BKIPM Denpasar Inisiasi Efisiensi Birokrasi
DENPASAR, NusaBali - Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar menginisiasi efisiensi birokrasi untuk menggenjot ekspor komoditas perikanan di Bali.
“Saat ini sedang proses membangun mekanisme pemeriksaan bersama lintas sektor terkait,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKIPM Denpasar Anwar, di Denpasar, Jumat (8/9/2023).
Dia menjelaskan proses mewujudkan efisiensi melalui pemeriksaan bersama atau joint inspection tersebut sudah berjalan sekitar dua tahun dan sempat terkendala pandemi Covid-19.
Saat ini, upaya itu terus direalisasikan karena melibatkan banyak instansi dan ditargetkan bisa terwujud akhir 2023, yang rencananya dilaksanakan di kawasan logistik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Nantinya, melalui joint inspection dari sejumlah instansi di antaranya Bea Cukai, keamanan bandara hingga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) cukup sekali melakukan pemeriksaan untuk ekspor komoditas perikanan.
“Pemeriksaan bersama itu supaya kualitas ikan jangan sampai turun. Kalau banyak pemeriksaan instansi kemudian beberapa kali buka tutup akan mempengaruhi kualitasnya,” imbuh Anwar.
Mekanisme efisiensi itu juga mendukung posisi strategis sentra perikanan, salah satunya Pelabuhan Benoa di Denpasar yang berjarak kurang dari delapan kilometer atau bisa ditempuh sekitar 15 menit perjalanan melalui Tol Bali Mandara menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
“Saya lihat belum ada di Indonesia, lokasi bandara dan sentra perikanan yang begitu dekat, baru di Benoa, Denpasar,” kata Anwar.
Aksesibilitas yang dekat tersebut didukung banyaknya penerbangan internasional langsung dari Bali menuju sejumlah negara tujuan ekspor, sehingga dapat mempertahankan kesegaran komoditas ikan sehingga menjadi salah satu yang banyak diminati pasar global.
BKIPM Denpasar mencatat lalu lintas ekspor perikanan pada 2022 di Bali mencapai Rp 2,44 triliun atau naik 7,72 persen dibandingkan nilai pada 2021 mencapai Rp 2,26 triliun yang diserap 100 negara di dunia.
Serapan terbesar oleh Amerika Serikat, Australia, China, Taiwan, dan Jepang.
Rinciannya, lalu lintas ekspor ikan hidup mencapai Rp 233,08 miliar dan ikan non hidup mencapai Rp 2,2 triliun. 7 ant
Dia menjelaskan proses mewujudkan efisiensi melalui pemeriksaan bersama atau joint inspection tersebut sudah berjalan sekitar dua tahun dan sempat terkendala pandemi Covid-19.
Saat ini, upaya itu terus direalisasikan karena melibatkan banyak instansi dan ditargetkan bisa terwujud akhir 2023, yang rencananya dilaksanakan di kawasan logistik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Nantinya, melalui joint inspection dari sejumlah instansi di antaranya Bea Cukai, keamanan bandara hingga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) cukup sekali melakukan pemeriksaan untuk ekspor komoditas perikanan.
“Pemeriksaan bersama itu supaya kualitas ikan jangan sampai turun. Kalau banyak pemeriksaan instansi kemudian beberapa kali buka tutup akan mempengaruhi kualitasnya,” imbuh Anwar.
Mekanisme efisiensi itu juga mendukung posisi strategis sentra perikanan, salah satunya Pelabuhan Benoa di Denpasar yang berjarak kurang dari delapan kilometer atau bisa ditempuh sekitar 15 menit perjalanan melalui Tol Bali Mandara menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
“Saya lihat belum ada di Indonesia, lokasi bandara dan sentra perikanan yang begitu dekat, baru di Benoa, Denpasar,” kata Anwar.
Aksesibilitas yang dekat tersebut didukung banyaknya penerbangan internasional langsung dari Bali menuju sejumlah negara tujuan ekspor, sehingga dapat mempertahankan kesegaran komoditas ikan sehingga menjadi salah satu yang banyak diminati pasar global.
BKIPM Denpasar mencatat lalu lintas ekspor perikanan pada 2022 di Bali mencapai Rp 2,44 triliun atau naik 7,72 persen dibandingkan nilai pada 2021 mencapai Rp 2,26 triliun yang diserap 100 negara di dunia.
Serapan terbesar oleh Amerika Serikat, Australia, China, Taiwan, dan Jepang.
Rinciannya, lalu lintas ekspor ikan hidup mencapai Rp 233,08 miliar dan ikan non hidup mencapai Rp 2,2 triliun. 7 ant
1
Komentar