TP PKK Badung Konsultasi ke Kemendes PDTT dan Kemendagri
MANGUPURA, NusaBali - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (1/9).
Ini dalam rangka sinkronisasi regulasi terkait penganggaran dana kegiatan TP PKK guna mengoptimalkan peran strategis dalam rangka mendukung program pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
Konsultasi dan Koordinasi dipimpin langsung Ketua TP PKK Nyonya Seniasih Giri Prasta. Turut mendampingi Kepala Dinas PMD Komang Budi Argawa, Wakil Ketua TP PKK Badung Wayan Kristiani, serta jajaran pengurus TP PKK kabupaten Badung.
Nyonya Seniasih Giri Prasta mengatakan, TP PKK merupakan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang mempunyai akar rumput sampai komunitas masyarakat paling bawah yaitu Dasawisma. TP PKK juga disebutkan mampu menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga.
“TP PKK adalah potensi yang harus dioptimalkan kekuatannya. Oleh sebab itu kami bersama Ibu Wakil Ketua, Bapak Kadis PMD bersama jajaran, serta pengurus TP PKK Kabupaten Badung melaksanakan koordinasi langsung ke Kemendes dan Kemendagri untuk mendengarkan arahan, petunjuk, dan mendapatkan strategi sinkronisasi regulasi terkait penganggaran dana kegiatan TP PKK guna mengoptimalkan peran strategis dalam rangka mendukung program pemerintah pusat hingga pemerintah desa,” ujar Nyonya Seniasih Giri Prasta.
Menurutnya ini adalah langkah berkelanjutan yang ditempuh TP PKK Badung, membangun sinergitas sekaligus menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Kementrian terkait sebagai pembina TP PKK, guna mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dengan Demikian, TP PKK Badung bisa mengambil peran lebih dalam mewujudkan visi misi pemerintah pusat hingga desa dalam mewujudkan SDGs desa.
“Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten Badung, mulai dari program pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa, meliputi pengentasan kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap anak dan perempuan, kenakalan remaja, lingkungan, UP2K, perekonomian perempuan, problem ideologi, kependudukan dan masih banyak lagi,” ujarnya.
“Maka PKK harus punya inovasi, harus kreatif/smart, tidak hanya pada level kabupaten tetapi sampai pada PKK tingkat desa. Anggota PKK juga merupakan bagian dari motor penggerak mewujudkan SDGs Desa,” imbuh Nyonya Seniasih Giri Prasta. 7 asa
Konsultasi dan Koordinasi dipimpin langsung Ketua TP PKK Nyonya Seniasih Giri Prasta. Turut mendampingi Kepala Dinas PMD Komang Budi Argawa, Wakil Ketua TP PKK Badung Wayan Kristiani, serta jajaran pengurus TP PKK kabupaten Badung.
Nyonya Seniasih Giri Prasta mengatakan, TP PKK merupakan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang mempunyai akar rumput sampai komunitas masyarakat paling bawah yaitu Dasawisma. TP PKK juga disebutkan mampu menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga.
“TP PKK adalah potensi yang harus dioptimalkan kekuatannya. Oleh sebab itu kami bersama Ibu Wakil Ketua, Bapak Kadis PMD bersama jajaran, serta pengurus TP PKK Kabupaten Badung melaksanakan koordinasi langsung ke Kemendes dan Kemendagri untuk mendengarkan arahan, petunjuk, dan mendapatkan strategi sinkronisasi regulasi terkait penganggaran dana kegiatan TP PKK guna mengoptimalkan peran strategis dalam rangka mendukung program pemerintah pusat hingga pemerintah desa,” ujar Nyonya Seniasih Giri Prasta.
Menurutnya ini adalah langkah berkelanjutan yang ditempuh TP PKK Badung, membangun sinergitas sekaligus menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Kementrian terkait sebagai pembina TP PKK, guna mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dengan Demikian, TP PKK Badung bisa mengambil peran lebih dalam mewujudkan visi misi pemerintah pusat hingga desa dalam mewujudkan SDGs desa.
“Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten Badung, mulai dari program pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa, meliputi pengentasan kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap anak dan perempuan, kenakalan remaja, lingkungan, UP2K, perekonomian perempuan, problem ideologi, kependudukan dan masih banyak lagi,” ujarnya.
“Maka PKK harus punya inovasi, harus kreatif/smart, tidak hanya pada level kabupaten tetapi sampai pada PKK tingkat desa. Anggota PKK juga merupakan bagian dari motor penggerak mewujudkan SDGs Desa,” imbuh Nyonya Seniasih Giri Prasta. 7 asa
Komentar