KLHK Bali Janji Dukung Program Lingkungan LSM

DENPASAR, NusaBali.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan disebut bakal disambut baik oleh kantor-kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Bali.

Setidaknya begitulah yang diutarakan oleh Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali-Nusra KLHK. Di mana, lembaga ini salah satunya juga berperan mengkoordinir sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK Bali, NTB, dan NTT.

Kepala P3E Bali-Nusra Ni Nyoman Santi membeberkan setidaknya ada tujuh UPT KLHK yang tersebar di Pulau Dewata. Masing-masing UPT ini disebut siap mendukung program-program lingkungan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"P3E dan UPT KLHK tentu sebagai pemerintah dibarengi pemda, akan selalu mendukung dan sangat membutuhkan upaya-upaya penyelamatan lingkungan," tutur Santi di sela PlastikDetox Festival di halaman Kantor P3E Bali-Nusra, Jalan Ir H Juanda Nomor 2, Niti Mandala, Minggu (27/8/2023).

Santi selaku Kepala P3E Bali-Nusra dan para UPT KLHK menjamin kelancaran program-program LSM di bidang lingkungan. Di mana, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama meski dari segi kebijakan ada di ranah pemerintah.

Seiring kemajuan pariwisata, pembangunan yang berdampak langsung pada kondisi lingkungan hidup pun sukar dielakkan. Mulai dari problem penanganan sampah, krisis iklim, dan alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.

Kata Santi, perspektifnya harus dilihat dari pencapaian bersama. Pencapaian LSM secara tidak langsung juga pencapaian daerah lantaran kegiatan dilakukan di daerah bersangkutan. Apabila dieksekusi bersama-sama, tidak perlu lagi ada gengsi atau klaim pencapaian individualistis.

"Khusus untuk pengurangan timbulan sampah secara nasional, ada target 30 persen di tahun 2025. Itu pekerjaan rumah bersama pemerintah dan masyarakat," ujar Santi.

Kerja sama masyarakat atau LSM dengan pemerintah baik perwakilan KLHK dan pemda bisa saling menguntungkan. Gerakan pemerintah yang kaku karena birokrasi bisa diimbangi kelincahan LSM. Dalam hal ini, pemerintah mesti membuka jalan untuk itu.

"Gunakanlah tangan-tangan pemerintah, terutama pemda untuk mendorong (kelancaran program lingkungan)," tandas Santi. *rat