OPD Dituding Menghambat

DENPASAR, NusaBali
Kalangan anggota DPRD Bali pun mulai kesal dan menuding eksekutif di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hambat proses.

Ada 55 anggota DPRD Bali yang memfasilitasi hibah untuk masyarakat melalui APBD Induk 2017. Mereka terdiri dari 24 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Golkar, 8 anggota Fraksi Demokrat, 7 anggota Fraksi Gerindra, dan 5 anggota Fraksi Panca bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN). Tiap-siap anggota Dewan dapat jatah fasilitasi penyaluran dana hibah Rp 3,5 miliar. Dari jumlah itu, hingga Juni 2017 ini baru sebagian kecil dana hibah yang cair.

Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Panca Bayu, I Nyoman Tirtawan, mengatakan hibah yang difasilitasi anggota Dewan sudah masuk ke OPD leading sector. Namun, kata dia, dana hibah tersebut tidak kunjung cair, dengan alasan masih dalam proses.

"Saya melihat ini ada penghambatan. Indikasi penghambatan dana hibah ada, di mana yang sudah lengkap NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah)-nya malah belum jelas kapan akan cair. Makanya, kita pertanyakan kapan mau cair?” ungkap Tirtawan di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (21/6).

“Kalau proposal dana hibah yang sudah lengkap, harusnya segera dicairkan, jangan didiamkan. Kalau seperti ini, kesannya OPD melakukan penghambatan," lanjut politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng yang baru satu periode menjadi wakil rakyat Gumi Panji Sakti di DPRD Bali ini.

Tirtawan mengatakan, beberapa OPD Pemprov Bali yang menjadi leading sector pelaksanaan dana hibah juga terkesan tidak cekatan urusan administrasi. Standar baku soal syarat permohonan, selalu ada saja perbaikan berulang-ulang. "Kasihan masyarakat yang sudah lama menunggu dana hibah yang diusulkan, justru ribet dalam urusan persyatatan," tandas Tirtawan.

Tirtawan menyebutkan, keinginan eksekutif (Gubernur Bali) membantu masyarakat tidak didukung kinerja jajarannya di bawah. "Saya minta supaya OPD melakukan upaya lebih cepat. Kalau pencairan dana hibah lama, ada kesan menghambat masyarakat. Anggota Dewan selaku wakil rakyat yang wajib mengawal sampai tuntas dana hibah ini, " katanya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Badung, I Ketut Tama Tenaya, mengakui memang banyak dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan melalui APBD Induk 2017 belum cair. "Sebagian besar dana hibah yang difasilitasi 55 anggota Dewan memang belum cair. Paling ada 10 anggota Dewan yang dana hibahnya sudah cair. Itu pun tidak seluruhnya, hanya sekitar 10 persen saja," ujar Tama Tenaya kepada NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin.

Politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini menyebutkan, dalam APBD Induk 2017, setiap anggota DPRD Bali memfasilitasi penyaluran dana hibah sebesar Rp 3,5 miliar. Menurut Tama Tenaya, dana hibah yang difasilitasi dirinya di Badung banyak yang tidak bisa cair, karena masalah regulasi.

"Masalahnya, Pemkab Badung juga kasi dana hibah. Kalau dikasi lagi dari Pemprov Bali, jadi double dan ini tidak boleh. Kami terpaksa nggak lanjutkan prosesnya. Tapi, memang teman-teman banyak yang belum cair dana hibahnya. Kita berharap hibah segera dicairkan, supaya program masyarakat di bawah bisa diwujudkan,” jelas mantan Bendahara DPD PDIP Bali 2010-2015 ini.

Sayangnya, Karo Aset dan Keuangan Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, belum bisa dimintai komfirmasinya terkait masalah pencairan dana hibah yang dipersoalkan Dewan. Saat dihubungi NusaBali melalui telepenon, Rabu kemarin, terdengar nada sambung, namun mantan Penjabat Bupati Karangasem (Juli 2015 hingga Februari 2016) ini tidak mengangkat ponselnya.

Sedangkan Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengatakan pencairan dana hibah ada mekanismenya. "Kalau sudah memenuhi persyaratan, hibah pasti cair. Kami tidak mungkin menghambat, apalagi ini untuk kepentingan masyarakat," ujar Dewa Mahendra saat dihubungi terpisah, Rabu kemarin. *nat