Relawan Ganjar-Mahfud Digembleng
Kawal Pemilu 2024 Berjalan Jurdil dan Luber
Komnas HAM mendorong netralitas terhadap ASN, TNI, Polri, dan aparatur intelijen.
JAKARTA, NusaBali - Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud (TKRPP) menggelar diskusi bertajuk ‘Memastikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, dan Rahasia’ di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11). Diskusi itu merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus penggemblengan Relawan Ganjar-Mahfud se-Jawa.
Hadir sebagai pembicara dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis hadir sebagai moderator. Sebagai pembuka, Todung menyampaikan sudah ada dugaan dan indikasi aparatur negara terlibat dalam Pilpres 2024 ini.
“Kita tahu banyak sekali pelanggaran yang sudah terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Apakah kita kemudian berdiam diri dan biarkan? Relawan punya peranan sangat penting untuk menjaga, relawan itu punya andil menjaga integritas Pemilu dan Pilpres ini,” kata Todung.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan, dirinya sepakat sukarelawan bisa menjadi motor untuk mencegah atau melaporkan kecurangan yang terjadi di lapangan. Dalam kesempatan itu, Totok menyampaikan tahapan dan proses pelaporan, apabila terjadi kecurangan pemilu.
“Supaya ke depan seperti yang disampaikan Pak Todung tadi, tidak ada pelanggaran pemilu yang menimbulkan pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Kita inginkan hasil pemilu yang legitimate, terpercaya,” kata Totok. Totok menilai setiap tahapan pemilu harus diwarnai kejujuran dan keadilan. Totok menyatakan, hal itu sesuai amanat pendiri bangsa Bung Karno yang sejak di pengasingan di Pulau Bangka pada 1949 sudah menyatakan bahwa perlu dibuat suatu badan yang mengawasi pemilu.
“Jadi, Bung Karno mengatakan untuk pemilu itu sudah ada badan yang mengawasi suatu organisasi yang mengawasi penyelenggara pemilu. Tentu kita punya desain dan strategi bagaimana pemilu ke depan berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” jelas Totok.
Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menekankan, seluruh sukarelawan harus aktif memantau proses Pemilu. “Masyarakat dan relawan harus aktif dalam memantau proses pemilu dari mulai kampanye hingga penghitungan suara,” kata Pramono. Di sisi lain, Komnas HAM juga membuat tim untuk melakukan pemantauan Pemilu untuk memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi.
“Kami sudah membentuk tim di awal 2023. Kami sudah turun ke lapangan untuk memastikan terutama hak pilih kelompok rentan dan juga peran KPU tentang pemuktahiran pemilih. Misalnya, kami sudah menurunkan tim ke beberapa daerah dan juga ke depan menghadapi masa kampanye Komnas HAM membentuk pos pengaduan fokusnya satu, hak pilih kelompok rentan. Kedua, intimidasi dan kekerasan, ketiga netralitas aparat negara,” kata Pramono.
Menurut dia, penting bagi Komnas HAM mendorong netralitas terhadap ASN, TNI, Polri, dan aparatur intelijen. Di sisi lain, dia mengatakan, pengawasan tahap pertama bisa dilakukan dengan memastikan warga telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Aktif memobilisasi warga untuk mengecek DPT dan lapor jika ada yang ingin pindah DPT atau kalau mau pindah memilih ke KPU atau Bawaslu,” kata dia.
Hal tersebut dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya, dia mengatakan seluruh sukarelawan juga harus memastikan warga yang terdaftar di DPT mau datang ke TPS pada hari H pencoblosan. Tidak sampai di situ, lanjut Pramono, seluruh relawan juga harus berperan aktif dalam memantau proses penghitungan suara. Hal ini dinilai Pramono sangat krusial lantaran berpengaruh secara langsung dalam perolehan suara.k22
1
Komentar