MPP Buleleng Tuntas Oktober
Pusat layanan publik yang dibangun di lantai III Pasar Banyuasri akan mengkoordinir 89 macam pelayanan perizinan.
SINGARAJA, NusaBali
Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Buleleng yang dikerjakan sejak pertengahan Juni lalu, ditarget tuntas pada bulan Oktober mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra Kamis (3/8) mengatakan, saat ini proyek pembangunan MPP sudah berprogres di angka 30 persen. Sekat tembok yang membagi ruangan di rooftop Pasar Banyuasri, sudah selesai dikerjakan. Lantai keramik juga sudah terpasang sebagian dan tinggal menunggu finishing partisi.
“Pengerjaan MPP ini kolaborasi. Kami di Dinas PUTR bertanggung jawab di pengerjaan fisik, sedangkan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nanti yang support AC dan meubelernya,” ucap Adiptha.
Dia memastikan MPP yang dibangun di atas bangunan yang sudah ada dipastikan aman. Dinas PUTR sudah melakukan penghitungan dan pengujian terutama untuk mempertimbangkan beban dari bangunan baru yang didirikan. “Kemarin sudah ada tes beban juga dan tidak ada masalah. Kami sudah hitung semua,” imbuh dia.
Sementara itu proyek MPP dikerjakan oleh CV Tenaga Inti dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. CV Tenaga Inti memenangkan tender dari kontraktor lainnya karena menawar dengan nilai kontrak terendah, yakni Rp 3,49 miliar. Padahal pemerintah menyiapkan pagu anggaran pembangunan MPP Rp 4 miliar lebih.
Selisih yang sangat besar antara nilai pagu dengan penawaran rekanan ini disebut Adiptha masih dalam batas wajar. Kesepakatan dan penandatanganan kontrak kerja antara rekanan dan pemerintah juga sudah dikaji teliti oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng.
Proyek pembangunan MPP ini dikejar Pemerintah Daerah sebagai instruksi pemerintah pusat untuk mengintegrasikan sejumlah pelayanan publik yang dapat diakses dalam satu tempat. MPP ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, perizinan hingga pajak.
MPP di Buleleng ini akan mengkoordinir sebanyak 89 macam pelayanan perizinan. Sejumlah instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sudah sepakat untuk melakukan pelayanan perizinan terpadu. Mulai dari BPJS, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK), Dinas Tenaga Kerja, Badan Pertanahan Negara (BPN), Kantor Agama hingga Kantor Samsat. 7k23
Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Buleleng yang dikerjakan sejak pertengahan Juni lalu, ditarget tuntas pada bulan Oktober mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Eka Putra Kamis (3/8) mengatakan, saat ini proyek pembangunan MPP sudah berprogres di angka 30 persen. Sekat tembok yang membagi ruangan di rooftop Pasar Banyuasri, sudah selesai dikerjakan. Lantai keramik juga sudah terpasang sebagian dan tinggal menunggu finishing partisi.
“Pengerjaan MPP ini kolaborasi. Kami di Dinas PUTR bertanggung jawab di pengerjaan fisik, sedangkan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) nanti yang support AC dan meubelernya,” ucap Adiptha.
Dia memastikan MPP yang dibangun di atas bangunan yang sudah ada dipastikan aman. Dinas PUTR sudah melakukan penghitungan dan pengujian terutama untuk mempertimbangkan beban dari bangunan baru yang didirikan. “Kemarin sudah ada tes beban juga dan tidak ada masalah. Kami sudah hitung semua,” imbuh dia.
Sementara itu proyek MPP dikerjakan oleh CV Tenaga Inti dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. CV Tenaga Inti memenangkan tender dari kontraktor lainnya karena menawar dengan nilai kontrak terendah, yakni Rp 3,49 miliar. Padahal pemerintah menyiapkan pagu anggaran pembangunan MPP Rp 4 miliar lebih.
Selisih yang sangat besar antara nilai pagu dengan penawaran rekanan ini disebut Adiptha masih dalam batas wajar. Kesepakatan dan penandatanganan kontrak kerja antara rekanan dan pemerintah juga sudah dikaji teliti oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng.
Proyek pembangunan MPP ini dikejar Pemerintah Daerah sebagai instruksi pemerintah pusat untuk mengintegrasikan sejumlah pelayanan publik yang dapat diakses dalam satu tempat. MPP ini akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, perizinan hingga pajak.
MPP di Buleleng ini akan mengkoordinir sebanyak 89 macam pelayanan perizinan. Sejumlah instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sudah sepakat untuk melakukan pelayanan perizinan terpadu. Mulai dari BPJS, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK), Dinas Tenaga Kerja, Badan Pertanahan Negara (BPN), Kantor Agama hingga Kantor Samsat. 7k23
Komentar