RI Jajaki Impor Beras dari Kamboja 250 Ribu Ton
JAKARTA, NusaBali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, Senin (4/9) kemarin. Dalam pertemuan itu salah satu pembahasannya terkait rencana Indonesia impor beras dari Kamboja 250 ribu ton.
Terkait hal tersebut, Badan Pangan Nasional menerangkan hal itu memang baru rencana atau penjajakan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor beras tidak langsung begitu saja ketika negara eksportir telah menyanggupi jumlahnya.
"Masih dijajaki. Kan gini, importasi nggak langsung. Jadi MoU bagian pertama biasanya G to G (Government to Government), setelah itu akan diikuti B to B (Business to Business)-nya, itu nanti produk spesifikasi, ketersediaan mereka, mereka menyanggupi 250.000 ton satu tahun, tapi kan di sini kita perlu karantina, perlu produk spesifikasi, perlu port mana yang akan dituju, berapa," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikcom, Kamis (7/9).
Rentetan proses untuk impor beras juga cukup banyak dan tidak bisa hanya dalam waktu satu atau dua pekan saja. Dokumen dalam penjajakan juga harus lengkap, bukan hanya pasokan beras tetapi infrastruktur untuk karantina hingga kecukupan kapasitas kapal.
"Apakah dia punya draft dari dermaga dia cukup untuk kapasitas berapa lebih teknis, sehingga kita nggak bisa bilang, begitu disetujui belum tentu selesai dalam satu dua minggu. Karena kan shipment-nya, kapasitas kapal, misalnya kalau Vietnam sudah bisa ngirim 50.000 kalau ini belum tentu 10.000 cukup nggak kapalnya, port-nya di mana harus dilihat," tuturnya.
Selain pasokan dan infrastruktur, yang tak kalah penting terkait harga. Menurut Arief, harga juga harus disesuaikan dengan aturan dan kemampuan dari negara dalam hal ini penugasan impor kepada Perum Bulog.
"Kita makanya penjajakan, artinya apabila infrastruktur cukup, harganya cocok, kan ini ada harganya nih kalau harganya di atas Thailand dan Vietnam, mau beli nggak? Ini kan perlu kesesuaian di Bulog kan ada mekanisme bidding, artinya akan cari harga yang terbaik dengan spec yang telah ditentukan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet. Ada tiga hal yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertemuan bilateral itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Jokowi mulanya mengucapkan selamat kepada Hun Manet yang baru saja dilantik sebagai PM Kamboja. Jokowi kemudian menyampaikan apresiasinya atas sambutan Kamboja terhadap keinginan Indonesia untuk mengimpor 250 ribu ton beras per tahun dari Kamboja.
"Hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal yang pertama terkait kerja sama ketahanan pangan, saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun," ungkap dia.
Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia siap mendukung ketahanan pangan Kamboja serta mendukung Kamboja melalui pelatihan di bidang pertahanan.
"Dan sebaliknya Indonesia juga siap untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan di bidang pertahanan," kata dia. 7
Komentar