Sempat Gabeng, Wirya Kini Bernapas Lega
Ditengahi DPP, Golkar Bali Akhiri Tarik Ulur Pencalegan
Pengurus DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida menyayangkan sempat terjadi tarik ulur pencalegan, apalagi sejumlah kader senior dan incumbent sampai tak masuk
TABANAN, NusaBali
Politisi senior Golkar Tabanan sekaligus Ketua DPD II Golkar Tabanan, I Nyoman Wirya akhirnya bisa bernapas lega. Namanya kini telah muncul sebagai Bacaleg dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Bali di Pemilu 2024. Sebelumnya pencalegan Wirya sempat gabeng alias tidak jelas, padahal dia merupakan incumbent DPRD Bali.
Sesuai pengumuman DCS (Daftar Calon Sementara) di Provinsi Bali, Wirya masuk di posisi nomor urut 3 DPRD Bali untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Tabanan. "Sudah masuk, di pengumuman DCS nomor 3, padahal sebelumnya dapat informasi di nomor 2," ujar Wirya, Minggu (20/8). Disebutkannya, masuknya Wirya dalam DCS memang hasil dari koordinasi ke DPP Golkar karena sebelumnya sempat diminta maju di DPRD Kabupaten (Tabanan). Dari hasil koordinasi jika memang diminta tarung ke kabupaten dia memutuskan tidak ikut karena masalah etika.
"Setelah pertimbangan itu DPP menyetujui akhirnya nama saya dimasukkan ke DCS. Perbaikan DCS nama saya itu tanggal 11 Agustus. Sekarang saya dapat nomor urut 3, nomor urut 2 Ibu Meliani (Ni Made Meliani) dan nomor urut 1 Pak Suamba Negara (Dewa Made Suamba Negara)," tegas Wirya. Dengan sudah masuk menjadi caleg DPRD Bali untuk tarung di Pileg 2024, Wirya menegaskan akan bekerja keras. Maksimal jumlah suara yang bakal diraih adalah 17.000 suara. "Dulu di Pileg 2019 suara yang saya dapat 16.000 sekian. Ya semoga bisa mendapat 17.000 suara di Pemilu nanti," harap politisi asal Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini.
Sementara itu proses pencalegan di DPRD Tabanan diakui Wirya juga sudah rampung. Nama-nama bacaleg yang diplenokan tidak ada berubah sesuai dengan hasil pengumuman DCS KPU Tabanan. "Target kita di kabupaten supaya bisa jadi 6 yang sebelumnya 5," tandasnya. Sebelumnya, sebagai anggota DPRD Bali dari Dapil Tabanan atau incumbent justru Wirya tak didaftarkan sebagai Bacaleg DPRD Bali. Kabarnya, Wirya malah masuk daftar Bacaleg DPRD Tabanan alias ‘turun kelas’. Hanya saja saat pendaftaran ke KPU Tabanan, Minggu (14/5) lalu, Wirya juga tak didaftarkan sebagai Bacaleg.
"Dari Tabanan nama saya diusulkan maju ke Provinsi Bali, tapi dari provinsi nama saya diganti. Dan saya sudah menyatakan tidak bersedia dicalonkan di kabupaten dengan segala pertimbangan. Salah satunya saya sudah 3 periode di provinsi dan sekaligus satu-satunya incumbent. Masak yang sudah jadi tidak didaftarkan," kata Wirya belum lama ini.
Pencalegan terhadap sejumlah Caleg Golkar di beberapa dapil di Bali memang sempat tarik ulur jelang pengumuman DCS oleh KPU. Namun kemudian DPP Golkar menengahi tarik ulur tersebut. Pengurus DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida pun menyayangkan kondisi tersebut terjadi. Apalagi sejumlah kader senior, bahkan incumbent sampai tidak masuk daftar pencalegan, padahal mereka berpotensi sebagai pendulang suara di Pemilu 2024.
