Hasilkan 9 Rekomendasi Kedaulatan Pangan
Rapat Kerja Nasional Ke–4 PDI Perjuangan
PDIP merekomendasikan ke depan seluruh keanekaragaman dan kekayaan sumber pangan, dari darat dan laut, dapat menjadi salah satu lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia.
JAKARTA, NusaBali
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan (PDIP) yang berlangsung pada 29 September – 1 Oktober 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, memberikan sembilan rekomendasi terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Dan ada delapan poin untuk rekomendasi eksternal pemenangan pemilu.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10).
Dia mengatakan bahwa partainya menempatkan persoalan pangan sebagai isu ideologis. Pasalnya, Presiden Pertama Indonesia Soekarno berpesan, ‘pangan berkaitan dengan mati hidupnya suatu bangsa’.
“Pangan juga berperan penting di dalam membangun generasi Indonesia agar terpenuhi gizi dan proteinnya dengan berbagai sumber pangan yang bervariasi,” ujar Hasto.
“Pangan menentukan masa depan bangsa karena berkaitan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun kedaulatan bangsa dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” tambahnya.
Untuk itu, PDIP memberikan rekomendasi agar ke depan seluruh keanekaragaman dan kekayaan sumber pangan, baik dari darat maupun laut, dapat menjadi salah satu lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia.
Pertama, pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia, meliputi diversifikasi pangan lokal; peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi; konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan.
Lalu, mendukung kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya; peningkatan teknologi pengolahan/hilirisasi komoditas pangan secara produktif, efisien, berdayasaing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
Kemudian pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi; sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaannya; dan pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan.
Kedua, sambung Hasto, Rakernas IV PDIP merekomendasikan agar beberapa hal terkait kebijakan politik kedaulatan pangan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh tiga pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengkonsumsi pangan lokal termasuk 10 makanan pendamping beras seperti henjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorgum, pisang, porang, ubi, dan singkong.
“Ketiga, Rakernas IV PDIP mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih, dan lainnya,” jelas dia.
Rekomendasi keempat terkait pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Kemudian, kelima, mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan.
Keenam, mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai dua juta varietas, dan mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia termasuk keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut.
“Ketujuh, Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan,” ucap pria asal Jogjakarta itu.
Kedelapan, partai berlambang banteng moncong putih itu merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan. Selain itu juga menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Kesembilan, menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan (PDIP) yang berlangsung pada 29 September – 1 Oktober 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, memberikan sembilan rekomendasi terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Dan ada delapan poin untuk rekomendasi eksternal pemenangan pemilu.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10).
Dia mengatakan bahwa partainya menempatkan persoalan pangan sebagai isu ideologis. Pasalnya, Presiden Pertama Indonesia Soekarno berpesan, ‘pangan berkaitan dengan mati hidupnya suatu bangsa’.
“Pangan juga berperan penting di dalam membangun generasi Indonesia agar terpenuhi gizi dan proteinnya dengan berbagai sumber pangan yang bervariasi,” ujar Hasto.
“Pangan menentukan masa depan bangsa karena berkaitan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun kedaulatan bangsa dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” tambahnya.
Untuk itu, PDIP memberikan rekomendasi agar ke depan seluruh keanekaragaman dan kekayaan sumber pangan, baik dari darat maupun laut, dapat menjadi salah satu lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia.
Pertama, pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia, meliputi diversifikasi pangan lokal; peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi; konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan.
Lalu, mendukung kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya; peningkatan teknologi pengolahan/hilirisasi komoditas pangan secara produktif, efisien, berdayasaing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
Kemudian pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi; sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaannya; dan pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan.
Kedua, sambung Hasto, Rakernas IV PDIP merekomendasikan agar beberapa hal terkait kebijakan politik kedaulatan pangan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh tiga pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengkonsumsi pangan lokal termasuk 10 makanan pendamping beras seperti henjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorgum, pisang, porang, ubi, dan singkong.
“Ketiga, Rakernas IV PDIP mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih, dan lainnya,” jelas dia.
Rekomendasi keempat terkait pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Kemudian, kelima, mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan.
Keenam, mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis tanaman pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai dua juta varietas, dan mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia termasuk keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut.
“Ketujuh, Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan,” ucap pria asal Jogjakarta itu.
Kedelapan, partai berlambang banteng moncong putih itu merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan. Selain itu juga menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Kesembilan, menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan.
Foto: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. -IST
“Seluruh kemajuan pembangun infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo,” kata Hasto.
Sedangkan rekomendasi eksternal pemenangan pemilu, Hasto membacakan delapan rekomendasi.
