DPD I Golkar se-Indonesia Kompak Tolak Munaslub

Dari hasil rapat yang berlangsung selama 3 jam, DPD I Golkar se Indonesia ini sepakat menolak munaslub. Selain Ketum Airlangga Hartarto juga hadir Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Bendahara Umum Dito Ganinduto.

Rapat DPD Golkar se Indonesia ini digelar di ruang Violet Hotel Mulia, Nusa Dua dan dimulai pada Minggu malam pukul 19.00 Wita hingga pukul 22.30 Wita. Pertemuan digelar tertutup yang diperbolehkan masuk dalam ruangan hanya pengurus DPD Golkar. Seluruh ponsel mereka juga tidak diperbolehkan dibawa masuk dan ditempatkan dalam box yang ada di depan ruangan rapat. Penjagaan juga terlihat di depan pintu masuk ruangan. Usai menggelar rapat kurang lebih 3 jam, peserta rapat termasuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto keluar ruangan dan melakukan sesi foto bersama di hadapan media. Hanya saja, setelah proses foto bersama itu, Airlangga Hartarto tidak memberikan komentar apapun dan langsung meninggalkan lokasi.

Adapun yang memberikan keterangan kepada media, yakni Plt Ketua DPD I Golkar Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Menurut dia, seluruh Ketua DPD Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap 38 hadir ke Bali dan meminta bertemu dengan Ketua Umum. Pertemuan ini adalah inisiatif dari ketua DPD I seluruh Indonesia. Sehingga, pihaknya meminta untuk bertemu dengan ketua umum secara langsung. 

"Ketua umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau dan dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemunya di Bali ini," terang Ahmad Doli, Minggu malam. Menurut dia, seluruh Ketua DPD I Golkar se Indonesia sudah bertemu dengan Ketua umum dan memperbincangkan banyak hal, termasuk terkait hasil kinerja selama 3-4 tahun terakhir. Semua DPD baik Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024. 

"Kami sudah bertekad untuk menang Pilpres, Pileg dan Pilkada. Kami semua sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Oleh karena itu kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini," tegasnya. Disinggung terkait isu Munaslub, Ahmad Doli menegaskan kalau ada yang mengatakan isu Munaslub itu memang diusulkan oleh 2/3 DPD. Untuk itu, dia menyatakan 100 persen DPD Golkar se Indonesia menolak Munaslub. Hal ini terbukti dengan hadirnya seluruh DPD se Indonesia. Yang ingin dilakukan saat ini hanyalah fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Ketua Umum Airlangga Hartarto. 

"Oleh karena itu, kami berharap semua pihak bisa memahami bahwa tolong jaga kami, doakan kami bekerja serius di tempat kami masing-masing dengan tanpa gangguan apapun terhadap partai ini. Partai Golkar, partai tertua di Indonesia dan partai besar. Oleh karena itu, kami punya komitmen dan taat terhadap apa yang sudah putuskan, baik di munas, rapimnas dan juga Rakernas," sebutnya seraya mengaku terus komitmen satu komando di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry. Menurut dia, Golkar Bali merasa terusik dengan adanya wacana Munaslub. Bukan hanya Bali, tapi DPD se Indonesia terusik. Berangkat dari itu, pihaknya merasa terpanggil dan saling berkomunikasi dan akhirnya meminta ketua umum dan DPD berkumpul di Bali. "Kami semua (DPD Golkar se Indonesia) merasa terusik dan dengan adanya agenda itu," tegasnya 

Dengan adanya rapat kemarin, memutuskan kalau DPD Golkar se Indonesia 100 persen menolak agenda Munaslub. Dia tidak memungkiri kalau syarat Munaslub adalah 2/3 suara DPD yang menyetujui, namun buktinya kali ini adalah 100 persen menolak. Dia berujar kalau kejadian seperti ini selalu saja terjadi menjelang pemilu. Sehingga, pihaknya belajar dari pengalaman dan bisa mengambil langkah menyikapinya. "Ini kita belajar dari pengalaman. Yang mana, setiap pemilu selalu ada wacana seperti ini. Tidak cukup alasan dan tidak masuk akal untuk Munaslub

Kita terusik, karena setiap hari kita berkerja dan menjalin konsolidasi," tambah Sugawa Korry.

Terkait urusan Pilpres, dia mengaku sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya, kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat. Menurut dia, selama ini Ketua Umum cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. "Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu kami selalu mendorong penuh agar Pak Airlangga tetap dari awal sampai akhir bersama-sama Pak Jokowi. Juga termasuk menghadapi agenda Pilpres. Itu tadi yang kami sampaikan," katanya seraya berharap Ketua Umum bisa terus bersama-sama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda ke depan, agenda pemerintah dan pemilu bersama Jokowi. 7 dar