Hasto: Menteri dari PDIP Tetap Profesional
Hasto mengatakan menteri asal PDIP tetap bekerja profesional, meskipun beberapa mungkin kecewa karena langkah politik keluarga Jokowi.
JAKARTA, NusaBali
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan menteri asal partainya tetap melaksanakan tugas membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan secara profesional.
“Jadi, menteri dari PDI Perjuangan tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya jadi pembantu Presiden RI siapa pun itu,” kata Hasto di sela-sela rapat Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
Dia mengatakan menteri asal PDIP tetap bekerja secara profesional, meskipun beberapa
Menteri mungkin kecewa karena langkah keluarga Jokowi Tidak sesuai dengan arah politik partainya.
“Kami berpolitik secara dewasa, PDIP banyak alami pasang naik-pasang turun sehingga kami sudah menampilkan tingkat kedewasaan,” ujarnya.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga menyatakan fenomena yang terjadi saat ini seperti ‘ujian naik kelas’ bagi PDIP.
“Ibaratnya, ujian terhadap solidaritas partai, ujian terhadap konsistensi dalam semangat juang khususnya amanat reformasi. Ini semua ujian-ujian bagi kami, dan kami tanggapi dengan semangat,” tegas Hasto seperti dilansir Antara.
Sebelumnya Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ahmad Basarah mengatakan bahwa Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati soekarnoputri tetap menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia.
“Dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, Ibu Mega tetap memposisikan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala pemerintahan, panglima tertingginya TNI, dan lain lain,” kata Basarah di Jakarta, Minggu (12/11).
Dia menegaskan bahwa Megawati selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, secara tegas melarang anggota partainya melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.
“Sampai detik ini Ibu Mega melarang kader-kader PDIP, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang presiden,” ungkapnya seperti dilansir Antara.
Menurut dia, dengan kondisi politik saat ini, Presiden ke-5 RI itu mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.
Basarah menyampaikan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP, tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi yaitu urusan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang dari partai politik.
Hal itu tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dimulai.
Oleh karena itu, Basarah menyatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader utama di PDI Perjuangan menginginkan calon presiden dan wakil presiden di luar preferensi partainya, langkah etika yang tepat adalah menyampaikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Ketum PDI Perjuangan.
“Maka ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan wakil presiden yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada Bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP, karena itulah aturan mainnya berpartai,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara terkait isu menteri dari partainya akan ramai-ramai diganti atau mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Itu dilakukan jika Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo.
Menurut Puan, dia belum bisa memastikan isu yang berkembang tersebut. Ia lalu menyebut jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
“Ya itu isu namanya,” kata Puan seperti dilansir detikcom, Sabtu (21/10/2023).
Sebagai informasi, setidaknya ada tujuh menteri di Kabinet Indonesia Maju yang merupakan kader PDIP yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Lalu, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 7
1
Komentar