Sekda Bali Jabarkan Strategi Penurunan Stunting
Saat Rakernis TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Se–Kaltim 2023
Strategi yang dilakukan pemerintah daerah di Bali adalah bekerjasama dengan lembaga desa adat yang ada di kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga banjar.
MANGUPURA, NusaBali
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan sejumlah langkah dan strategi penurunan stunting di Bali. Strategi penurunan stunting yang dilakukan yakni penguatan kelembagaan percepatan penurunan stunting, penganggaran, sinergitas lintas sektor, dan pemanfaatan kearifan lokal Bali.
“Masing-masing wilayah dengan luas dan jumlah penduduk yang berbeda tentu memiliki cara dan pola yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam upaya menurunkan angka stunting. Contohnya di Bali, dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dan luas wilayah Bali yang tergolong kecil, tentu kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang lebih intens membantu memperbaiki kondisi kekurangan gizi pada anak yang sudah terdeteksi stunting,” kata Sekda Dewa Indra saat didaulat sebagai narasumber pada Rapat Kerja Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se–Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2023, dalam sharing session dengan TPPS Provinsi Bali, di Kuta, Badung, Senin (7/8).
Ditambahkannya, strategi yang dilakukan pemerintah daerah di Bali adalah bekerjasama dengan lembaga desa adat yang ada di masing-masing kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga banjar. Lembaga desa adat seperti pecalang dan kader desa memiliki peran strategis untuk mencari tahu data remaja yang akan menikah.
Remaja yang akan menikah ini nantinya akan dikontak dan disosialisasikan tentang kesehatan diri, kesiapan pranikah, saat menikah, dan pasca menikah terutama saat mengandung. Edukasi ini penting dilakukan agar calon pasangan pengantin paham dan mengerti tentang kondisi tubuh serta selanjutnya memahami bagaimana memenuhi kebutuhan tubuh saat hamil, sehingga janin yang sedang dikandung mendapatkan nutrisi gizi yang lengkap, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dengan baik.
Bali dengan luas 5.636,66 kilometer dihuni oleh 4.279.129 jiwa tersebar di 9 kabupaten/kota. Pengentasan stunting dilakukan dengan intens kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga desa adat yang ada di 1.493 desa adat. Strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan yakni penguatan kelembagaan percepatan penurunan stunting, penganggaran, sinergitas lintas sektor, dan pemanfaatan kearifan lokal Bali.
Dengan menjadikan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan desa, juga menjadi salah satu strategi yang dapat dipilih sehingga mampu memajukan kinerja instansi dan lembaga terkait.
Berdasarkan data SSGI Tahun 2021 dan 2022, Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah di seluruh Indonesia. Walaupun masih terdapat kabupaten yang memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata Provinsi Bali (Jembrana 14,2 persen, Buleleng 11 persen, Karangasem 9,2 persen, Bangli 9,1 persen, dan Tabanan 8,2 persen). Prevalensi stunting untuk Bali di 2022 adalah 8,0 persne telah melampaui target yang ditetapkan untuk Provinsi Bali yaitu 9,28 persen, sekalipun pada Kabupaten Buleleng dan Gianyar terdapat peningkatan prevalensi stunting dari tahun sebelumnya, demikian rilis yang diterima NusaBali, Senin kemarin.
Dijelaskannya lagi, bahwa penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat provinsi hingga tingkat desa; ditetapkan oleh gubernur yang terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); ditetapkan oleh bupati/walikota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk TP-PKK. Sementara di tingkat kecamatan pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota, serta untuk di tingkat desa penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kepala desa yang melibatkan tenaga kesehatan, PKB/ PLKB, TP-PKK, PPKBD/ Sub-PPKBD, dan unsur masyarakat lainnya. 7 bin
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan sejumlah langkah dan strategi penurunan stunting di Bali. Strategi penurunan stunting yang dilakukan yakni penguatan kelembagaan percepatan penurunan stunting, penganggaran, sinergitas lintas sektor, dan pemanfaatan kearifan lokal Bali.
“Masing-masing wilayah dengan luas dan jumlah penduduk yang berbeda tentu memiliki cara dan pola yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam upaya menurunkan angka stunting. Contohnya di Bali, dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dan luas wilayah Bali yang tergolong kecil, tentu kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang lebih intens membantu memperbaiki kondisi kekurangan gizi pada anak yang sudah terdeteksi stunting,” kata Sekda Dewa Indra saat didaulat sebagai narasumber pada Rapat Kerja Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se–Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2023, dalam sharing session dengan TPPS Provinsi Bali, di Kuta, Badung, Senin (7/8).
Ditambahkannya, strategi yang dilakukan pemerintah daerah di Bali adalah bekerjasama dengan lembaga desa adat yang ada di masing-masing kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga banjar. Lembaga desa adat seperti pecalang dan kader desa memiliki peran strategis untuk mencari tahu data remaja yang akan menikah.
Remaja yang akan menikah ini nantinya akan dikontak dan disosialisasikan tentang kesehatan diri, kesiapan pranikah, saat menikah, dan pasca menikah terutama saat mengandung. Edukasi ini penting dilakukan agar calon pasangan pengantin paham dan mengerti tentang kondisi tubuh serta selanjutnya memahami bagaimana memenuhi kebutuhan tubuh saat hamil, sehingga janin yang sedang dikandung mendapatkan nutrisi gizi yang lengkap, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dengan baik.
Bali dengan luas 5.636,66 kilometer dihuni oleh 4.279.129 jiwa tersebar di 9 kabupaten/kota. Pengentasan stunting dilakukan dengan intens kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga desa adat yang ada di 1.493 desa adat. Strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan yakni penguatan kelembagaan percepatan penurunan stunting, penganggaran, sinergitas lintas sektor, dan pemanfaatan kearifan lokal Bali.
Dengan menjadikan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan desa, juga menjadi salah satu strategi yang dapat dipilih sehingga mampu memajukan kinerja instansi dan lembaga terkait.
Berdasarkan data SSGI Tahun 2021 dan 2022, Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah di seluruh Indonesia. Walaupun masih terdapat kabupaten yang memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata Provinsi Bali (Jembrana 14,2 persen, Buleleng 11 persen, Karangasem 9,2 persen, Bangli 9,1 persen, dan Tabanan 8,2 persen). Prevalensi stunting untuk Bali di 2022 adalah 8,0 persne telah melampaui target yang ditetapkan untuk Provinsi Bali yaitu 9,28 persen, sekalipun pada Kabupaten Buleleng dan Gianyar terdapat peningkatan prevalensi stunting dari tahun sebelumnya, demikian rilis yang diterima NusaBali, Senin kemarin.
Dijelaskannya lagi, bahwa penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat provinsi hingga tingkat desa; ditetapkan oleh gubernur yang terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); ditetapkan oleh bupati/walikota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk TP-PKK. Sementara di tingkat kecamatan pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota, serta untuk di tingkat desa penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kepala desa yang melibatkan tenaga kesehatan, PKB/ PLKB, TP-PKK, PPKBD/ Sub-PPKBD, dan unsur masyarakat lainnya. 7 bin
1
Komentar