“Pertama, merekomendasikan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong yang terpimpin, berbasiskan TPS, dan dilakukan seluruh elemen partai yang menyatukan pemenangan legislatif dan presiden sebagai satu kesatuan pemenangan,” ujar Hasto.
Berkaitan dengan hal tersebut, kata Hasto, setiap anggota, kader, dan simpatisan partai wajib turun dan memperkuat akar rumput, berkomunikasi secara langsung dengan rakyat dan dibantu oleh teknologi informasi dan komunikasi.
Kedua, menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, pada momentum yang tepat. Dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan tiga pilar partai di akar rumput, kesiapan badan pemenangan pemilu legislatif, dan konsolidasi tim pemenangan presiden.
Ketiga, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, berdasarkan UUD 1945, yang menempatkan Pemilu 2024 sebagai momentun transisi kekuasaan secara konstitusional dan demokratis.
“PDIP bertekad untuk melaksanakan pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa, melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan narasi kemajuan, melanjutkan, dan mempercepat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi,” ucap Hasto.
Hasto kemudian menyebut rekomendasi eksternal Rakernas ke–4 di poin keempat membahas tentang pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI perlu melibatkan semua unsur.
“Rakernas IV PDIP bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada 21 April 2023 yang menetapkan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik pengusung, dan sukarelawan guna memenangkan Pemilu Presiden 2024,” kata Hasto.
Kelima, dorongan bagi KPU dan Bawaslu tetap profesional mengurus pemilu. “Rakernas mendorong penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP di setiap tingkatan untuk menjalankan tahapan kegiatan dan jadwal Pemilu 2024 sesuai asas pemilu dan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel,” kata Hasto.
Keenam, kata Hasto, Rakernas ke–4 mendukung seluruh penyelenggara pemilu untuk mengelola data partai politik, anggota partai politik, dan calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dan DPD RI dengan mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Ketujuh, merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidan, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan, dan lain-lain, termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggara pemilu.
Kedelapan, Rakernas ke–4 Partai mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan, dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang dalam pemilu.
Tema Rakernas IV PDI Perjuangan adalah ‘Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia’, dengan subtema ‘Pangan sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia’. 7 ant, k22
“Seluruh kemajuan pembangun infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo,” kata Hasto.
Sedangkan rekomendasi eksternal pemenangan pemilu, Hasto membacakan delapan rekomendasi.
“Pertama, merekomendasikan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong yang terpimpin, berbasiskan TPS, dan dilakukan seluruh elemen partai yang menyatukan pemenangan legislatif dan presiden sebagai satu kesatuan pemenangan,” ujar Hasto.
Berkaitan dengan hal tersebut, kata Hasto, setiap anggota, kader, dan simpatisan partai wajib turun dan memperkuat akar rumput, berkomunikasi secara langsung dengan rakyat dan dibantu oleh teknologi informasi dan komunikasi.
Kedua, menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, pada momentum yang tepat. Dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan tiga pilar partai di akar rumput, kesiapan badan pemenangan pemilu legislatif, dan konsolidasi tim pemenangan presiden.
Ketiga, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, berdasarkan UUD 1945, yang menempatkan Pemilu 2024 sebagai momentun transisi kekuasaan secara konstitusional dan demokratis.
“PDIP bertekad untuk melaksanakan pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa, melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa dengan narasi kemajuan, melanjutkan, dan mempercepat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi,” ucap Hasto.
Hasto kemudian menyebut rekomendasi eksternal Rakernas ke–4 di poin keempat membahas tentang pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI perlu melibatkan semua unsur.
“Rakernas IV PDIP bertekad untuk melaksanakan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan pada 21 April 2023 yang menetapkan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik pengusung, dan sukarelawan guna memenangkan Pemilu Presiden 2024,” kata Hasto.
Kelima, dorongan bagi KPU dan Bawaslu tetap profesional mengurus pemilu. “Rakernas mendorong penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP di setiap tingkatan untuk menjalankan tahapan kegiatan dan jadwal Pemilu 2024 sesuai asas pemilu dan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel,” kata Hasto.
Keenam, kata Hasto, Rakernas ke–4 mendukung seluruh penyelenggara pemilu untuk mengelola data partai politik, anggota partai politik, dan calon anggota legislatif di seluruh tingkatan dan DPD RI dengan mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Ketujuh, merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidan, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan, dan lain-lain, termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggara pemilu.
Kedelapan, Rakernas ke–4 Partai mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan, dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang dalam pemilu.
Tema Rakernas IV PDI Perjuangan adalah ‘Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia’, dengan subtema ‘Pangan sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia bagi Dunia’. 7 ant, k22
Komentar