APBD Badung 2024 Dipasang Rp 8,3 Triliun
PAD Dirancang Rp 7,5 Triliun, Naik 46,18 Persen dari 2023
Pemerintah diminta mengoptimalkan dan menggali potensi pendapatan Badung.
MANGUPURA, NusaBali
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Madya Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (21/7). Dalam pembahasan KUA PPAS yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata tersebut terungkap rancangan APBD tahun 2024 sekitar Rp 8,3 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang sekitar Rp 7,5 triliun.
Dalam rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah dirancang sekitar Rp 8,3 triliun, terdiri dari PAD sekitar Rp 7,5 triliun dan Pendapatan Transfer sekitar Rp 743 miliar. Rancangan PAD 2024 naik 46,18 persen dari PAD APBD induk tahun 2023 sekitar Rp 5,1 triliun. Sedangkan Belanja Daerah dirancang antara lain Belanja Operasi sekitar Rp 5 triliun, Belanja Modal sekitar Rp 1,9 triliun, Belanja Tidak Terduga sekitar Rp 72 miliar, dan Belanja Transfer sekitar Rp 1,2 triliun.
Terkait rancangan dengan nilai fantastis tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengaku seluruh dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 sudah ditelaah dan dipelajari. Menurutnya, rapat bersama antara Banggar dan TAPD Kabupaten Badung kemarin bertujuan untuk menyamakan pandangan dan menyamakan keyakinan terhadap target yang akan dicapai. Sebab target PAD 2024 naik fantastis menjadi Rp 7,5 triliun.
“Banggar dan TAPD Kabupaten Badung ingin menyamakan pandangan dan penyamaan keyakinan bahwa rancangan yang disampaikan pemerintah kepada DPRD ini akan menjadi pedoman untuk kita sepakati. Jangan sampai terlalu jomplang. Artinya pendapatan jangan sampai jauh di bawah yang kita tetapkan yakni Rp 7,5 triliun. Kita samakan pendapat dan keyakinan bahwa Rp 7,5 triliun itu di 2024 akan tercapai,” ujar Parwata.
Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini menambahkan, harus ada komitmen bersama dalam mencapai target yang diestimasi oleh eksekutif tersebut. Selain itu, harus dipikirkan pula cara untuk mengoptimalkan dan menggali potensi-potensi pendapatan Badung.
“Usulan kita bagaimana melakukan optimalisasi dari pendapatan untuk mencapai target PAD itu. Tadi kita usulkan ada perubahan NJOP, peningkatan destinasi wisata, perbaiki infrastruktur jalan supaya tamu-tamu nyaman dan beberapa hal yang didiskusikan,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini.
Ketua TAPD Badung I Wayan Adi Arnawa, mengatakan target PAD yang dipasang hingga sekitar Rp 7,5 triliun tersebut memang angka yang besar. Namun jika melihat potensi yang ada di Gumi Keris cukup besar, pihaknya meyakini bahwa target yang dipasang bukanlah estimasi yang muluk-muluk. Terlebih melihat tren penerimaan pendapatan Badung yang sebagian besar dari sektor pariwisata makin pulih pascapandemi Covid-19. Hal ini memberikan sedikit optimisme bagi peningkatan pendapatan Pemkab Badung.
“Kalau kita bicara target pendapatan, angka (Rp 7,5 triliun) itu asumsi. Memang sih tidak boleh kita terlalu berasumsi yang muluk-muluk ketika potensi tidak memungkinkan untuk itu. Tapi sekarang kalau kita lihat potensi di Badung ini kan cukup besar. Hanya optimalisasi nya yang perlu kita gerakkan,” ujarnya.
Adi Arnawa yang juga Sekda Kabupaten Badung ini menambahkan, beberapa saran dan masukan dewan akan diterima, seperti penerimaan pajak daerah dioptimalisasi dengan menerapkan digitalisasi, termasuk mendorong di ruas-ruas parkir di Badung juga menggunakan digitalisasi secara mobile, hingga penyesuaian NJOP.
Selain itu, dalam rapat juga disebutkan adanya upaya akselerasi dengan regulasi yang dibuat legislatif, sehingga proses optimalisasi penerimaan pajak daerah mampu menyentuh target. “Persoalan yang tadi disampaikan juga ada disparitas antara kenyataan dan regulasi. Kalau ini dibiarkan terus orang jadi ada keraguan untuk eksekusi. Otomatis penerimaan pajak kita terhambat. Ini lah mesti dilakukan akselesari dalam berbagai hal yang sifatnya komprehensif, sehingga optimalisasi pendapatan terutama target PAD yang kita pasang Rp 7,5 triliun lebih bisa dicapai,” tegas birokrat asal Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan ini.
Lebih lanjut dikatakan, dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Bali membuat kemacetan di Kabupaten Badung tak terhindarkan. Karena itu, lanjut Adi Arnawa, sejumlah pembangunan infrastruktur jalan juga akan menjadi prioritas untuk mendukung pariwisata yang sustainable.
“Estimasi target kita tahun 2035 target wisatawan sampai pada 45 juta kunjungan. Wisatawan 45 juta orang ini kalau kita tidak persiapkan dari sekarang infrastrukturnya, kita takutkan nanti orang yang datang dari bandara langsung berhenti karena macet,” katanya.
