” ujar politisi Partai Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.

Supadma Rudana menambahkan, kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan saja, tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender. Oleh karena itu, kata dia, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki - laki di parlemen kepada perempuan. Caranya dengan memberikan ruang yang maksimal di politik. “Bukan hanya di parlemen saja, untuk Pilpres 2024 nanti, capres-cawapres harus sandingkan kandidat laki-laki dan perempuan. Capres bisa laki-laki, sementara cawapresnya harus perempuan,” ujar pria yang juga Anggota Komisi VI DPR RI ini.

“Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekedar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni,” imbuh Supadma Rudana.

Ditambahkan Supadma Rudana, dalam penentuan nomor urut calon legislatif, perempuan bisa memperoleh nomor urut topi alias nomor urut 1.  “Sudah saatnya konstitusi kita ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan dan juga keterpilihan perempuan,” tegasnya.

Menurut Supadma Rudana, perjuangan kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, perempuan harus diberikan ruang berekspresi dalam memimpin Republik ini. "Mari kita dukung perempuan untuk berekspresi di ruang politik seperti laki - laki. Karena perjuangan perempuan ini bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsi parlemen, baik di bidang legislasi, budgeting maupun pengawasan di parlemen. Bisa juga, misalnya kalau bakal calon presidennya laki-laki, bisa bakal calon wakil presidennya itu perempuan, demikian pula dengan pencalonan dalam pilkada diberbagai daerah di Indonesia, laki-laki dan perempuan bisa bersanding membangun daerahnya,” beber politisi yang sering diundang dalam berbagai forum perempuan untuk menjadi panelis baik dilevel nasional maupun internasional ini.n nat