Tersandung Fee Bansos, Oknum Kabid Turun Jabatan
Bupati Mahayastra Mutasi Besar-besaran di Akhir Jabatan
GIANYAR, NusaBali - Pada hari terakhir menjabat, Bupati Gianyar Made ‘Agus’ Mahayastra melakukan mutasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Gianyar.
Saat bersamaan dengan pelantikan pejabat baru itu, Bupati Mahayastra juga melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari 843 guru dan 142 nakes, 11 jabatan fungsional pengawas sekolah, 46 kepala sekolah, dan 39 jabatan struktural. Pelantikan digelar di Taman Maheswara Kantor Bupati Gianyar, Selasa (19/9). Di antara sejumlah pejabat yang dilantik, tersiar kabar ada oknum pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid) di BPBD Gianyar malah turun jabatan. Oknum pejabat ini sempat diperiksa Inspektorat diduga terkait kasus pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) bencana.
Kabid yang pernah menjabat lurah ini informasinya turun eselon dan jabatannya menjadi Kasi, juga pindah ke OPD berbeda. Pejabat ini informasinya sempat diperiksa Inspektorat Gianyar karena diduga memotong bansos bencana. Jadi setiap kali ada bantuan sosial bencana yang terealisasi, yang bersangkutan memotong senilai tertentu, juga diduga yang bersangkutan membuat SPJ fiktif.
"Barusan ada pelantikan pejabat di Gianyar. Kabid di BPBD turun eselon karena ada kasus. Dia pernah diperiksa oleh Inspektorat," ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebut usai Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jabatan fungsional pengawas sekolah, kepala sekolah, serta jabatan struktural di Taman Maheswara Kantor Bupati Gianyar, Selasa pagi kemarin.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Putu Suamba ketika dikonfirmasi terkait ini membenarkan telah ada pemeriksaan terkait bantuan sosial bencana oleh inspektorat. "Kemarin ada, BPBD ada pemeriksaan terkait Bantuan Sosial bencana oleh Inspektorat," ujarnya. Mengenai hasil pemeriksaan, mantan Camat Ubud ini tidak tahu menahu. "Hasil pemeriksaan belum ada disampaikan ke BPBD. Untuk lebih jelasnya, coba tanyakan langsung ke inspektorat, biar kami tidak salah informasi," ujarnya. Sementara terkait salah satu Kabid yang turun tahta gara-gara kasus bansos ini, Suamba enggan berkomentar. "Hasil investigasi belum kami terima, belum bisa beri info. Ampura dumun," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama juga membenarkan telah melakukan pemeriksaan di BPBD Gianyar. "Ada laporan dari masyarakat terkait itu. Kami lakukan pemeriksaan," ujarnya. Terkait nominal bansos yang disunat, pejabat yang akrab disapa Ngurah Bem ini mengatakan hasil pemeriksaan tidak untuk dikonsumsi publik. "Nika pemeriksaan nggak bisa tiyang publikasikan," jelasnya. Meski demikian, hasil pemeriksaan tersebut telah diterjemahkan pada rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Gianyar. "Rekomendasinya untuk itu adalah penjatuhan hukuman disiplin dari Bapak Bupati. Rekomendasinya saja tiyang sampaikan untuk dijatuhi hukuman disiplin oleh Pak Bupati. Dan sudah didisposisi oleh Pak Bupati kepada BKPSDM," tegasnya.
Sementara dari 1.035 total yang dilantik, 4 di antaranya merupakan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Mereka, yakni Anak Agung Gde Agung yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Cokorda Gede Bagus Lesmana Trisnu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, sementara itu I Gusti Agung Sri Widiawati yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terakhir I Wayan Wirasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kini menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Gianyar.
Dalam sambutannya, Bupati Mahayastra mengatakan pengisian jabatan dilakukan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi dan juga kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan mutasi ini, Bupati Mahayastra berpesan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar untuk bekerja dengan fokus, solid dan selalu meningkatkan koordinasi demi terciptanya masyarakat Gianyar yang aman dan sejahtera.
