Prof Ramantha: Harus Dilihat dari Berbagai Dimensi

Sebagai Kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbesar nomor 3 di Bali tahun 2022, yakni sebesar 78,39 persen, yang didukung oleh layanan kesehatan yang sangat baik, fasilitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakatnya, menjadikan Kabupaten Gianyar sebagai tempat tujuan pendatang. 

Namun mirisnya menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Ramantha SE MM Ak CACPA, tidak semua pendatang akan membawa dampak baik bagi Kabupaten Gianyar, namun ada juga yang akan memberikan citra negatif jika para pendatang tidak berpenghasilan.

“Gianyar sangat sulit membatasi kedatangan penduduk pendatang yang tidak memiliki penghasilan. Penduduk yang jenis inilah sebetulnya menjadi penyumbang dominan dari 1,38 persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar,” ujar mantan Dekan FEB Unud periode 2008-2012 ini, Minggu (24/9). 

“Daerah seni ini, sangat sulit untuk menghindar dari serbuan mereka, termasuk disabilitas dan gelandangan di pinggir jalan yang mencoba mengadu nasib ke daerah yang terkenal ramah dengan krama tamiu. Mereka semua menjadi kontributor utama kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gianyar,” sambungnya. 

Dipaparkan Ramantha, kondisi serupa juga pernah dialami oleh Kota Denpasar pada tahun 2021. 

Dimana BPS merilis penduduk miskin di Ibukota Provinsi Bali ini cukup banyak. Jumlahnya tersebar hampir merata di seluruh kecamatan. Di Denpasar Utara sebanyak 665 KK, Denpasar Timur sebanyak 583 KK, Denpasar Selatan sebanyak 598 KK dan Denpasar Barat sebanyak 641 KK. Penyebabnya sama, yaitu kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang merata. 

Dengan IPM 84,7 atau tertinggi di Bali, sangat sulit bagi Kota Denpasar untuk menghindar dari penduduk pendatang. Terkait dengan penduduk asli di Kabupaten Gianyar yang mengalami kemiskinan ekstrem, Prof Ramantha meyakini jumlahnya sangat sedikit. “Kalau toh masih ada yang terkategorikan miskin ekstrem, jumlahnya pasti sangat sedikit, karena mereka merupakan penduduk usia lanjut yang hidup sendiri,” ucapnya. 

Ditambahkannya, dengan budaya menyama-braya yang sangat kental di Gianyar, warga yang dikatagorikan mengalami kemiskinan ekstrem pasti aman. Mengingat Pemerintah Kabupaten Gianyar telah banyak mengeluarkan kebijakan atau program yang langsung menyentuh hingga ke masyarakat termasuk bantuan bedah rumah. 

Mengacu pada arti kemiskinan ekstrem menurut BPS, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 Purchasing Power Parity. Seseorang dikatakan miskin ekstrem jika pengeluaran per orang per harinya di bawah Rp 10.739 atau setara Rp 322.170 per bulan.

“Warga yang disebut mengalami kemiskinan ekstrem sebenarnya sudah mendapat bantuan sosial dan bedah rumah, tetapi tidak mampu lagi bekerja untuk berpenghasilan sekurang-kurangnya Rp 322.170 per bulan yang menyebabkan disebut kemiskinan ekstrem,” tegasnya. Terlebih sejak masa kepemimpinan Bupati Made Mahayastra bersama Agung Mayun (2018-2023), Pemkab Gianyar telah memberikan bantuan bedah rumah kepada masyarakat. Di samping itu juga membuat aplikasi pendataan kemiskinan yang ada di Gianyar. Dimana seluruh OPD di Gianyar diturunkan untuk mendata langsung secara sensus keberadaan sebenarnya di masyarakat. 

Sehingga data yang ada merupakan data real berdasarkan survey atau sensus, bukan lagi data berdasarkan sampling yang memiliki bias sehingga akan memberikan gambaran pasti kepada Bupati Gianyar untuk mengeluarkan kebijakan serta menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran. Dengan aplikasi tersebut, setiap data kemiskinan yang ada di Gianyar sebenarnya sudah tercatat dengan baik dan diberikan bantuan yang sesuai. Karena cukup dengan membuka aplikasi tersebut akan memudahkan untuk mengetahui jumlah kemiskinan real yang ada di Gianyar lengkap dengan data diri penduduk miskin beserta lokasi rumah, foto rumah dan kamar mandi atau dapur, bahkan foto kepala keluarga lengkap dengan kartu tanda penduduknya.  nvi