Dewa Nida mengungkapkan ada 11 nama kader potensial yang sempat gabeng alias tak jelas nasibnya. Tiga di Kabupaten Karangasem, dua di Kabupaten Klungkung, satu di Kabupaten Bangli, satu di Kabupaten Gianyar, satu di Kabupaten Tabanan, satu di Kabupaten Jembrana dan dua di Kabupaten Buleleng. Dewa Nida menjelaskan, tiga caleg incumbent Kabupaten Karangasem didorong maju ke provinsi. Begitu pula satu orang incumbent di Kabupaten Jembrana dipasang ke provinsi. Kemudian satu caleg di Tabanan yang merupakan incumbent di provinsi diturunkan sebagai caleg di tingkat kabupaten. Lalu sempat tidak mencalonkan incumbent yang sudah empat kali menjadi anggota DPRD Provinsi Bali. Padahal, dia merupakan peraih suara terbanyak di Golkar.
Tak ketinggalan sempat tidak mencalonkan dirinya yang sudah 30 tahun menjadi kader Golkar dan Pengurus DPP Golkar. Kebijakan tersebut, terkesan aneh sehingga Dewa Nida sangat menyayangkan hal itu. Apalagi, Pileg 2024 semakin dekat. "Semestinya mendekati Pileg, soliditas di internal Partai Golkar dijaga agar kelak perolehan suara atau kursi Partai Golkar di Bali meningkat. Bukan membuat gaduh," tegas Dewa Nida, Minggu (13/8) lalu.
Beruntung, lanjut Dewa Nida, DPP Partai Golkar membuat keputusan tepat dan realistis demi kebesaran Partai Golkar di Pulau Dewata. Nama-nama caleg tersebut pun dikembalikan kepada tingkatan semula. Dewa Nida berharap itu tidak terjadi lagi ke depannya. Sementara bacaleg dari Kabupaten Jembrana I Wayan Suardika menganggap sempat terjadinya talik ulur pencalegan karena adanya beda pandangan. Di mana, sebagian teman-temannya menilai dia bisa berperan menjadi anggota DPRD di tingkat Provinsi Bali agar dapat mendongkrak perolehan suara. Sebagian lagi menilai, dia lebih tepat di tingkat kabupaten.
"Terutama teman-teman pengurus di desa menilai, saya lebih tepat berperan di kabupaten. Saya menyerahkan keputusan itu ke DPP. DPP kemarin memutuskan saya di Kabupaten," imbuh politisi yang maju dari dapil Mendoyo ini. Di dapil Mendoyo, pada Pileg 2019 lalu meraih dua kursi DPRD Jembrana. Sementara Wayan Gunawan yang namanya sempat tidak dicalonkan kembali di DPRD Provinsi Bali juga menyatakan heran.
"Tidak hanya saya saja, tapi pendukung dan relawan saya juga merasa heran dan aneh dengan kebijakan itu," terang Gunawan. Namun Gunawan bersyukur, DPP melakukan evaluasi. Kemudian melakukan penilaian secara objektif dan proporsional sehingga dirinya dicalonkan kembali di DPRD Provinsi Bali. "Keputusan DPP Golkar tepat," tegas Gunawan. Terpisah Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry menyatakan seluruh proses pencalegan di seluruh tingkatan untuk di Partai Golkar sudah selesai. Karena semua sudah diputuskan DPP seluruh kader wajib melaksanakan dan tidak perlu ada yang diperdebatkan. "Kalau proses diskusi-diskusi tetap ada perdebatan. Tetapi kalau sudah ada keputusan DPP, seluruh kader wajib patuh dengan keputusan DPP," ujar Sugawa Korry saat dikonfirmasi soal keputusan final soal pencalegan di Golkar Bali dan kabupaten/kota, Senin (14/8) lalu.
Kata dia, semua proses pencalegan sudah final diambil dengan keputusan tertinggi yakni DPP. Beberapa kader yang sebelumnya sempat tidak diakomodir dalam pencalegan atau sempat dipindah dapil sudah kembali dipulihkan posisinya. "Ya (sudah dikembalikan). Itu sudah diputuskan DPP kita tunduk dengan keputusan DPP," ujar Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Menurut dia, sesuai dengan komitmen awal, ketika DPP sudah memutuskan secara resmi semuanya akan ditindaklanjuti di bawah. "Sesuai dengan komitmen sejak awal, ketika sudah diputuskan resmi oleh DPP, kami di daerah akan menindaklanjuti itu dan melaksanakan putusan itu," ujarnya. "Kemudian, kami juga akan tindak lanjuti dengan konsolidasi internal untuk bersama-sama seluruh kader dalam satu perjuangan memenangkan Partai Golkar dalam menghadapi Pileg, Pilpres dan Pilkada," jelas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. 7 des, k22, nat
Politisi senior Golkar Tabanan sekaligus Ketua DPD II Golkar Tabanan, I Nyoman Wirya akhirnya bisa bernapas lega. Namanya kini telah muncul sebagai Bacaleg dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Bali di Pemilu 2024. Sebelumnya pencalegan Wirya sempat gabeng alias tidak jelas, padahal dia merupakan incumbent DPRD Bali.
