Bahlil: Pemerintah Belum Serius Bela UMKM
Menteri Investasi
Bahlil Lahadalia
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
JAKARTA, NusaBali - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah belum serius membela usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Harus jujur saya katakan pemerintah belum hadir secara penuh untuk membela UMKM, ini benar. Kenapa saya ngomong jujur? Dari semua 34 menteri di kabinet (Indonesia Maju) yang pernah jadi pengusaha UMKM itu hanya menteri investasi," katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (10/8).
"Saya pernah menjadi pelaku UMKM, pernah menjual ikan di pasar, menjual bawang, saya pernah punya omzet Rp60 juta. Saya tahu betul sakitnya UMKM, pinjam uang di bank diputar-putar, izin mau dibuat dimintakan uang, pinjam uang di bank dimintakan aset, betul kan? Saya tahu sakit bapak ibu semua," sambung Bahlil.
Padahal, Bahlil menilai UMKM adalah tameng pelindung Indonesia dari krisis ekonomi. Menurutnya, pelaku UMKM lebih berjasa ketimbang pengusaha kelas kakap.
Ia menegaskan UMKM membangkitkan gairah perekonomian bangsa selepas pandemi covid-19. Bahlil merinci setidaknya sekarang 99 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM yang menyentuh 64,3 juta. Bahkan, UMKM sanggup menciptakan 120 juta dari 134 juta lapangan kerja.
"Jadi, yang membawa Indonesia kuat dan keluar dari krisis itu UMKM. Bapak ibu tahu nggak? Waktu krisis ekonomi 1998 hampir semua perusahaan kolaps, sebagian pailit, yang menjaga benteng pertahanan ekonomi kita dengan 88 persen inflasi dan defisit ekonomi 15 persen, menjaga Ibu Pertiwi waktu itu bukan pengusaha besar, tapi UMKM," tegas Bahlil.
Bahkan, Bahlil menyindir pihak yang vokal membela UMKM, padahal bukan datang dari kelompok miskin. Ia menyebut orang kaya yang tak pernah miskin tidak pantas bicara soal kesejahteraan UMKM.
Oleh karena itu, ia menyampaikan permintaan khusus yang disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kesejahteraan UMKM.
"Saya buat kebijakan, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, 'Bapak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, pileg, pilpres, dan mereka selalu dijadikan komoditas politik. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak pengin itu terjadi terus menerus'," jelas Bahlil.
"Saya minta ke Pak Presiden, kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak Presiden setuju, saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena Pak Presiden juga dari UMKM," tutupnya. 7
1
Komentar