“Di hari terakhir saya bertugas, baik urusan pemerintahan maupun penataan organisasi saya menyiapkan mutasi maupun pengangkatan PPPK. Karena yang namanya pemerintahan sama dengan organisasi yang lain yang selalu memerlukan penyegaran, memberikan apresiasi promosi kepada mereka yang berhasil, dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak bisa melaksanakan tugas ataupun melanggar dari pada kode etik sebagai ASN maupun lainnya,” kata Bupati Mahayastra. 7 nvi
Kabid yang pernah menjabat lurah ini informasinya turun eselon dan jabatannya menjadi Kasi, juga pindah ke OPD berbeda. Pejabat ini informasinya sempat diperiksa Inspektorat Gianyar karena diduga memotong bansos bencana. Jadi setiap kali ada bantuan sosial bencana yang terealisasi, yang bersangkutan memotong senilai tertentu, juga diduga yang bersangkutan membuat SPJ fiktif.
"Barusan ada pelantikan pejabat di Gianyar. Kabid di BPBD turun eselon karena ada kasus. Dia pernah diperiksa oleh Inspektorat," ujar sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebut usai Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jabatan fungsional pengawas sekolah, kepala sekolah, serta jabatan struktural di Taman Maheswara Kantor Bupati Gianyar, Selasa pagi kemarin.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Putu Suamba ketika dikonfirmasi terkait ini membenarkan telah ada pemeriksaan terkait bantuan sosial bencana oleh inspektorat. "Kemarin ada, BPBD ada pemeriksaan terkait Bantuan Sosial bencana oleh Inspektorat," ujarnya. Mengenai hasil pemeriksaan, mantan Camat Ubud ini tidak tahu menahu. "Hasil pemeriksaan belum ada disampaikan ke BPBD. Untuk lebih jelasnya, coba tanyakan langsung ke inspektorat, biar kami tidak salah informasi," ujarnya. Sementara terkait salah satu Kabid yang turun tahta gara-gara kasus bansos ini, Suamba enggan berkomentar. "Hasil investigasi belum kami terima, belum bisa beri info. Ampura dumun," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama juga membenarkan telah melakukan pemeriksaan di BPBD Gianyar. "Ada laporan dari masyarakat terkait itu. Kami lakukan pemeriksaan," ujarnya. Terkait nominal bansos yang disunat, pejabat yang akrab disapa Ngurah Bem ini mengatakan hasil pemeriksaan tidak untuk dikonsumsi publik. "Nika pemeriksaan nggak bisa tiyang publikasikan," jelasnya. Meski demikian, hasil pemeriksaan tersebut telah diterjemahkan pada rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Gianyar. "Rekomendasinya untuk itu adalah penjatuhan hukuman disiplin dari Bapak Bupati. Rekomendasinya saja tiyang sampaikan untuk dijatuhi hukuman disiplin oleh Pak Bupati. Dan sudah didisposisi oleh Pak Bupati kepada BKPSDM," tegasnya.
Sementara dari 1.035 total yang dilantik, 4 di antaranya merupakan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Mereka, yakni Anak Agung Gde Agung yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Cokorda Gede Bagus Lesmana Trisnu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, sementara itu I Gusti Agung Sri Widiawati yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terakhir I Wayan Wirasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kini menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Gianyar.
Dalam sambutannya, Bupati Mahayastra mengatakan pengisian jabatan dilakukan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi dan juga kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan mutasi ini, Bupati Mahayastra berpesan kepada seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar untuk bekerja dengan fokus, solid dan selalu meningkatkan koordinasi demi terciptanya masyarakat Gianyar yang aman dan sejahtera.
“Di hari terakhir saya bertugas, baik urusan pemerintahan maupun penataan organisasi saya menyiapkan mutasi maupun pengangkatan PPPK. Karena yang namanya pemerintahan sama dengan organisasi yang lain yang selalu memerlukan penyegaran, memberikan apresiasi promosi kepada mereka yang berhasil, dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak bisa melaksanakan tugas ataupun melanggar dari pada kode etik sebagai ASN maupun lainnya,” kata Bupati Mahayastra. 7 nvi
1
Komentar