Buleleng Tak Mau Risiko Nyamuk Wolbachia
Tunggu Rekomendasi Kemenkes
Sebelum ada rekomendasi Kemenkes, Buleleng tidak akan melaksanakan program wolbachia. Kalaupun sudah ada rekomendasi, masih diperlukan pencermatan lapangan.
SINGARAJA, NusaBali
Dinilai mengkhawatirkan, metode penanganan demam berdarah (DB) menggunakan nyamuk wolbachia tidak disetujui oleh Pemkab Buleleng.
Pilot project yang sedianya dilangsungkan di Buleleng itu pun masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana didampingi Dinas Kesehatan Buleleng dalam konferensi persnya, di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (16/11) sore. Menurut Lihadnyana, awalnya Pemkab Buleleng menyambut baik inovasi penanganan kasus DB dengan metode wolbachia yang dibawa oleh The World Mosquito Program (WMP) awal Februari lalu.
Dalam tahap sosialisasi yang sudah dilakukan hampir 9 bulan, hingga kini Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes RI belum mengeluarkan rekomendasi untuk memakai metode wolbachia dalam penanganan DB. Pemkab Buleleng yang rencananya menjadi salah satu dari dua kabupaten/kota percontohan belum menerima surat resmi dari Kemenkes untuk menerima metode wolbachia.
“Sebelum ada rekomendasi Kemenkes secara pasti, kami tidak akan melaksanakan ini. Tetapi kalau dari pusat dan provinsi ada rekomendasi dijalankan pun, kami harus melakukan pencermatan di lapangan juga. Karena lokal spesifiknya penting juga,” ucap Lihadnyana.
Dia menyebut meskipun informasi dan sosialisasi awal yang menyebut metode wolbachia ini berhasil diterapkan di Yogyakarta, Lihadnyana tidak mau mengambil risiko untuk keselamatan masyarakat Buleleng. Sebab pemerintah pusat sejak metode ini disosialisasikan awal Februari sampai November ini belum menetapkan sebagai program resmi dalam penanganan kasus DB.
“Kami pemerintah dalam mengambil kebijakan harus hati-hati. Lebih baik manusia jangan dijadikan bahan uji coba. Kami melindungi masyarakat karena ini menyangkut nyawa. Sehingga kita tunggu saja dulu rekomendasi dari pusat,” terang pejabat asal Desa Kekeran ini.
Lihadnyana pun menjelaskan dengan belum adanya rekomendasi dari pusat, dipastikan belum ada bibit nyamuk aedes aegypti ber-wolbachia yang disebarkan di Buleleng. Dia pun menampik kabar di media sosial yang dihebohkan dengan pendistribusian bibit nyamuk wolbachia sudah dilakukan di Buleleng.
“Kami pastikan belum ada bibit atau nyamuk ber wolbachia yang disebar di Buleleng sampai saat ini. Semuanya baru rencana belum berjalan,” tegas Lihadnyana.
Sementara itu sembari menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat, penanganan penyakit endemik masyarakat DB masih dilakukan dengan memasifkan metode promotif dan preventif. Yakni dengan menggalakkan 3M (mengubur, menguras dan menutup) tempat penampungan air, perilaku hidup bersih dan sehat, mengoptimalkan petugas jumantik dan tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Sedangkan untuk kasus DB di Buleleng disebut Dinas Kesehatan Buleleng sudah mengalami penurunan yang signifikan tiga tahun terakhir. Data Dinas Kesehatan menyebut puncak kasus DB di Buleleng terjadi pada tahun 2020 lalu dengan jumlah kasus 3.502 kasus. Namun di tahun 2021 menurun menjadi 1.152 kasus, tahun 2022 sebanyak 865 kasus dan 720 kasus tercatat hingga Oktober 2023. 7k23
Dinilai mengkhawatirkan, metode penanganan demam berdarah (DB) menggunakan nyamuk wolbachia tidak disetujui oleh Pemkab Buleleng.
Pilot project yang sedianya dilangsungkan di Buleleng itu pun masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana didampingi Dinas Kesehatan Buleleng dalam konferensi persnya, di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (16/11) sore. Menurut Lihadnyana, awalnya Pemkab Buleleng menyambut baik inovasi penanganan kasus DB dengan metode wolbachia yang dibawa oleh The World Mosquito Program (WMP) awal Februari lalu.
Dalam tahap sosialisasi yang sudah dilakukan hampir 9 bulan, hingga kini Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes RI belum mengeluarkan rekomendasi untuk memakai metode wolbachia dalam penanganan DB. Pemkab Buleleng yang rencananya menjadi salah satu dari dua kabupaten/kota percontohan belum menerima surat resmi dari Kemenkes untuk menerima metode wolbachia.
“Sebelum ada rekomendasi Kemenkes secara pasti, kami tidak akan melaksanakan ini. Tetapi kalau dari pusat dan provinsi ada rekomendasi dijalankan pun, kami harus melakukan pencermatan di lapangan juga. Karena lokal spesifiknya penting juga,” ucap Lihadnyana.
Dia menyebut meskipun informasi dan sosialisasi awal yang menyebut metode wolbachia ini berhasil diterapkan di Yogyakarta, Lihadnyana tidak mau mengambil risiko untuk keselamatan masyarakat Buleleng. Sebab pemerintah pusat sejak metode ini disosialisasikan awal Februari sampai November ini belum menetapkan sebagai program resmi dalam penanganan kasus DB.
“Kami pemerintah dalam mengambil kebijakan harus hati-hati. Lebih baik manusia jangan dijadikan bahan uji coba. Kami melindungi masyarakat karena ini menyangkut nyawa. Sehingga kita tunggu saja dulu rekomendasi dari pusat,” terang pejabat asal Desa Kekeran ini.
Lihadnyana pun menjelaskan dengan belum adanya rekomendasi dari pusat, dipastikan belum ada bibit nyamuk aedes aegypti ber-wolbachia yang disebarkan di Buleleng. Dia pun menampik kabar di media sosial yang dihebohkan dengan pendistribusian bibit nyamuk wolbachia sudah dilakukan di Buleleng.
“Kami pastikan belum ada bibit atau nyamuk ber wolbachia yang disebar di Buleleng sampai saat ini. Semuanya baru rencana belum berjalan,” tegas Lihadnyana.
Sementara itu sembari menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat, penanganan penyakit endemik masyarakat DB masih dilakukan dengan memasifkan metode promotif dan preventif. Yakni dengan menggalakkan 3M (mengubur, menguras dan menutup) tempat penampungan air, perilaku hidup bersih dan sehat, mengoptimalkan petugas jumantik dan tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Sedangkan untuk kasus DB di Buleleng disebut Dinas Kesehatan Buleleng sudah mengalami penurunan yang signifikan tiga tahun terakhir. Data Dinas Kesehatan menyebut puncak kasus DB di Buleleng terjadi pada tahun 2020 lalu dengan jumlah kasus 3.502 kasus. Namun di tahun 2021 menurun menjadi 1.152 kasus, tahun 2022 sebanyak 865 kasus dan 720 kasus tercatat hingga Oktober 2023. 7k23
1
Komentar