‘Keputusan MKMK Cahaya Terang Demokrasi’

Salah satu keputusan MKMK adalah mencopot Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, NusaBali

Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai ‘cahaya terang’ di tengah kegelapan demokrasi.

“Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi,” kata Megawati lewat akun YouTube PDI Perjuangan yang dipantau di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Salah satu keputusan MKMK tersebut adalah mencopot Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Megawati juga menyatakan prihatin terhadap pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang berujung dengan disidangnya sejumlah hakim konstitusi oleh MKMK, padahal konstitusi adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya.

“Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis. Namun konstitusi itu harus memiliki ruh. Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa," ujarnya.

Putri Presiden Pertama RI Ir Soekarno itu mengatakan bahwa MK seharusnya menjaga nama baik dan wibawa konstitusi, bukannya membuat keputusan yang malah bertentangan dengan konstitusi.

“Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting, guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi,” kata Megawati.

Dengan peran MK yang begitu penting, Megawati saat menjadi presiden sangat serius menggarap pembentukannya. Megawati didampingi Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya. Megawati memutuskan berada di dekat Istana.

“Yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai ring satu, sehingga MK tersebut harus bermanfaat, bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshidiqie, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini,” ucap Megawati.

Pembentukan MK, lanjut Megawati, merupakan kehendak rakyat melalui reformasi sebagai suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik itulah, lahir nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik kekuasaan yang seperti itu yang mendorong lahirnya reformasi.

Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu, menggerakkan rakyat, hingga masuklah ke zaman demokrasi. Bagi Megawati, itu bukan sebuah proses yang mudah dan bukan yang indah. Sebab, ada pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis dan lainnya.

Banyak saksi-saksi hidup, yang sampai saat ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi.

"Praktik kekuasaan yang otoriter itulah, yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksaaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi," papar Megawati.

Megawati menilai, apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini telah menyadarkan semua pihak, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani. Megawati pun, mengajak seluruh rakyat Indonesia agar mereka tidak lupa, mereka adalah bangsa pejuang. Bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah.

“Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi, agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Megawati.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, apa yang disampaikan Megawati merupakan hasil renungannya sendiri. “Ditulis tangan, dan lalu dikasih ke saya beberapa hari lalu," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya dari Banjarmasin.

Menurut Hasto, pidato Megawati adalah sebuah panggilan bagi bangsa dan negara, sebuah panggilan bagi seluruh rakyat yang digerakkan nurani untuk memperjuangan kebenaran dan senantiasa bersama menghadapi kegelapan demokrasi, terutama dengan rekayasa hukum di MK demi ambisi kekuasaan.

Hasto mengatakan, kewajiban warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bagi Hasto, kedaulatan rakyat harus terus dijunjung tinggi. Pemilu demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu agar mereka merasakan kegembiraan pesta demokrasi yang sejati.

Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (didukung NasDem, PKB, PKS, Partai Ummat), Ganjar Pranowo–Mahfud MD. (didukung PDIP, PPP, Perindo, Hanura), serta Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (didukunng Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Gelora, Garuda, PSI).

KPU juga telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. 7 k22, ant