Sesuai pengumuman DCS (Daftar Calon Sementara) di Provinsi Bali, Wirya masuk di posisi nomor urut 3 DPRD Bali untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Tabanan. "Sudah masuk, di pengumuman DCS nomor 3, padahal sebelumnya dapat informasi di nomor 2," ujar Wirya, Minggu (20/8). Disebutkannya, masuknya Wirya dalam DCS memang hasil dari koordinasi ke DPP Golkar karena sebelumnya sempat diminta maju di DPRD Kabupaten (Tabanan). Dari hasil koordinasi jika memang diminta tarung ke kabupaten dia memutuskan tidak ikut karena masalah etika.
"Setelah pertimbangan itu DPP menyetujui akhirnya nama saya dimasukkan ke DCS. Perbaikan DCS nama saya itu tanggal 11 Agustus. Sekarang saya dapat nomor urut 3, nomor urut 2 Ibu Meliani (Ni Made Meliani) dan nomor urut 1 Pak Suamba Negara (Dewa Made Suamba Negara)," tegas Wirya. Dengan sudah masuk menjadi caleg DPRD Bali untuk tarung di Pileg 2024, Wirya menegaskan akan bekerja keras. Maksimal jumlah suara yang bakal diraih adalah 17.000 suara. "Dulu di Pileg 2019 suara yang saya dapat 16.000 sekian. Ya semoga bisa mendapat 17.000 suara di Pemilu nanti," harap politisi asal Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini.
Sementara itu proses pencalegan di DPRD Tabanan diakui Wirya juga sudah rampung. Nama-nama bacaleg yang diplenokan tidak ada berubah sesuai dengan hasil pengumuman DCS KPU Tabanan. "Target kita di kabupaten supaya bisa jadi 6 yang sebelumnya 5," tandasnya. Sebelumnya, sebagai anggota DPRD Bali dari Dapil Tabanan atau incumbent justru Wirya tak didaftarkan sebagai Bacaleg DPRD Bali. Kabarnya, Wirya malah masuk daftar Bacaleg DPRD Tabanan alias ‘turun kelas’. Hanya saja saat pendaftaran ke KPU Tabanan, Minggu (14/5) lalu, Wirya juga tak didaftarkan sebagai Bacaleg.
"Dari Tabanan nama saya diusulkan maju ke Provinsi Bali, tapi dari provinsi nama saya diganti. Dan saya sudah menyatakan tidak bersedia dicalonkan di kabupaten dengan segala pertimbangan. Salah satunya saya sudah 3 periode di provinsi dan sekaligus satu-satunya incumbent. Masak yang sudah jadi tidak didaftarkan," kata Wirya belum lama ini.
Pencalegan terhadap sejumlah Caleg Golkar di beberapa dapil di Bali memang sempat tarik ulur jelang pengumuman DCS oleh KPU. Namun kemudian DPP Golkar menengahi tarik ulur tersebut. Pengurus DPP Golkar, Dewa Made Widiasa Nida pun menyayangkan kondisi tersebut terjadi. Apalagi sejumlah kader senior, bahkan incumbent sampai tidak masuk daftar pencalegan, padahal mereka berpotensi sebagai pendulang suara di Pemilu 2024.
Dewa Nida mengungkapkan ada 11 nama kader potensial yang sempat gabeng alias tak jelas nasibnya. Tiga di Kabupaten Karangasem, dua di Kabupaten Klungkung, satu di Kabupaten Bangli, satu di Kabupaten Gianyar, satu di Kabupaten Tabanan, satu di Kabupaten Jembrana dan dua di Kabupaten Buleleng. Dewa Nida menjelaskan, tiga caleg incumbent Kabupaten Karangasem didorong maju ke provinsi. Begitu pula satu orang incumbent di Kabupaten Jembrana dipasang ke provinsi. Kemudian satu caleg di Tabanan yang merupakan incumbent di provinsi diturunkan sebagai caleg di tingkat kabupaten. Lalu sempat tidak mencalonkan incumbent yang sudah empat kali menjadi anggota DPRD Provinsi Bali. Padahal, dia merupakan peraih suara terbanyak di Golkar.
