Kader Banteng Dilarang Ikut Ormas
DPD PDIP Bali juga imbau Gubernur dan Bupati/Walikota supaya larang PNS jadi anggota dan pengurus ormas.
“PNS yang menjadi anggota ormas, apalagi bertindak kekerasan, bisa kena sanksi. Di samping itu, bisa mencederai dan mencoreng wibawa kepala daerahnya sendiri,” tandas politisi dan akademisi bergelar Doktor Ilmu Matematika jebolan ITB Bandung ini.
Menurut Koster, DPD PDIP Bali sendiri sudah mengkoordinasikan dengan jajaran Fraksi PDIP DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali yang duduk di komisi-komisi membidangi masalah hukum, keamanan, politik, dan pemerintahan supaya mereka berkoordinasi dengan Polda Bali, Polres se-Bali, dan pihak terkait guna mencermati persoalan keamanan ke depan.
Di sisi lain, Ketua DPD I Golkar Bali Ketut Sudikerta mengatakan kader-kader Beringin sudah bernaung dalam ormas yang didirikan partai dan yang mendirikan partai. Ormas yang didirikan partai adalah Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Sedangkan ormas pendiri Partai Golkar adalah SOKSI, MKGR, dan Kosgoro 1957. “Kita sudah punya ormas. Kader boleh masuk ormas yang berafiliasi ke Golkar,” tandas Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin.
Sedangkan Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta, menyatakan partainya tidak ada mengeluarkan instruksi ataupun larangan kepada kader untuk jadi anggota ormas. “Sebab, kader kami di Partai Demokrat telah terdata dengan apik. Mereka tidak ada yang menjadi anggota ormas,” ujar Mudarta.
Menurut Mudarta, kader-kader Demokrat tersalurkan dalam organisasi sayap partai seperti Inzan Muda Demokrat Indonesia, Angkatan Muda Indonesia Bersatu, Rajawali, dan Perempuan Demokrat. “Mereka (organisasi sayap) terdaftar resmi dalam organisasi partai, tidak ada yang liar,” tandas politisi asal Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana ini.
Terkait keberadaan ormas, kata Mudarta, sepanjang berdampak positif, tidak masalah. Namun, untuk kejadian bentrok ormas, itu sepenuhnya diserahkan kepada penegak hukum. “Sedangkan untuk penanganan keamanan di wilayah desa adat, kita minta aparat keamanan dan pacalang sebagai jagabaya (penjaga keamanan),” ujar Mudarta.
Sebaliknya, Ketua DPD Gerindra Bali IB Putu Sukarta tidak melarang kadernya masuk ormas. “Ormas yang mana dulu? Kalau ormas yang berdampak negatif, ya nggaklah kita kasi. Kita warning. Namun, tidak semua ormas itu negatif. Kami di Gerindra juga punya ormas,” dalih Gus Sukarta.
Gus Sukarta mendukung aparat keamanan dalam hal ini kepolisian untuk menindak tegas ormas yang berdampak pada ancaman keamanan di Bali. Menurut anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali ini, Gerindra tidak mentoleransi kalau ada kadernya terlibat perbuatan pidana akibat tergabung di ormas. “Jangankan ormas, orang partai kalau mereka kriminal, petugas keamanan harus menindaknya.”
Selanjutnya...
Komentar