Bupati Pastikan Pembangunan JLS Bertahap
Menurut Bupati Giri Prasta pembangunan JLS didorong agar menjadi program nasional.
MANGUPURA, NusaBali
Mega proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk mengurai kemacetan di Badung Selatan belum jelas kapan akan terealisasi. Meski kini Pemkab Badung memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp 1,09 triliun, namun pembangunan JLS yang digagas sejak 2017 juga belum bisa dipastikan.
Menanggapi hal ini, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menegaskan jika pembangunan JLS tetap jalan terus dan dilakukan secara bertahap. Bahkan, sebutnya, proyek tersebut sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Namun, lantaran terbentur pandemi Covid-19, sehingga mega proyek tersebut belum berlanjut. “Saya tidak ngeles (beralasan) karena pandemi Covid-19, sehingga ada pertimbangan lain,” ujar Bupati Giri Prasta usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Badung, Kamis (20/7).
Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini mengaku telah mendorong pembangunan JLS agar menjadi program nasional. Menurutnya, permohonan tersebut sudah mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Pemkab Badung pun saat ini sudah melakukan pembebasan lahan di lingkar barat.
“Pembanguan jalan juga kita lakukan secara bertahap. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, ini bisa terwujud dengan baik,” harap Bupati Giri Prasta.
Untuk besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan JLS, sebut Bupati Giri Prasta, ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Nanti untuk teknis di Dinas PUPR, karena untuk detail dan teknisnya kami sudah punya tim,” tegasnya.
Sementara terkait SILPA Tahun 2022 yang sangat besar, Giri Prasta menyatakan penggunaan anggarannya masih mempertimbangkan program lainnya. Seperti komitmen dirinya dalam Program Angelus Bhuana, yang memberikan bantuan kepada masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Bahkan, kata dia, program ini akan berlanjut hingga ke luar Provinsi Bali. “Tetap ini harus berjalan, karena ketika kami memiliki Program Angelus Bhuana, itu artinya kita berbagi dari Badung untuk Bali. Regulasinya pun jelas. Termasuk di luar Pulau Bali. Ada nanti di Kutai, Yogyakarta, ada juga nanti di Papua, ada juga di Jawa Timur,” kata Ketua DPC PDIP Badung ini.
Sebelumnya, Fraksi Badung Gede (Gerindra-Demokrat) DPRD Badung dalam Pemandangan Umum (PU) yang dibacakan oleh I Gede Aryantha pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (18/7), meminta pemerintah Kabupaten Badung untuk melanjutkan pembangunan JLS. Bahkan mendorong agar pemerintah melalui Dinas PUPR secara bertahap melakukan penganggaran, baik melalui APBD maupun dana DAK untuk pembangunan JLS. Sebab, pembangunan tersebut dinilai sebagai akses alternatif menuju objek wisata di Badung Selatan dan menjadi sistem jaringan jalan yang terkoneksi dengan jalan nasional dan provinsi.
“Termasuk melakukan pembebasan lahannya serta mekanisme pemerintah mengatasi kemacetan di daerah pariwisata khususnya jalan menuju Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa dan Canggu, Tibubeneng,” ujar Gede Aryantha saat membacakan PU fraksinya. 7 ind
Mega proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk mengurai kemacetan di Badung Selatan belum jelas kapan akan terealisasi. Meski kini Pemkab Badung memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp 1,09 triliun, namun pembangunan JLS yang digagas sejak 2017 juga belum bisa dipastikan.
Menanggapi hal ini, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menegaskan jika pembangunan JLS tetap jalan terus dan dilakukan secara bertahap. Bahkan, sebutnya, proyek tersebut sudah dibantu oleh pemerintah pusat. Namun, lantaran terbentur pandemi Covid-19, sehingga mega proyek tersebut belum berlanjut. “Saya tidak ngeles (beralasan) karena pandemi Covid-19, sehingga ada pertimbangan lain,” ujar Bupati Giri Prasta usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Badung, Kamis (20/7).
Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini mengaku telah mendorong pembangunan JLS agar menjadi program nasional. Menurutnya, permohonan tersebut sudah mendapatkan respon dari pemerintah pusat. Pemkab Badung pun saat ini sudah melakukan pembebasan lahan di lingkar barat.
“Pembanguan jalan juga kita lakukan secara bertahap. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, ini bisa terwujud dengan baik,” harap Bupati Giri Prasta.
Untuk besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan JLS, sebut Bupati Giri Prasta, ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Nanti untuk teknis di Dinas PUPR, karena untuk detail dan teknisnya kami sudah punya tim,” tegasnya.
Sementara terkait SILPA Tahun 2022 yang sangat besar, Giri Prasta menyatakan penggunaan anggarannya masih mempertimbangkan program lainnya. Seperti komitmen dirinya dalam Program Angelus Bhuana, yang memberikan bantuan kepada masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Bahkan, kata dia, program ini akan berlanjut hingga ke luar Provinsi Bali. “Tetap ini harus berjalan, karena ketika kami memiliki Program Angelus Bhuana, itu artinya kita berbagi dari Badung untuk Bali. Regulasinya pun jelas. Termasuk di luar Pulau Bali. Ada nanti di Kutai, Yogyakarta, ada juga nanti di Papua, ada juga di Jawa Timur,” kata Ketua DPC PDIP Badung ini.
Sebelumnya, Fraksi Badung Gede (Gerindra-Demokrat) DPRD Badung dalam Pemandangan Umum (PU) yang dibacakan oleh I Gede Aryantha pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (18/7), meminta pemerintah Kabupaten Badung untuk melanjutkan pembangunan JLS. Bahkan mendorong agar pemerintah melalui Dinas PUPR secara bertahap melakukan penganggaran, baik melalui APBD maupun dana DAK untuk pembangunan JLS. Sebab, pembangunan tersebut dinilai sebagai akses alternatif menuju objek wisata di Badung Selatan dan menjadi sistem jaringan jalan yang terkoneksi dengan jalan nasional dan provinsi.
“Termasuk melakukan pembebasan lahannya serta mekanisme pemerintah mengatasi kemacetan di daerah pariwisata khususnya jalan menuju Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa dan Canggu, Tibubeneng,” ujar Gede Aryantha saat membacakan PU fraksinya. 7 ind
Komentar