Kementerian PPPA Gedor Kesadaran Parlemen Perempuan Bali
Seminar Nasional
Perempuan
Parlemen
Kaukus Perempuan Parlemen
Menteri PPPA
I Gusti Ayu Bintang Darmavati
DENPASAR, NusaBali - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Bali menggelar Seminar Nasional bertajuk 'Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan Parlemen di Bali' bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Minggu (9/7).
Seminar diharapkan membangun kesadaran peran perempuan di dunia birokrasi dan parlemen.
Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati membuka kegiatan dan sekaligus menjadi keynote speaker. Sementara itu dua aktivis perempuan menjadi narasumber dalam seminar, yakni Luh Riniti Rahayu dan Luh Putu Anggreni. Selain anggota parlemen perempuan di DPRD Bali maupun Kabupaten/Kota, seminar diikuti calon legislatif perempuan di Bali dan akademisi. Juga berkesempatan hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra beserta jajaran lainnya.
Menteri Bintang Darmawati dalam paparannya menyampaikan perempuan adalah kekuatan. Perempuan merupakan setengah dari populasi penduduk Indonesia. Oleh karena itu Bintang mengajak perempuan untuk bersatu dan saling menginspirasi.
Persatuan tersebut tentunya akan mendukung semangat keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Menurutnya kebijakan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah untuk diwujudkan. "Kalau saja perempuan saling mendukung, saling menginsiprasi hal itu tidak sulit dicapai," ujar Bintang.
Ia berharap seminar dapat memberikan rekomendasi kepada perempuan untuk dapat lebih optimal berpartisipasi dalam dunia politik di Tanah Air. Bintang mendorong para perempuan untuk mendobrak budaya patriarki yang membatasi akses perempuan terhadap pembangunan termasuk dalam bidang politik.
Kementerian PPPA sendiri menurut Bintang telah melakukan sejumlah upaya untuk pemberdayaan perempuan seperti mengembangkan pelatihan kepemimpinan perempuan di tingkat perdesaan hingga membangun desa ramah perempuan dan peduli anak bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Ketidaksetaraan di negara kita tidak disebabkan bukan karena perempuan lemah, tapi karena budaya patriarki sehingga belum bisa mendapat akses termasuk dalam politik," tegas Bintang.
Sementara itu Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Bali I GA Diah Werdhi Srikandi WS, dalam sambutannya mengatakan KPP Bali menjadi wadah pembuktian bahwa perempuan yang terjun dalam bidang politik pun mampu untuk mengorganisir diri dengan baik, mampu merumuskan ide gagasan dan inisiatifnya secara bersama-sama dengan baik.
Untuk itu, melalui seminar nasional ia berharap dapat semakin meningkatkan kesadaran perempuan tentang birokrasi dan parlemen. "Tema seminar pada hari ini sangat relevan dengan suasana pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024," ujarnya.
Diah memberi semangat para anggota parlemen perempuan dan caleg perempuan pada Pemilu 2024, bahwa keterwakilan perempuan di parlemen bertujuan mulia yakni terkait pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial terhadap kepentingan perempuan.
"Pada Pileg 2019 Bali belum mampu mengantarkan keterwakilan perempuan 30 persen baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Begitu juga di tingkat nasional sejak 1999 hingga 2019 Bali belum berhasil mengantarkan perempuan sebagai anggota legislatif yang lolos murni sebagai DPR RI," ungkapnya. 7 cr78
1
Komentar