Ngotot Nol Persen, Demokrat Ogah Kompromi
Partai Demokrat sampai saat ini bersikukuh ambang batas capres atau presidential threshold (PT) nol persen.
Presidential Threshold Pasal Paling Krusial RUU Pemilu
JAKARTA, NusaBali
Demokrat menginginkan kompromi soal angka PT berdasarkan akal sehat. "Apa akal sehatnya? Pakai dong akal sehat. Hukum, politik, dan demokrasi pakai akal sehat, apa alasannya? Bukan soal 5, 10, atau 50 persen. Bukan soal persentase, soal akal sehat. PT soal akal sehat dalam politik. Apa pun kompromi basisnya akal sehat," cetus Wakil Ketua F-Demokrat Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).
Sebelumnya, Gerindra dan PAN yang awalnya mau presidential threshold dihapus, sudah membuka pintu kompromi. Masih berpegang pada sikapnya, Demokrat pun siap voting. "Kami siap apa pun keputusannya, musyawarah atau voting itu biasa. Kalau presiden ngotot ya silakan, urusan kau. Lobi kau punya pendukungnya di DPR. Kau yang gagal kita yang salah," jelas Benny.
Benny juga menginginkan pengambilan keputusan sejumlah isu krusial RUU Pemilu tidak dilakukan secara paket. Alasannya, pengambilan keputusan secara paket terkesan transaksional. "Sekarang kita serahkan pada presiden, sikap kita nggak pernah berubah sampai saat ini. Kami ingin 5 isu itu diambil item per item nggak ada paket-paketan. Kalau paket terkesan tukar guling, transaksional. Kami serahkan pada pemerintah. Mekanisme di DPR jelas, musyawarah ya voting," kata Benny.
Benny menilai alasan pemerintah bersikukuh pengambilan keputusan secara musyawarah supaya menghindari kekalahan pada isu krusial RUU Pemilu. "Karena itu dia nggak mau. parpol pendukung justru yang nggak setuju usul pemerintah. Ini urusan presiden lah lobi parpol pendukungnya," tambahnya dilansir detik.com.
Benny menuturkan pengambilan keputusan di DPR sudah jelas antara musyawarah atau voting. Demokrat tidak gentar saat usulan tersebut tidak sepaham dengan fraksi lainnya. "Nggak penting paham pahaman, mau nggak paham silakan musyawarah, voting, nothing to do soal sepemahaman. Kami di DPR jelas musyawarah atau voting. Masalahnya presiden mau ikut nggak? Ini kan karena ketidakmampuan presiden bangun koalisi majority di parlemen," imbuh Benny.
"Nothing to do dengan Demokrat mau nggak. Jangan paksakan kehendak yang nggak masuk akal. Maka kami minta presiden undang 10 partai untuk bertemu, jangan-jangan nggak ada konsepnya," tutupnya. *
Komentar