Tak ketinggalan sempat tidak mencalonkan dirinya yang sudah 30 tahun menjadi kader Golkar dan Pengurus DPP Golkar. Kebijakan tersebut, terkesan aneh sehingga Dewa Nida sangat menyayangkan hal itu. Apalagi, Pileg 2024 semakin dekat. "Semestinya mendekati Pileg, soliditas di internal Partai Golkar dijaga agar kelak perolehan suara atau kursi Partai Golkar di Bali meningkat. Bukan membuat gaduh," tegas Dewa Nida, Minggu (13/8) lalu.
Beruntung, lanjut Dewa Nida, DPP Partai Golkar membuat keputusan tepat dan realistis demi kebesaran Partai Golkar di Pulau Dewata. Nama-nama caleg tersebut pun dikembalikan kepada tingkatan semula. Dewa Nida berharap itu tidak terjadi lagi ke depannya. Sementara bacaleg dari Kabupaten Jembrana I Wayan Suardika menganggap sempat terjadinya talik ulur pencalegan karena adanya beda pandangan. Di mana, sebagian teman-temannya menilai dia bisa berperan menjadi anggota DPRD di tingkat Provinsi Bali agar dapat mendongkrak perolehan suara. Sebagian lagi menilai, dia lebih tepat di tingkat kabupaten.
"Terutama teman-teman pengurus di desa menilai, saya lebih tepat berperan di kabupaten. Saya menyerahkan keputusan itu ke DPP. DPP kemarin memutuskan saya di Kabupaten," imbuh politisi yang maju dari dapil Mendoyo ini. Di dapil Mendoyo, pada Pileg 2019 lalu meraih dua kursi DPRD Jembrana. Sementara Wayan Gunawan yang namanya sempat tidak dicalonkan kembali di DPRD Provinsi Bali juga menyatakan heran.
"Tidak hanya saya saja, tapi pendukung dan relawan saya juga merasa heran dan aneh dengan kebijakan itu," terang Gunawan. Namun Gunawan bersyukur, DPP melakukan evaluasi. Kemudian melakukan penilaian secara objektif dan proporsional sehingga dirinya dicalonkan kembali di DPRD Provinsi Bali. "Keputusan DPP Golkar tepat," tegas Gunawan. Terpisah Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry menyatakan seluruh proses pencalegan di seluruh tingkatan untuk di Partai Golkar sudah selesai. Karena semua sudah diputuskan DPP seluruh kader wajib melaksanakan dan tidak perlu ada yang diperdebatkan. "Kalau proses diskusi-diskusi tetap ada perdebatan. Tetapi kalau sudah ada keputusan DPP, seluruh kader wajib patuh dengan keputusan DPP," ujar Sugawa Korry saat dikonfirmasi soal keputusan final soal pencalegan di Golkar Bali dan kabupaten/kota, Senin (14/8) lalu.
Kata dia, semua proses pencalegan sudah final diambil dengan keputusan tertinggi yakni DPP. Beberapa kader yang sebelumnya sempat tidak diakomodir dalam pencalegan atau sempat dipindah dapil sudah kembali dipulihkan posisinya. "Ya (sudah dikembalikan). Itu sudah diputuskan DPP kita tunduk dengan keputusan DPP," ujar Wakil Ketua DPRD Bali ini.
Menurut dia, sesuai dengan komitmen awal, ketika DPP sudah memutuskan secara resmi semuanya akan ditindaklanjuti di bawah. "Sesuai dengan komitmen sejak awal, ketika sudah diputuskan resmi oleh DPP, kami di daerah akan menindaklanjuti itu dan melaksanakan putusan itu," ujarnya. "Kemudian, kami juga akan tindak lanjuti dengan konsolidasi internal untuk bersama-sama seluruh kader dalam satu perjuangan memenangkan Partai Golkar dalam menghadapi Pileg, Pilpres dan Pilkada," jelas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. 7 des, k22, nat
Komentar