Jaspel Nakes Telat Jangan Terulang Lagi
Perlu Bangun Komunikasi Yang Lebih Bagus
SINGARAJA, NusaBali - Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna berharap keterlambatan pembayaran Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan (Jaspel Nakes) di RSUD Tangguwisia tidak terulang kembali.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta membangun komunikasi yang lebih bagus. Dia pun berharap Penjabat (Pj) Bupati Buleleng lebih memahami karakteristik masyarakat Buleleng.
Supriatna, Rabu (4/10), menjelaskan persoalan keterlambatan pembayaran jaspel nakes ini terjadi karena komunikasi yang mampet. “Ini sebenarnya persoalan komunikasi saja. Ke depan supaya membangun komunikasi yang lebih bagus, sehingga tidak ada kesan kebuntuan komunikasi baik dari ASN di OPD Pemkab Buleleng dengan pimpinan dan juga Penjabat (Pj) Bupati Buleleng.” terang pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Buleleng ini.
Menurutnya sebelum persoalan ini mencuat, DPRD Buleleng dan Pemkab Buleleng sudah membahas penganggaran Jaspel Nakes pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 yang baru saja diketok palu. Dalam pembahasan anggaran perubahan DPRD Buleleng melalui Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar) sudah juga menekankan untuk hutang-hutang jaspel agar segera dianggarkan dan direalisasikan.
“Kami dari DPRD kemarin sebelum pengesahan anggaran mendorong segera dianggarkan karena sudah ada catatan BPK (Badan Pengawas Keuangan) juga. Tidak hanya jaspel, kemarin juga ada usulan Dinkes untuk stok obat. Nah sekarang sudah klir persoalannya ini sebagai pembelajaran bersama,” imbuh politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Supriatna menyarankan komunikasi dua arah antara ASN OPD Pemkab Buleleng bersama pimpinan termasuk dengan Pj Bupati agar lebih dieratkan. Sehingga begitu ada masalah segera dikomunikasikan dengan baik untuk dicarikan solusi dan jalan keluar. Supriatna juga berharap Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana agar lebih mempelajari dan mendalami karakteristik masyarakat Buleleng yang cukup vokal dan dinamis dalam berbagai persoalan. 7k23
Supriatna, Rabu (4/10), menjelaskan persoalan keterlambatan pembayaran jaspel nakes ini terjadi karena komunikasi yang mampet. “Ini sebenarnya persoalan komunikasi saja. Ke depan supaya membangun komunikasi yang lebih bagus, sehingga tidak ada kesan kebuntuan komunikasi baik dari ASN di OPD Pemkab Buleleng dengan pimpinan dan juga Penjabat (Pj) Bupati Buleleng.” terang pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Buleleng ini.
Menurutnya sebelum persoalan ini mencuat, DPRD Buleleng dan Pemkab Buleleng sudah membahas penganggaran Jaspel Nakes pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 yang baru saja diketok palu. Dalam pembahasan anggaran perubahan DPRD Buleleng melalui Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar) sudah juga menekankan untuk hutang-hutang jaspel agar segera dianggarkan dan direalisasikan.
“Kami dari DPRD kemarin sebelum pengesahan anggaran mendorong segera dianggarkan karena sudah ada catatan BPK (Badan Pengawas Keuangan) juga. Tidak hanya jaspel, kemarin juga ada usulan Dinkes untuk stok obat. Nah sekarang sudah klir persoalannya ini sebagai pembelajaran bersama,” imbuh politisi asal Desa/Kecamatan Tejakula ini.
Supriatna menyarankan komunikasi dua arah antara ASN OPD Pemkab Buleleng bersama pimpinan termasuk dengan Pj Bupati agar lebih dieratkan. Sehingga begitu ada masalah segera dikomunikasikan dengan baik untuk dicarikan solusi dan jalan keluar. Supriatna juga berharap Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana agar lebih mempelajari dan mendalami karakteristik masyarakat Buleleng yang cukup vokal dan dinamis dalam berbagai persoalan. 7k23
Komentar