Trase Jalan Lingkar Selatan Pecatu Disetujui Perwakilan Warga

MANGUPURA, NusaBali.com – Setelah meninjau ulang trase Jalan Melingkar Selatan yang ada di wilayah Pecatu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung kembali melakukan sosialisasi tahap kedua  di Kantor Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (2/9/2023) siang.

Kepala Bidang Bina Marga  Dinas PUPR Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Made Suardika menjelaskan, trase Jalan Melingkar Selatan yang ada di wilayah Pecatu akan ditargetkan dari arah Cheplok Silver hingga menuju arah Bali Pecatu Graha.

“Kalau trase target kami dari Cheplok Silver sampai batasannya sekitar 700 meter menuju arah Bali Pecatu Graha. Namun nanti dilanjutkan lagi ada pembebasan lainnya. Kalau ada segmen empat di Jalan Melingkar Selatan akan tembus di Jimbaran Hijau,” ungkap Suardika, Sabtu (2/9/2023) siang.

Dalam sosialisasi kali ini, pihaknya turut mengundang sejumlah perwakilan warga yang tanahnya terkena trase Jalan Melingkar Selatan. 

Selama proses sosialisasi, pihak PUPR Badung menjelaskan titik mana saja yang terkena trase Jalan Melingkar Selatan. Sehingga selama sosialisasi tersebut warga dan pihak PUPR bermusyawarah untuk mencapai mufakat. 

Setidaknya ada 14 perwakilan warga yang melakukan tanda tangan kesepakatan bahwa akan dilaksanakan trase di tanah miliknya.

“Dengan disetujuinya pembangunan jalan ini kami bisa melangkah lagi ke tahap penetapan lokasi. Setelah itu kami nanti undang mohonkan ke BPN untuk mengukur secara detail berapa warga yang terkena. Setelah disetujui warga, dengan dasar luasan yang terkena kami akan menetapkan tim untuk mendata kembali ke lapangan soal luas lahan dan apa saja yang ada di sana yang layak digantikan secara wajar,” jelasnya.

Lebih lanjut ia jelaskan, anggaran tahap pembebasan lahan tersebut bersumber dari dana APBD Perubahan 2023 sebanyak Rp 80 miliar. 

Sementara, disinggung soal dana operasional pembuatan dan perkiraan pelaksanaan pembangungan Jalan Melingkar Selatan, dirinya belum dapat memastikan.

“Saat ini kami berbicara soal dana pembebasan lahannya dulu. Kalau ini sudah terbebaskan, baru bisa kami usulkan soal dana kegiatannya. Sedangkan proyek fisiknya masih kami harapkan selesai penganggaran di tahun ini, tidak bisa seketika. Kalau untuk kapan itu kami ingin segera, begitu terbebaskan langsung kami ajukan pelaksanaan fisiknya, semakin cepet semakin bagus,” ungkapnya.

Ia pun berharap, saat ini perwakilan warga tersebut memang secara prinsip, lokasi trase sudah disetujui. Namun, selanjutnya saat tahap pengukuran oleh BPN, terang Suardika bisa saja dari para warga ada yang belum setuju. Sehingga pihaknya akan melihat kasus tersebut dan akan melibatkan warga untuk bermusyawarah.

“Semua itu ada tahapannya. Secara prinsip lokasi mereka setuju. Sekarang tahap pengukuran dari BPN, itu belum tahu mereka setuju atau tidak. Tetapi kami lihat perkasus seperti apa nanti, tiap tahap akan ada musyawarah dengan warga,” ujarnya.

Selaras dengan hal tersebut, Bendesa Adat Pecatu, I Made Sumerta mengungkapkan pihaknya ingin mendorong dan menyampaikan kepada warga untuk mendukung program pemerintah terkait trase Jalan Melingkar Selatan di wilayah Pecatu.

“Kami sudah sampaikan kepada warga bahwa di Kuta Selatan ini menjadi tujuan utama pariwisata. Jadi perwakilan warga yang datang sudah menandatangani bahwa beliau bersepakat untuk mendukung trase ini. Ada masukan tadi juga bahwa jika ada lahan yang tersisa, secara izin akan ada kerjasama dengan pihak BPN untuk membeli,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, kepada perwakilan warga yang datang untuk memperhatikan dan memberi tahu kepada warga lainnya agar tidak melakukan pembangunan di lokasi yang terkena trase tersebut.

Sementara, selama pembangunan Jalan Melingkar Selatan di kawasan Pecatu, Sumerta meminta kepada pemerintah Kabupaten Badung untuk memaksimalkan atau mengecek jalan-jalan lain sebagai opsi untuk mengurangi kemacetan. 

Sebab, ia menilai kondisi ruas jalan menuju sejumlah objek wisata di Badung Selatan kerap kali mengalami kemacetan terutama di Simpang Nirmala, Jalan Uluwatu dan seputaran Garuda Wisnu Kencana (GWK).

“Upaya selanjutnya soal kemacetan pihak Pemkab Badung melalui Dinas PUPR perlu turun dan mendata jalan lain sebelum ini selesai. Sebelum tamu-tamu terganggu dengan kondisi kemacetan ini,” harapnya.

Camat Kuta Selatan, I Ketut Gede Arta pun turut berharap proyek Jalan Melingkar Selatan dapat terwujud dan tidak ada hal-hal yang dapat menghambat proses tersebut. Sebab ia menilai hal itu merupakan kebutuhan pariwisata dan wilayah Kuta Selatan adalah pariwisata premium yang berskala Internasional.

“Ini merupakan kebutuhan dari quality tourism, kalau berbicara kualitas pariwisata maka yang menjadi syarat pertama adalah akomodasi, pariwisata penunjang lainnya yakni utilitas fasilitas termasuk jalan, lampu penerangan jalan, dan air. Kami akan dorong untuk semua penguatan di sektor itu dan masyarakat juga kami berikan pemahaman,” tuturnya. 

Dalam merencanakan jalan baru, menarik trase jalan adalah hal yang pertama dilakukan. Trase jalan raya atau sering disebut sumbu jalan yaitu berupa garis-garis lurus saling berhubungan yang terdapat pada peta topografi suatu muka tanah dalam perencanaan jalan baru. 

Biasanya terdapat beberapa trase jalan yang dibuat, sehingga pada akhirnya dipilih salah satu trase yang dapat memenuhi syarat suatu perencanaan jalan. Trase jalan digunakan sebagai acuan membentuk lengkung jalan hingga perkerasan jalan.*ris