Tiga Skema Mengurai Kemacetan di Kawasan Pelabuhan Sanur
DENPASAR, NusaBali - Kemacetan di kawasan Pelabuhan Sanur sudah mulai akan dicarikan solusi. Salah satunya dengan menambah pembangunan ruas jalan menggunakan tiga skema agar kemacetan dapat terurai.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Kamis (28/9) mengatakan, tiga skema tersebut yakni skema jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, akan dilakukan pembangunan jalan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar Pelabuhan Sanur.
Dan kemudian untuk jangka panjang, akan ada pembangunan jalan lewat Jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra tepatnya di wilayah Banjar Tangtu. “Jangka menengah, nanti akan ada jalan lewat Padanggalak. Saya kira itu tidak sampai 6 km, mungkin hanya 3 km,” katanya.
Sementara terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur, dalam aturan tata ruang provinsi maupun nasional termasuk dalam pelabuhan pengumpan lokal. Sehingga seharusnya pengelolaannya dilakukan oleh Kota Denpasar. Akan tetapi saat ini karena masih tahap pemeliharaan, pengelolaan masih dilakukan pusat.
Namun, Jaya Negara mengatakan, banyak masyarakat yang masih salah persepsi terkait kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut. “Jangan sampai masyarakat ada salah persepsi, kalau ada kemacetan disebutkan salah pengelolaan dari Pemkot Denpasar,” ujarnya.
Jaya Negara berharap, siapapun pengelola pelabuhan tersebut, harus disesuaikan dengan regulasi. Apalagi ada tanah pemerintah Kota Denpasar seluas 74 are yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut. “Harapan itu mohon agar dipertimbangkan. Karena idealnya pembangunan itu menghidupkan yang kecil dan saling berbagi,” imbuh Jaya Negara.
Pihaknya pun mengaku sudah bersurat ke Kemenhub untuk audiensi dengan Menhub namun belum ada balasan. “Tapi Pak Pj Gubernur sudah lugas bilang ke Pak Moeldoko beberapa waktu lalu, mohon agar memberikan dampak pada provinsi, Kota termasuk desa adat setempat,” katanya.
Sebelumnya untuk mengatasi kemacetan tersebut, muncul rencana pembangunan jalan sepanjang 6 km yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.7 mis
Dan kemudian untuk jangka panjang, akan ada pembangunan jalan lewat Jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra tepatnya di wilayah Banjar Tangtu. “Jangka menengah, nanti akan ada jalan lewat Padanggalak. Saya kira itu tidak sampai 6 km, mungkin hanya 3 km,” katanya.
Sementara terkait pengelolaan Pelabuhan Sanur, dalam aturan tata ruang provinsi maupun nasional termasuk dalam pelabuhan pengumpan lokal. Sehingga seharusnya pengelolaannya dilakukan oleh Kota Denpasar. Akan tetapi saat ini karena masih tahap pemeliharaan, pengelolaan masih dilakukan pusat.
Namun, Jaya Negara mengatakan, banyak masyarakat yang masih salah persepsi terkait kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut. “Jangan sampai masyarakat ada salah persepsi, kalau ada kemacetan disebutkan salah pengelolaan dari Pemkot Denpasar,” ujarnya.
Jaya Negara berharap, siapapun pengelola pelabuhan tersebut, harus disesuaikan dengan regulasi. Apalagi ada tanah pemerintah Kota Denpasar seluas 74 are yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut. “Harapan itu mohon agar dipertimbangkan. Karena idealnya pembangunan itu menghidupkan yang kecil dan saling berbagi,” imbuh Jaya Negara.
Pihaknya pun mengaku sudah bersurat ke Kemenhub untuk audiensi dengan Menhub namun belum ada balasan. “Tapi Pak Pj Gubernur sudah lugas bilang ke Pak Moeldoko beberapa waktu lalu, mohon agar memberikan dampak pada provinsi, Kota termasuk desa adat setempat,” katanya.
Sebelumnya untuk mengatasi kemacetan tersebut, muncul rencana pembangunan jalan sepanjang 6 km yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.7 mis
Komentar