Gede Indra, Sekwan DPRD Bali 'Dedengkot' Perkoperasian dan UKM
DENPASAR, NusaBali.com - I Gede Indra Dewa Putra, Sekretaris DPRD Provinsi Bali yang baru sekitar lima bulan menjabat. Birokrat asal Banjar Tengah Kaler, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Badung ini nyatanya memiliki pengalaman kuat di bidang perkoperasian yang jadi permulaan kariernya.
Pria kelahiran 26 Desember 1964 ini memulai kariernya di dunia birokrasi pada tahun 1986 silam. Masa di mana, dinamika menjadi ASN tidak seperti sekarang, didukung teknologi informasi dan kemudahan transportasi.
Gede Indra mengawali karier sebagai pegawai Departemen Koperasi. Saat itu, ia mendapat penempatan di Badung. Tugas pertamanya adalah mengetik sambutan Bupati dengan mesin tik. Salah-salah, harus mengulang lagi dari awal.
Ia juga pernah ditugaskan mengirim surat seabrek. Tidak seperti sekarang yang bisa dikirim via pesan dan email. Surat di kala itu harus diantar secara pribadi ke berbagai tempat yang dituju. Apes, ban kendaraan pacah di jalan saat Gede Indra mengirim surat.
Akan tetapi, selama meniti karier di daerah tingkat dua, posisinya berpindah-pindah dari Kabupaten Badung ke Denpasar, kemudian ke Tabanan. Di masa ini pulalah, Gede Indra banyak bersua dengan stakeholder koperasi dan UKM, jadi fasilitator atau penyuluh.
"Di posisi ini, saya berinteraksi dengan masyarakat, dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM). Bali itu punya 5.000 koperasi dengan 1,2 juta anggota," ujar birokrat Eselon II/a ini kepada NusaBalicom, Jumat (8/9/2023).
Panjangnya pengalaman di dunia koperasi dan UKM membuatnya dijuluki 'dedengkot' perangkat daerah perkoperasian oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry. Sebab, Gede Indra dikenal setia di bidang ini dari awal karier hingga jadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.
Tahun 2018, jadi awal baru kariernya. Menduduki puncak dunia perkoperasian dan UKM sebagai kepala dinas. Di posisinya ini, ia menerapkan kebijakan yang konfrontatif namun dinilai efektif meminimalisasi masalah koperasi.
"Saya menekan koperasi tidak aktif. Dibubarkan atau merger, atau diaktifkan lagi. Yang bermasalah dibantu pembenahannya, yang kekurangan dana difasilitasi akses pendanaan," imbuh jebolan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) ini.
Masalah kualitas SDM dari pengelola koperasi diskemakan dengan pihak ketiga untuk mengakali keterbatasan anggaran. Hasilnya, koperasi berstatus 'tidak sehat' berhasil ditekan selama dua tahun ditugaskan jadi kepala dinas.
Pada peringatan Hari Koperasi Ke-72 Tahun 2019, Gede Indra disematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya. Kini, ia masih dikenal sebagai tokoh perkoperasian meski sudah tidak menjabat Kadiskop UKM sejak 2020 awal.
Jabatan terakhir yang diembannya sebelum terpilih jadi Sekwan adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali. Di posisi ini, ia masih memperhatikan dunia koperasi dan masih jadi anggota dari 21 koperasi di Badung.
"Setiap jabatan itu ada seninya tersendiri. Di posisi sekarang, ilmu kolaborasi dan komunikasi dengan massa itu terpakai sebagai Sekwan yang harus menjaga soliditas jajaran," beber Sekretaris Jenderal Alumni Undiknas.
Hingga kini, birokrat yang memasuki masa pensiun tahun depan ini mengaku masih berstatus fasilitator dan asesor nasional. Menjadi pengajar dan penguji stakeholder koperasi dan UKM di tanah air. Hanya saja, jangkauan aktivitasnya sekarang menjadi di Badung dan Denpasar saja.
Selain itu, Gede Indra selalu berangkat kerja dari rumahnya di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Badung. Kegiatan-kegiatan adat masih cukup sering dilakoninya di tengah kesibukan mengoptimalkan tugas dan fungsi dewan.
Lukisan rangda di ruang kerjanya pun ternyata ada makna di baliknya. Gede Indra ternyata masih cukup aktif ngayah nyolahang (menarikan) tarian sakral seperti Dalem Sidakarya dan sasuhunan rangda. Ngayah masolah ini dilakukannya sebagai kewajiban, bukan sembarang hobi.