“Kami saat ini atas perintah Bapak Bupati mendorong terus pembangunan infrastruktur jalan termasuk di Canggu, yakni pembangunan jalan alternatif Canggu yang telah kami rancang di tahun ini,” imbuh Adi Arnawa. 7 ind
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Madya Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (21/7). Dalam pembahasan KUA PPAS yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata tersebut terungkap rancangan APBD tahun 2024 sekitar Rp 8,3 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang sekitar Rp 7,5 triliun.
Dalam rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah dirancang sekitar Rp 8,3 triliun, terdiri dari PAD sekitar Rp 7,5 triliun dan Pendapatan Transfer sekitar Rp 743 miliar. Rancangan PAD 2024 naik 46,18 persen dari PAD APBD induk tahun 2023 sekitar Rp 5,1 triliun. Sedangkan Belanja Daerah dirancang antara lain Belanja Operasi sekitar Rp 5 triliun, Belanja Modal sekitar Rp 1,9 triliun, Belanja Tidak Terduga sekitar Rp 72 miliar, dan Belanja Transfer sekitar Rp 1,2 triliun.
Terkait rancangan dengan nilai fantastis tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengaku seluruh dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 sudah ditelaah dan dipelajari. Menurutnya, rapat bersama antara Banggar dan TAPD Kabupaten Badung kemarin bertujuan untuk menyamakan pandangan dan menyamakan keyakinan terhadap target yang akan dicapai. Sebab target PAD 2024 naik fantastis menjadi Rp 7,5 triliun.
“Banggar dan TAPD Kabupaten Badung ingin menyamakan pandangan dan penyamaan keyakinan bahwa rancangan yang disampaikan pemerintah kepada DPRD ini akan menjadi pedoman untuk kita sepakati. Jangan sampai terlalu jomplang. Artinya pendapatan jangan sampai jauh di bawah yang kita tetapkan yakni Rp 7,5 triliun. Kita samakan pendapat dan keyakinan bahwa Rp 7,5 triliun itu di 2024 akan tercapai,” ujar Parwata.
Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini menambahkan, harus ada komitmen bersama dalam mencapai target yang diestimasi oleh eksekutif tersebut. Selain itu, harus dipikirkan pula cara untuk mengoptimalkan dan menggali potensi-potensi pendapatan Badung.
“Usulan kita bagaimana melakukan optimalisasi dari pendapatan untuk mencapai target PAD itu. Tadi kita usulkan ada perubahan NJOP, peningkatan destinasi wisata, perbaiki infrastruktur jalan supaya tamu-tamu nyaman dan beberapa hal yang didiskusikan,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini.
Ketua TAPD Badung I Wayan Adi Arnawa, mengatakan target PAD yang dipasang hingga sekitar Rp 7,5 triliun tersebut memang angka yang besar. Namun jika melihat potensi yang ada di Gumi Keris cukup besar, pihaknya meyakini bahwa target yang dipasang bukanlah estimasi yang muluk-muluk. Terlebih melihat tren penerimaan pendapatan Badung yang sebagian besar dari sektor pariwisata makin pulih pascapandemi Covid-19. Hal ini memberikan sedikit optimisme bagi peningkatan pendapatan Pemkab Badung.
“Kalau kita bicara target pendapatan, angka (Rp 7,5 triliun) itu asumsi. Memang sih tidak boleh kita terlalu berasumsi yang muluk-muluk ketika potensi tidak memungkinkan untuk itu. Tapi sekarang kalau kita lihat potensi di Badung ini kan cukup besar. Hanya optimalisasi nya yang perlu kita gerakkan,” ujarnya.
Adi Arnawa yang juga Sekda Kabupaten Badung ini menambahkan, beberapa saran dan masukan dewan akan diterima, seperti penerimaan pajak daerah dioptimalisasi dengan menerapkan digitalisasi, termasuk mendorong di ruas-ruas parkir di Badung juga menggunakan digitalisasi secara mobile, hingga penyesuaian NJOP.
Selain itu, dalam rapat juga disebutkan adanya upaya akselerasi dengan regulasi yang dibuat legislatif, sehingga proses optimalisasi penerimaan pajak daerah mampu menyentuh target. “Persoalan yang tadi disampaikan juga ada disparitas antara kenyataan dan regulasi. Kalau ini dibiarkan terus orang jadi ada keraguan untuk eksekusi. Otomatis penerimaan pajak kita terhambat. Ini lah mesti dilakukan akselesari dalam berbagai hal yang sifatnya komprehensif, sehingga optimalisasi pendapatan terutama target PAD yang kita pasang Rp 7,5 triliun lebih bisa dicapai,” tegas birokrat asal Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan ini.
Lebih lanjut dikatakan, dengan peningkatan jumlah wisatawan ke Bali membuat kemacetan di Kabupaten Badung tak terhindarkan. Karena itu, lanjut Adi Arnawa, sejumlah pembangunan infrastruktur jalan juga akan menjadi prioritas untuk mendukung pariwisata yang sustainable.
“Estimasi target kita tahun 2035 target wisatawan sampai pada 45 juta kunjungan. Wisatawan 45 juta orang ini kalau kita tidak persiapkan dari sekarang infrastrukturnya, kita takutkan nanti orang yang datang dari bandara langsung berhenti karena macet,” katanya.
“Kami saat ini atas perintah Bapak Bupati mendorong terus pembangunan infrastruktur jalan termasuk di Canggu, yakni pembangunan jalan alternatif Canggu yang telah kami rancang di tahun ini,” imbuh Adi Arnawa. 7 ind
Komentar