Sementara itu, selama Sekretariat DPRD Bali berada di bawah pimpinannya, Gede Indra memastikan bisa menjaga netralitas dalam melayani banyak 'warna'. Hal ini juga tidak terlepas dari pengalaman menjaga komunikasi dengan berbagai pihak saat aktif jadi fasilitator. *rat
Gede Indra mengawali karier sebagai pegawai Departemen Koperasi. Saat itu, ia mendapat penempatan di Badung. Tugas pertamanya adalah mengetik sambutan Bupati dengan mesin tik. Salah-salah, harus mengulang lagi dari awal.
Ia juga pernah ditugaskan mengirim surat seabrek. Tidak seperti sekarang yang bisa dikirim via pesan dan email. Surat di kala itu harus diantar secara pribadi ke berbagai tempat yang dituju. Apes, ban kendaraan pacah di jalan saat Gede Indra mengirim surat.
Akan tetapi, selama meniti karier di daerah tingkat dua, posisinya berpindah-pindah dari Kabupaten Badung ke Denpasar, kemudian ke Tabanan. Di masa ini pulalah, Gede Indra banyak bersua dengan stakeholder koperasi dan UKM, jadi fasilitator atau penyuluh.
"Di posisi ini, saya berinteraksi dengan masyarakat, dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM). Bali itu punya 5.000 koperasi dengan 1,2 juta anggota," ujar birokrat Eselon II/a ini kepada NusaBalicom, Jumat (8/9/2023).
Panjangnya pengalaman di dunia koperasi dan UKM membuatnya dijuluki 'dedengkot' perangkat daerah perkoperasian oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry. Sebab, Gede Indra dikenal setia di bidang ini dari awal karier hingga jadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.
Tahun 2018, jadi awal baru kariernya. Menduduki puncak dunia perkoperasian dan UKM sebagai kepala dinas. Di posisinya ini, ia menerapkan kebijakan yang konfrontatif namun dinilai efektif meminimalisasi masalah koperasi.
"Saya menekan koperasi tidak aktif. Dibubarkan atau merger, atau diaktifkan lagi. Yang bermasalah dibantu pembenahannya, yang kekurangan dana difasilitasi akses pendanaan," imbuh jebolan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) ini.
Masalah kualitas SDM dari pengelola koperasi diskemakan dengan pihak ketiga untuk mengakali keterbatasan anggaran. Hasilnya, koperasi berstatus 'tidak sehat' berhasil ditekan selama dua tahun ditugaskan jadi kepala dinas.
Pada peringatan Hari Koperasi Ke-72 Tahun 2019, Gede Indra disematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya. Kini, ia masih dikenal sebagai tokoh perkoperasian meski sudah tidak menjabat Kadiskop UKM sejak 2020 awal.
Jabatan terakhir yang diembannya sebelum terpilih jadi Sekwan adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali. Di posisi ini, ia masih memperhatikan dunia koperasi dan masih jadi anggota dari 21 koperasi di Badung.
"Setiap jabatan itu ada seninya tersendiri. Di posisi sekarang, ilmu kolaborasi dan komunikasi dengan massa itu terpakai sebagai Sekwan yang harus menjaga soliditas jajaran," beber Sekretaris Jenderal Alumni Undiknas.
Hingga kini, birokrat yang memasuki masa pensiun tahun depan ini mengaku masih berstatus fasilitator dan asesor nasional. Menjadi pengajar dan penguji stakeholder koperasi dan UKM di tanah air. Hanya saja, jangkauan aktivitasnya sekarang menjadi di Badung dan Denpasar saja.
Selain itu, Gede Indra selalu berangkat kerja dari rumahnya di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Badung. Kegiatan-kegiatan adat masih cukup sering dilakoninya di tengah kesibukan mengoptimalkan tugas dan fungsi dewan.
Lukisan rangda di ruang kerjanya pun ternyata ada makna di baliknya. Gede Indra ternyata masih cukup aktif ngayah nyolahang (menarikan) tarian sakral seperti Dalem Sidakarya dan sasuhunan rangda. Ngayah masolah ini dilakukannya sebagai kewajiban, bukan sembarang hobi.
Sementara itu, selama Sekretariat DPRD Bali berada di bawah pimpinannya, Gede Indra memastikan bisa menjaga netralitas dalam melayani banyak 'warna'. Hal ini juga tidak terlepas dari pengalaman menjaga komunikasi dengan berbagai pihak saat aktif jadi fasilitator. *rat
Komentar